Liputan6.com, Jakarta - Antrean panjang truk di sejumlah SPBU di Lampung memicu keluhan para sopir. Mereka bahkan harus menghabiskan waktu berjam-jam demi mendapatkan Biosolar sebelum kembali melanjutkan perjalanan.
Salah satunya terjadi di SPBU 24.351.30, Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Sabtu (12/9/2026).
Advertisement
Tama (33), sopir truk pengangkut gaplek singkong asal Lambu Kibang, Kabupaten Tulangbawang, mengatakan antrean panjang bukan hanya terjadi di SPBU Labuhan Ratu.
Ia mengaku kerap menemukan kondisi serupa di sejumlah SPBU lain yang dilaluinya, termasuk di kawasan Tanjung Bintang.
"Antrean panjang Biosolar udah berlangsung lama dan jadi persoalan serius, karena bagi kami, angkutan barang membuat waktu perjalanan ikut terhambat," keluhnya.
Terpisah, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel mengeklaim tidak ada kebijakan pengurangan suplai Biosolar di Lampung.
Namun, tingginya konsumsi membuat realisasi penyaluran Solar subsidi di Lampung telah melampaui kuota proporsional hingga mencapai 108 persen.
"Tidak ada kebijakan pengurangan penyaluran Biosolar oleh Pertamina," kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).
Rusminto mengatakan, Pertamina terus mengoptimalkan suplai dan menyesuaikan pola pengiriman ke setiap SPBU berdasarkan tingkat konsumsi dan ketersediaan stok di lapangan.
Langkah itu dilakukan menyusul meningkatnya konsumsi Biosolar di sejumlah wilayah Lampung. Pertamina mencatat rata-rata penyaluran Biosolar meningkat cukup signifikan sepanjang 2026.
Pada periode Januari-April 2026, rata-rata penyaluran Biosolar mencapai sekitar 2.178 kiloliter (KL) per hari. Angka itu kemudian melonjak menjadi sekitar 2.503 KL per hari pada periode Mei-Agustus 2026 atau meningkat 14,9 persen.
Secara kumulatif, penyaluran Biosolar di Lampung sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 569.332 KL. Jumlah tersebut meningkat 11,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 509.860 KL.
Pertamina mengakui antrean kendaraan memang terjadi di sejumlah SPBU, terutama di lokasi dengan tingkat konsumsi Biosolar yang tinggi.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pertamina melakukan penyesuaian volume dan pola pengiriman. SPBU dengan konsumsi tinggi menjadi prioritas suplai, sementara monitoring stok dan penjualan diperketat.
Tak hanya soal pasokan, Pertamina juga memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi agar tidak disalahgunakan.
Pengawasan dilakukan melalui penerapan QR Code, pemantauan transaksi hingga pengecekan terhadap indikasi transaksi yang dianggap tidak wajar. Pertamina juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPH Migas hingga aparat penegak hukum.
"Sepanjang 2026, kami telah melakukan pembinaan terhadap 69 SPBU di Provinsi Lampung. Selain itu, sebanyak 2.793 QR Code juga telah diblokir karena berdasarkan hasil evaluasi terindikasi tidak sesuai ketentuan," pungkasnya.