Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjenguk Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, yang tengah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Penang, Malaysia. Kunjungan pada Selasa (25/8/2026) itu dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan salam dan doa agar Wali Nanggroe segera pulih.
Tito datang setelah Presiden menerima laporan mengenai kondisi kesehatan Tgk. Malik Mahmud yang telah menjalani perawatan dan pemulihan selama hampir tiga bulan di Penang.
Advertisement
Dalam pertemuan tersebut, Mendagri menyampaikan salam hormat sekaligus doa dari Presiden Prabowo agar Wali Nanggroe segera pulih dan dapat kembali ke Tanah Air.
Perhatian Presiden tersebut juga menjadi bentuk penghormatan kepada Tgk. Malik Mahmud sebagai tokoh yang memiliki posisi penting dalam kehidupan adat, budaya, dan persatuan masyarakat Aceh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat yang independen dan berwibawa serta berperan sebagai pemersatu masyarakat Aceh.
Kondisi Kesehatan Membaik
Kondisi kesehatan Tgk. Malik Mahmud dilaporkan terus membaik. Kepada Tito, dia menyampaikan bahwa proses pengobatannya hampir selesai dan kini mendekati tahap pemulihan penuh.
Jika tidak ada kendala, Wali Nanggroe berencana kembali ke Aceh pada awal September 2026.
Tito menyambut baik perkembangan tersebut. Dia berharap Tgk. Malik Mahmud dapat menyelesaikan seluruh tahapan pemulihan sesuai anjuran tim medis sebelum kembali menjalankan aktivitas di Aceh.
Meski masih menjalani pemulihan, Wali Nanggroe tetap mengikuti sejumlah agenda kelembagaan secara daring. Pada Juli 2026, misalnya, Tgk. Malik Mahmud mengikuti forum Mahkamah Agung terkait penyusunan naskah akademik pembentukan Pengadilan Niaga Syariah saat menjalani pemulihan dan fisioterapi ortopedi di Penang.
Kunjungan Tito sekaligus menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi kesehatan tokoh masyarakat Aceh. Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga komunikasi, persaudaraan, dan hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan masyarakat Aceh.