Liputan6.com, Tel Aviv - Israel pada Selasa (8/9/2026) mengumumkan akan menutup Konsulat Inggris di Yerusalem Timur. Langkah itu diambil setelah Inggris, Prancis, dan Kanada berencana melarang impor barang dari permukiman Israel di Tepi Barat.
Israel juga tidak lagi mengizinkan Inggris ikut serta dalam misi koordinasi untuk Gaza yang dipimpin Amerika Serikat (AS). Selain itu, kata Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar, sejumlah pejabat Inggris, termasuk mantan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn dan sejumlah warga negara lain akan dilarang masuk ke Israel.
Advertisement
"Langkah Inggris menyimpang secara moral dan merupakan campur tangan terang-terangan dalam urusan negara berdaulat serta proses pemilunya," ungkap Saar seperti dilaporkan CNA.
Ia mengecam pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband yang menyebut Israel melakukan pembersihan etnis terhadap warga Palestina. Saar menyebut tuduhan itu sebagai kebohongan yang keterlaluan.
Saar mengatakan langkah balasan tersebut telah dikoordinasikan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara itu, Presiden Israel Isaac Herzog menuduh Inggris mencampuri pemilu Israel yang akan digelar pada akhir Oktober.
Larangan Impor dari Permukiman Israel
Rencana Inggris, Prancis, dan Kanada melarang impor dari permukiman Israel merupakan langkah terbaru dalam serangkaian tindakan yang menyasar kebijakan permukiman Yahudi Israel.
Kebijakan tersebut sekaligus menunjukkan semakin renggangnya hubungan Israel dengan sejumlah negara yang selama ini menjadi sekutu tradisionalnya.
Menteri luar negeri dari 10 negara lain, termasuk Denmark, Norwegia, Polandia, Spanyol, dan Swedia, turut menandatangani pernyataan yang menegaskan kembali dukungan terhadap solusi dua negara melalui perundingan, yakni Israel dan negara Palestina hidup berdampingan secara damai.
Kekhawatiran negara-negara tersebut meningkat seiring perluasan permukiman Israel dan kekerasan di Tepi Barat yang diduduki Israel.
"Bersama-sama, kami bertekad: solusi dua negara harus dilindungi dan kami akan mengambil tindakan demi terwujudnya perdamaian yang adil dan langgeng," kata mereka.
Miliband mengatakan Inggris tidak bisa lagi hanya mengecam ketidakadilan dan penderitaan tanpa mengambil tindakan.
Menurut dia, perluasan permukiman Israel harus ditentang karena dapat mengancam terwujudnya negara Palestina.
"Pemerintah Kanada dari masa ke masa berpandangan bahwa solusi dua negara merupakan jalan menuju perdamaian jangka panjang yang juga mempertimbangkan kekhawatiran Israel yang sah terkait keamanan. Permukiman ilegal di Tepi Barat sangat menghambat tercapainya tujuan tersebut," tulis Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand di X.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Palestina, dan sebagian besar negara di dunia menganggap permukiman Israel ilegal berdasarkan hukum internasional. Israel menolak pandangan tersebut.
Laporan Reuters yang diterbitkan pada Selasa menemukan bahwa pemerintah Israel membiayai sejumlah pemukim garis keras di Tepi Barat yang menggunakan pos-pos pertanian ilegal untuk mengusir warga Palestina dari wilayah mereka.
Prancis Soroti Perluasan Permukiman
Prancis, yang juga akan melarang produk dari permukiman Israel di Tepi Barat, menyebut perluasan permukiman yang semakin tak terkendali dan meningkatnya kekerasan sebagai alasan di balik kebijakan tersebut.
Namun, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan sanksi itu berpotensi mengganggu stabilitas Tepi Barat.
AS, kata Rubio, tidak akan mengikuti langkah Inggris, Prancis, dan Kanada dalam melarang impor barang dari permukiman Israel.
Produk utama yang dihasilkan permukiman Israel di Tepi Barat adalah hasil pertanian, antara lain kurma, buah jeruk, rempah-rempah, dan anggur. Nilainya hanya mencakup sebagian sangat kecil dari total ekspor Israel.
Karena jumlah barang yang diekspor dari permukiman tersebut relatif kecil, larangan impor itu lebih bersifat simbolis dan diperkirakan tidak banyak memengaruhi perdagangan Israel dengan ketiga negara.
Meski demikian, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk mempertahankan dukungan terhadap solusi dua negara. Langkah itu diumumkan pada hari yang sama ketika Israel mengungkap rencana membangun 1.000 rumah baru di Tepi Barat.
Miliband, yang menjabat sebagai menteri luar negeri Inggris sejak Juli, bahkan mengatakan pemerintah Inggris meyakini telah terjadi pembersihan etnis terhadap warga Palestina di sejumlah wilayah Tepi Barat.
"Hari ini kami menolak hanya menjadi penonton ketika penderitaan terus berlanjut dan solusi dua negara dihancurkan," tegas Miliband.
Pernyataan itu merujuk pada dukungan Inggris yang telah berlangsung lama terhadap solusi dua negara, gagasan yang ditentang Israel.
Salah satu yang menjadi sorotan belakangan ini adalah proyek permukiman E1 Israel di Tepi Barat, tidak jauh dari Yerusalem.
Proyek tersebut akan membelah wilayah yang diinginkan Palestina untuk menjadi bagian dari negara mereka pada masa depan.
Hubungan Israel-Inggris Semakin Tegang
Hubungan Israel dan Inggris semakin tegang dalam beberapa tahun terakhir. London berulang kali mengkritik operasi Israel di Gaza, perluasan permukiman di Tepi Barat, serta meningkatnya serangan pemukim terhadap warga Palestina.
Pada 2025, Inggris bergabung dengan sejumlah negara lain yang mengakui negara Palestina sebagai bagian dari upaya mendorong solusi dua negara. London juga telah menjatuhkan sanksi terkait permukiman di Tepi Barat pada Juni.
Larangan Prancis terhadap barang dari permukiman Israel diumumkan di tengah meningkatnya kekecewaan sejumlah negara anggota Uni Eropa yang menginginkan langkah bersama untuk merespons perluasan permukiman.
Namun, upaya tersebut sejauh ini gagal memperoleh dukungan mayoritas yang diperlukan agar Uni Eropa dapat mengambil tindakan, terutama karena ditentang sejumlah negara, termasuk Jerman.
Miliband mengatakan aturan baru Inggris terkait larangan impor akan mulai berlaku dalam enam hingga sembilan bulan.
Namun, pemerintah Inggris segera menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pemukim ekstremis yang menurut Miliband mendukung aksi kekerasan.
Di sisi lain, Miliband mengakui ancaman yang dihadapi Israel dari Iran. Ia mengatakan Inggris akan menjatuhkan sanksi terhadap Al-Qard Al-Hassan, lembaga keuangan yang dikelola Hizbullah, serta kembali memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Iran sejalan dengan Uni Eropa dan AS.