Liputan6.com, Jakarta - Penyaluran bantuan sosial (bansos) akan langsung ditransfer ke rekening penerima. Cara ini dinilai bisa berhasil menekan kebocoran jika data acuannya akurat. Kepala Pusat Makroekonomi Indef, Rizal Taufikurrahman mengamini digitalisasi bansos itu bisa bermanfaat pada penyalurannya. Namun, persoalannya tak sebatas memangkas birokrasi dari penyerahan tunai ke transfer langsuung ke penerima.
"Efisiensi terbesar bukan hanya dari biaya distribusi, melainkan dari kemampuan menekan inclusion dan exclusion error. Artinya, digitalisasi hanya efektif jika ditopang data penerima yang akurat," kata Rizal saat dihubungi Liputan6.com, Senin (14/9/2026).
Advertisement
Menurutnya, digitalisasi bansos perlu dilakukan karena skala perlindungan sosial besar dan membutuhkan penyaluran yang cepat, transparan, serta mudah ditelusuri. Poin-poin tersebut dinilai bisa dilakukan tak sebatas mengalihkan bentuk penyalurannya.
Rizal menegaskanm pemerintah juga harus memperbaiki tata kelola bansos dari pendataan, penyaluran, hingga evaluasi pelaksanaannya.
"Masalah utama tetap kualitas data. Bukan hanya desil yang perlu dibenahi, tetapi juga NIK, pekerjaan, aset, kondisi rumah tangga, pendapatan, dan validitas rekening. Karena kondisi ekonomi rumah tangga cepat berubah, basis data bansos harus menjadi living database yang terus diperbarui dan diverifikasi," beber dia.
Informasi, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan mencatat ada lebih dari 50 persen penyaluran bansos tidak tepat sasaran. Pemadanan data hingga perbaikan kriteria desil bakal jadi perhatiannya.
Bansos Langsung ke Rekening
Pemerintah tengah menyusun sistem agar penyaluran bantuan sosial (bansos) bisa dilakukan dengan digital. Targetnya 50 juta warga termiskin di desil 1-5 akan mendapat alokasi bansos langsung ke rekening yang dimilikinya dan diuji coba mulai tahun depan.
Luhut mengatakan cara ini sebagai percepatan digitalisasi bansos. Upaya tersebut sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto agar seluruh masyarakat memiliki rekening bank.
"Subsidi langsung diberikan pada rakyat ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Nah dengan begitu membawa keadilan, ya, memberi keadilan kepada masyarakat kita, masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan," ungkap Luhut di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Kurangi Korupsi
Dia mengatakan angka itu bisa saja berkembang kedepannya. Namun, pada tahap awal akan dilakukan pada jumlah target 50 juta warga desil 1-5 tadi. "Jadi sekarang dengan ini akan semua transparan, terbuka, tapi tadi juga kita sepakat tidak ada lagi nanti cash transfer (tunai), jadi semua cashless transaction, ya," ucap dia.
Harapannya langkah tersebut bisa mengurangi praktik korupsi pada bantuan pemerintah. Karena seluruh proses dilakukan melalui sistem digital.
"Jadi itu juga untuk mengurangi korupsi. Jadi nanti kalau ada orang yang nyogok-nyogok ya duitnya enggak bisa lagi dia taruh ke bank karena harus ada underlying-nya," ucap dia.
Uji Coba pada 2027
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ini mengatakan uji coba penyaluran bansos langsung ke rekening penerima akan dilakukan mulai kuartal I-2027, tahun depan. Sementara, mulai Oktober 2026, pemerintah akan memperkuat sistem dan data acuannya terlebih dahulu.
Penguatan data itu diperlukan lantaran masih ada sekitar 50 persen dari jumlah penerima bansos dinilai tak tepat sasaran.
"Kalau pendistribusian kita uji coba nanti pada kuartal satu tahun depan. Jadi tahun ini kita menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib. Kan selama ini banyak sekali tadi 50 persen, itu off target secara nasional, ya," terangnya.