Liputan6.com, Jakarta - Bukan sembako, bukan tiket konser, dan bukan pula antrean untuk mendapatkan sesuatu secara gratis. Di Yogyakarta, orangtua rela datang sejak Subuh dan mengantre demi satu hal, mendapatkan tempat bimbingan belajar untuk anak mereka.
Video antrean tersebut belakangan viral di media sosial. Penelusuran menunjukkan antrean terjadi di Bimbingan Belajar Exist Gayam, Jalan Gayam, Kota Yogyakarta.
Advertisement
Yang membuatnya menarik bukan semata panjangnya antrean, melainkan alasan di baliknya. Sejumlah orangtua bahkan disebut sudah mendaftar jauh sebelum program bimbingan belajar dimulai.
Fenomena itu mendapat perhatian Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji. Menurut dia, antrean tersebut merupakan gambaran dari apa yang disebut sebagai shadow education atau pendidikan bayangan, yakni pendidikan tambahan di luar sistem sekolah formal.
"Setahun sebelum lesnya bahkan dimulai. Kalau ini terjadi sekali, itu anekdot. Tapi ketika video antrean subuh di Bimbel Exist Gayam, Yogyakarta viral dan direspons dengan 'wah relate banget' oleh ribuan orangtua di seluruh Indonesia, itu bukan lagi cerita lokal, itu adalah hasil jajak pendapat nasional yang tidak sengaja, dan hasilnya jelas, rakyat sudah memvonis sekolah formal kita," ujar Indra kepada Liputan6.com, Rabu (2/9/2026).
Menurut Indra, persoalannya bukan sekadar semakin tingginya minat terhadap bimbingan belajar. Ada persoalan kepercayaan yang lebih dalam di balik keputusan orangtua mengeluarkan uang dan waktu tambahan untuk pendidikan anak.
"Perhatikan alasan orangtua. Rahmawati mendaftarkan anaknya karena 'testimoni', bukan karena kurikulum sekolah dianggap hebat, bukan karena guru di sekolah dianggap kurang, tapi karena rekam jejak alumni bimbel itu tembus SMA favorit dan nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA)-nya bagus," ucap Indra.
"Kurnia bahkan blak-blakan: dia berharap 'hasil TKA-nya bisa maksimal' berkat les tambahan, bukan berkat sekolah," sambung dia.
Saat Sekolah Tak Lagi Dianggap Cukup
Bagi Indra, alasan para orangtua tersebut menunjukkan persoalan yang lebih besar. Sekolah formal dinilai tidak lagi sepenuhnya dipercaya sebagai tempat yang mampu mengantarkan anak menghadapi persaingan akademik.
"Orang tua tidak Sekolah sudah dianggap sebagai syarat administratif, anak harus hadir, harus punya rapor, sementara 'pendidikan yang sesungguhnya', yang menentukan nasib akademik anak, dipindahkan ke ruko bimbel seharga Rp 150 ribu per mata pelajaran," papar dia.
Ia mempertanyakan alasan orangtua dari berbagai lapisan ekonomi rela mengantre sejak Subuh dan membayar biaya tambahan untuk sesuatu yang semestinya menjadi bagian dari pendidikan sekolah.
Menurut Indra, fenomena tersebut tidak berhenti di Yogyakarta. Antusiasme terhadap bimbel merupakan gejala yang lebih luas, ketika orangtua merasa pendidikan di sekolah belum cukup untuk menghadapi ujian dan persaingan masuk sekolah favorit.
"Pola ini sama persis dengan yang terjadi di Tiongkok sebelum 2021: orangtua berlomba memasukkan anak ke shadow education, pendidikan bayangan, karena sekolah dianggap tidak cukup untuk memenangkan persaingan ujian masuk," kata dia.
"Bedanya, Tiongkok akhirnya sadar ini penyakit sistemik, bukan solusi. Indonesia? Kita justru merayakannya sebagai 'kegigihan orangtua'," sambung Indra.
Berkaca pada Tiongkok
Indra kemudian mengajak melihat pengalaman Tiongkok ketika pemerintah negara itu mengambil kebijakan Double Reduction pada Juli 2021.
Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi beban pekerjaan rumah dan tekanan bimbingan belajar di luar sekolah bagi siswa sekolah dasar dan menengah. Pada saat yang sama, pemerintah juga berupaya menekan pengeluaran keluarga untuk les dan memperbaiki mutu pendidikan wajib belajar.
Menurut Indra, kebijakan tersebut lahir dari persoalan yang terukur. Salah satunya hasil PISA 2018 OECD yang menunjukkan adanya korelasi negatif antara prestasi akademik siswa dan kesejahteraan mereka di Tiongkok.
"Hasil PISA 2018 dari OECD menunjukkan adanya korelasi negatif antara prestasi akademik siswa dan kesejahteraan mereka di Tiongkok, semakin tinggi nilai akademik, semakin rendah kesejahteraan psikologis siswa," terang dia.
