Liputan6.com, Jakarta - Memutus hubungan pertemanan (cut off) kini tak selalu berawal dari persoalan personal. Bagi sebagian Gen Z, perbedaan pandangan politik (political view) di media sosial juga bisa menjadi alasan untuk melakukan unfollow, memblokir akun, hingga mengakhiri pertemanan.
Fenomena ini semakin terlihat ketika isu sosial dan politik ramai diperbincangkan. Pertemanan yang semula dekat bisa merenggang hanya karena perbedaan pilihan kandidat, pandangan terhadap kebijakan publik, atau sikap terhadap isu kemanusiaan global.
Advertisement
Bagi sebagian Gen Z, perbedaan pilihan politik bukan masalah selama masing-masing pihak bisa saling menghargai. Namun, bagi yang lain, berteman dengan orang yang berbeda pandangan politik justru dianggap melelahkan dan menguras emosi.
Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rakhmat Hidayat, mengatakan, perbedaan preferensi politik berkaitan erat dengan identitas sosial, terutama di kalangan Gen Z.
"Saya melihatnya bahwa pilihan politik itu bukan semata-mata preferensi soal kebijakan atau isu politik. Tetapi secara sosiologis itu menjadi penanda ada identitas kelompok," kata dia kepada Liputan6.com, ditulis Jumat (28/8/2026).
Rakhmat menjelaskan, kondisi ini turut memunculkan fenomena in group dan out group, ketika perbedaan pilihan politik membentuk batas antara kelompok 'kita' dan 'mereka'.
Menurut dia, ketika seseorang telah mengidentifikasi diri dengan kubu politik tertentu, perbedaan pandangan tak lagi dianggap sekadar perbedaan pendapat, tetapi dapat dipersepsikan sebagai ancaman terhadap identitas diri maupun kelompok.
"Jadi bukan sekadar perbedaan pendapat teknis. Nah, itu yang kemudian perbedaan cara pandang tentang identitas diri berpengaruh terhadap pertemanan karena dianggap berbeda. Berbeda tadi yang disebut dengan kita, kami," jelas Rakhmat.
Perbedaan preferensi politik yang dianggap terlalu jauh pun dapat memicu keputusan untuk cut off. Namun, Rakhmat menilai, cut off sebenarnya merupakan hal yang lumrah dalam relasi sosial, terutama ketika muncul konflik atau ketegangan.
Meski demikian, dia mengingatkan agar perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar, terutama yang berkaitan dengan isu SARA.
"Dampaknya sebenarnya kalau cut off sementara. Sementara maksudnya karena berbeda itu hal yang biasa, tapi kalau cut off jadi permanen itu sebenarnya enggak sehat dalam relasi sosial masyarakat kita," tutur Rakhmat.
Bisa Menimbulkan Polarisasi
Rakhmat menjelaskan, cut off yang berlangsung permanen dapat memperlebar polarisasi sosial. Perbedaan yang awalnya hanya terjadi dalam pilihan politik dapat berkembang menjadi sekat antarkelompok, mulai dari perbedaan identitas hingga latar belakang sosial.
Menurut dia, polarisasi yang semakin tajam dalam jangka panjang berbahaya karena dapat memicu konflik laten, yakni konflik yang terus tertanam dan berpotensi muncul kembali di tengah masyarakat.
"Dalam jangka panjang itu berbahaya. Kenapa? Karenabisa melahirkan konflik laten, konflik yang tertanam terus," ungkap Rakhmat.
Karena itu, dia menilai Gen Z perlu mendapatkan pendidikan politik yang lebih kritis dan menarik.
Menurutnya, perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan sosial dan tidak semestinya selalu berujung pada konflik atau pemutusan hubungan.
Dia menyebut perbedaan tersebut sebagai bagian dari latihan untuk membangun kemampuan hidup bersama dalam keberagaman.
"Boleh cut off tapi sementara, enggak perlu bertengkar, enggak perlu sampai cut off permanen, berkepanjangan. Itu sebenarnya, harus hati-hati, karena kalau cut off berkepanjangan, itu awal mula lahirnya konflik, konflik dalam jangka panjang," tutur Rakhmat.
Politik Jadi Gaya Hidup
Rakhmat melihat pilihan politik kini menjadi bagian dari identitas sosial Gen Z, bukan lagi sekadar soal kecocokan dengan visi-misi, sosok kandidat, atau program yang ditawarkan. Menurutnya, terjadi pergeseran dari politik sebagai preferensi menuju politik sebagai identitas moral.
"Artinya apa? Bahwa disitu ada fusi identitas, ada moralisasi politik, ada politik sebagai gaya hidup. Itu yang kemudian bahwa pilihan politk itu semakin menyatu dengan identias sosial lain, seperti etnis, agama, gender, kelas sosial, sampai prefensi fashion," ungkap dia.
Akibatnya, batas antara identitas politik dan kehidupan sosial menjadi semakin cair.
Selain itu, terdapat fenomena moralisasi politik, yakni ketika isu politik dipandang dalam kerangka benar atau salah secara moral, bukan sekadar perbedaan pandangan atau strategi kebijakan. Kondisi ini membuat kompromi dapat dianggap sebagai bentuk pengorbanan prinsip, bukan bagian dari negosiasi yang wajar.
"Kemudian (ada) yang disebut sebagai politik sebagai gaya hidup. Bagi Gen Z, pilihan politik itu terintegrasi dengan konsumsi budaya, estetika, dan media sosial. Itu yang kemudian membentuk cara pandang hingga memengaruhi lingkaran pertemanan, karena politik juga berkaitan dengan lifestyle," kata Rakhmat.
Terpapar Media Sosial
Rakhmat juga menyoroti peran echo chamber dan filter bubble di media sosial dalam membentuk pandangan politik Gen Z.
Berdasarkan risetnya pada 2024 mengenai polarisasi sosial di Jakarta dalam penggunaan media sosial, ia menemukan bahwa algoritma platform cenderung memperkuat paparan terhadap opini yang serupa.
Akibatnya, pandangan yang berbeda semakin jarang muncul di lini masa sehingga dapat terasa asing, minoritas, bahkan dianggap keliru.
Kondisi ini, menurut Rakhmat, menjadi penting karena Gen Z sangat lekat dengan media sosial dan setiap hari berhadapan dengan algoritma serta viralitas.
"Mereka tuh dihadapkan sehariannya dengan algoritma, dengan viralitas, itu yang kemudian menunjukkan bahwa sebenarnya media sosial itu sangat berpengaruh ke dalam pergaulan hari-hari Gen Z. Itu yang kemudian menyebabkan cut off, kemudian ada preferensi politik yang berbeda," jelas Rakhmat.