Liputan6.com, Jakarta - Rupiah diprediksi bakal tetap berada dalam posisi lemah hingga lima tahun ke depan, meski Bank Indonesia (BI) kelak memasuki era kepemimpinan baru. Ekonom senior, Didik J. Rachbini menilai, pergantian pucuk pimpinan di bank sentral tersebut tidak akan membawa dampak signifikan bagi nilai tukar. Pasalnya, tekanan terhadap rupiah berakar dari masalah struktural ekonomi nasional.
Didik mengungkapkan, besarnya pasar domestik belum mampu menjadi fondasi kokoh bagi penguatan mata uang Garuda karena struktur sektor eksternal Indonesia yang masih rapuh. Meski BI memiliki instrumen moneter untuk menjaga stabilitas, langkah itu dianggap tidak cukup untuk membenahi akar persoalan struktural tersebut.
Advertisement
"Sampai 5 tahun mendatang rupiah tetap tidak akan menguat, akan tetap lemah dan bahkan terus melemah,” tegas Didik J. Rachbini, kepada Liputan6.com di Jakarta, Minggu (30/8/2026).
Selama ini, lanjut Didik, BI sangat mengandalkan instrumen suku bunga untuk meredam gejolak rupiah. Ketika nilai tukar merosot, BI bisa saja mengerek suku bunga demi menarik masuk modal asing. Namun, kebijakan ini berisiko menaikkan biaya kredit, memberatkan cicilan KPR, hingga menghambat arus investasi dalam negeri.
Di sisi lain, opsi menurunkan suku bunga memang sanggup memicu gairah investasi dan roda ekonomi. Sayangnya, jika penurunan dilakukan terlalu cepat, ada risiko pelarian modal (capital outflow) ke aset berdenominasi dolar AS. Oleh sebab itu, Didik menegaskan bahwa kebijakan suku bunga tunggal tidak akan mampu menciptakan rupiah yang berdaya saing.
Ia menyoroti tingginya kebutuhan dolar AS untuk membiayai impor, membayar utang luar negeri, serta mengover transaksi internasional yang tak sebanding dengan kemampuan ekonomi nasional dalam menghasilkan devisa.
"Untuk menjaga nilai rupiah lebih stabil dan lebih kuat tidak cukup hanya dengan menggunakan instrumen suku bunga,” ujar Didik.
Postur Ekonomi Indonesia
Lebih lanjut, Didik menilai postur ekonomi Indonesia saat ini terlalu bertumpu pada konsumsi domestik. Alhasil, aktivitas ekonomi yang terjadi sebatas memutar Rupiah di dalam negeri tanpa mengalirkan devisa dari luar. Kendati pola ini sanggup menopang pertumbuhan PDB dan penyerapan tenaga kerja, dampaknya tidak otomatis menguatkan nilai tukar.
Ia menyoroti pentingnya pergeseran arah kebijakan ekonomi dari yang semula berfokus ke dalam negeri (inward looking) menjadi berorientasi keluar (outward looking) lewat penguatan sektor ekspor. Menurutnya, Indonesia mendesak butuh pasokan devisa yang melimpah demi menyeimbangkan tingginya permintaan dolar.
"Ekonomi perlu mengembangkan kebijakan ekonomi yang berbasis ekspor yang akan mendatangkan cadangan devisa dolar yang besar,” jelas Didik.
Posisi cadangan devisa Indonesia juga dinilai masih kalah jauh jika disandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Per akhir Juli 2026, cadangan devisa Indonesia tercatat sekitar US$ 145,3 miliar.
Angka ini tertinggal dibanding Singapura yang menembus US$ 426,2 miliar maupun Thailand yang mencapai US$ 279,2 miliar.
Kondisi tersebut diperparah oleh ketergantungan pada ekspor komoditas mentah seperti batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan nikel. Ketergantungan ini membuat penerimaan negara sangat rentan terhadap naik-turun harga global. Begitu harga komoditas anjlok, kemampuan pasokan devisa ikut tergerus, padahal kebutuhan impor barang modal dan bahan baku terus berjalan.
Sektor Investasi
Sektor investasi asing (FDI) pun belum bisa diandalkan sepenuhnya sebagai penopang nilai tukar. Sebab, investor global selalu memperhitungkan aspek kepastian hukum, tingkat korupsi, biaya transaksi, hingga risiko bisnis. Tanpa pembenahan di sektor-sektor tersebut, modal asing bisa dengan mudah berpaling ke negara berkembang lain.
"Perubahan kepemimpinan BI hanyalah peristiwa dan siklus biasa, meskipun pergantiannya bercampur politik dan kontroversial," cetus Didik.
Ia menyimpulkan, BI akan terus menghadapi tantangan berat dalam mengawal stabilitas rupiah selama lima tahun ke depan jika pemerintah tidak segera membenahi fondasi sektor eksternal. Menurut Didik, penguatan rupiah yang berkelanjutan membutuhkan reformasi struktur ekonomi yang berfokus pada peningkatan ekspor, investasi berkualitas, dan pasokan devisa yang solid, bukan sekadar mengandalkan permainan suku bunga.