"Data itu membuka mata pemerintah: skor tinggi yang selama ini dibanggakan ternyata dibeli dengan harga mahal. Meski skor PISA Tiongkok tinggi dan dipuji dunia, capaian itu datang dengan konsekuensi jam belajar yang sangat panjang, siswa SMP di Tiongkok pada 2014 tercatat menghabiskan rata-rata 13,8 jam per minggu untuk PR, hampir tiga kali lipat rata-rata negara OECD yang hanya 4,9 jam. (Monash University - Sage Journals)," sambung Indra.
Melalui Double Reduction, pemerintah Tiongkok antara lain membatasi penyelenggaraan bimbingan belajar akademik pada hari libur nasional, akhir pekan, serta libur musim dingin dan musim panas.
"Kebijakan ini memuat 30 pedoman spesifik, termasuk pengurangan menyeluruh jumlah pekerjaan rumah, mendorong siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang beragam dan lebih banyak olahraga fisik, serta mempromosikan interaksi orang tua-anak," papar dia.
Indra menyebut sejumlah penelitian menunjukkan perubahan setelah kebijakan tersebut diterapkan, meski dampaknya tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan.
Prevalensi gejala insomnia pada siswa, misalnya, disebut sedikit menurun dari 9,9 persen menjadi 9,2 persen. Studi lain di Tiongkok Timur juga menemukan kaitan kebijakan tersebut dengan pengendalian laju miopia pada anak sekolah.
Namun, kebijakan itu juga bukan tanpa persoalan. Empat tahun setelah diterapkan, Double Reduction menghadapi kontroversi dan respons berbeda dari orang tua berdasarkan latar belakang sosial ekonomi. Guru pun disebut menghadapi tambahan beban kerja karena layanan sepulang sekolah yang menggantikan sebagian fungsi bimbel.
"Apakah kebijakan ini sempurna? Tidak. Empat tahun sejak diberlakukan, kebijakan ini menghadapi kontroversi baru, dan respons orang tua dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi terhadapnya sangat beragam," sambung Indra.
Meski demikian, ia menilai ada satu hal yang penting dari pengalaman tersebut: pemerintah mengakui adanya persoalan sistemik dan berusaha mengembalikan sekolah sebagai pusat pendidikan.
"Artinya, target sesungguhnya bukan 'membunuh bimbel', tapi memaksa negara mengembalikan kepercayaan itu ke sekolah, dengan memperkuat kualitas pengajaran di dalam sekolah itu sendiri," terang dia.
Bimbel dan Persoalan Mutu Pendidikan
Lantas, apakah maraknya bimbingan belajar otomatis meningkatkan mutu pendidikan nasional?
Indra menjawab tidak.
"Kalau bimbel benar-benar meningkatkan mutu pendidikan bangsa, semestinya skor PISA Indonesia dari periode ke periode menunjukkan lompatan signifikan, mengingat industri bimbel di Indonesia sudah eksis puluhan tahun dan omzetnya triliunan rupiah," ucap dia.
Menurut dia, keberadaan bimbel lebih banyak membantu capaian akademik siswa secara individual, terutama mereka yang memiliki kemampuan finansial untuk mengaksesnya. Sementara itu, persoalan mutu pendidikan secara nasional tetap membutuhkan perbaikan di sekolah.
Persoalan tersebut kembali terlihat dalam fenomena TKA. Ketika orang tua merasa perlu mengikutkan anaknya ke bimbel agar nilai TKA maksimal, menurut Indra, muncul pertanyaan tentang kesiapan sekolah dalam mempersiapkan siswa menghadapi instrumen penilaian yang dibuat pemerintah.
"Ini paradoks yang memalukan, negara membuat ujian, sekolah negara gagal mempersiapkan siswanya, lalu orang tua harus membayar pihak ketiga supaya anaknya lulus ujian yang dibuat negara. Siapa yang sebenarnya gagal di sini?," sambung dia.
Di titik ini, menurut Indra, bimbel berpotensi memperlebar kesenjangan. Anak dari keluarga mampu dapat memperoleh tambahan jam belajar dan persiapan ujian, sementara anak dari keluarga kurang mampu tidak selalu memiliki kesempatan yang sama.
"Bimbel bukan solusi mutu pendidikan nasional. Bimbel adalah gejala krisis kepercayaan yang dikapitalisasi menjadi industri," kata dia.
Karena itu, Indra meminta fenomena antrean bimbel tidak semata-mata dipandang sebagai bukti tingginya semangat orang tua mendidik anak.
Ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan, memperkuat kualitas guru, memperbaiki metode pembelajaran, dan memastikan sekolah mampu menjadi tempat utama bagi siswa untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.
"Kalau kita tidak berani melakukan evaluasi struktural sekelas Double Reduction, memperkuat kualitas guru, merombak metode ajar, dan mengembalikan kepercayaan pada sekolah negeri, maka lima, sepuluh tahun ke depan, kita akan melihat lebih banyak orang tua antre subuh, bukan di depan sekolah, tapi di depan ruko-ruko bimbel. Dan itu bukan prestasi bangsa," ucap Indra
"Itu rapor merah pendidikan nasional yang ditulis oleh orang tua sendiri, dengan tangan mereka, sejak subuh," pungkas Indra.