Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Kementerian Keuangan siap menambah anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, apabila dana Rp 5 triliun yang dikelola Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih belum mencukupi.
Purbaya menjelaskan bahwa BNPB saat ini belum mengajukan kebutuhan dana khusus karhutla karena proses asesmen di lapangan masih berjalan. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menyalurkan dana tambahan sesuai kebutuhan riil.
Advertisement
"Kita akan channeling lewat BNPB. Mereka sudah punya Rp 5 triliun, kalau kurang nanti kita tambah," ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Rabu (26/8/2026).
Selain BNPB, Kementerian Kehutanan juga telah mengajukan kebutuhan anggaran dan Kementerian Keuangan pun sudah menyetujui sebagian dari alokasi tersebut. Purbaya memperkirakan total kebutuhan dana untuk karhutla di Kalimantan tidak akan sebesar anggaran penanganan bencana di Aceh.
"BNPB belum memberikan total biayanya, jadi kita belum tahu angka pastinya. Bencana ini masih berlangsung dan mereka akan melakukan asesmen ulang," lanjutnya.
Jamin Ketersediaan Anggaran
Purbaya menjamin ketersediaan anggaran tidak akan menjadi penghambat dalam mempercepat penanganan karhutla, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. BNPB dapat langsung mengoperasikan dana yang ada begitu proses asesmen rampung.
"Uangnya siap terus, tinggal bagaimana operasional dari BNPB," tegas Purbaya.
Pemerintah juga menerapkan pendekatan anggaran yang berbeda antara penanganan bencana dan belanja program reguler. Menurut Purbaya, keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama yang tidak bisa disamakan dengan prosedur biasa.
"Kalau untuk bencana, pendekatannya beda dengan belanja biasa. Bencana menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengancam keselamatan mereka," jelasnya.
Meski kemudahan anggaran dibuka lebar, Purbaya mengingatkan BNPB untuk tetap menjaga akuntabilitas dalam penggunaannya. Pemerintah siap memenuhi seluruh kebutuhan pendanaan, selama pengajuannya sesuai dengan fakta penanganan bencana di lapangan.