Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Pekanbaru, Riau, Senin (24/8/2026), untuk kembali meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kunjungan ini bentuk komitmen Prabowo untuk memastikan penanganan karhutla berjalan hingga tuntas, sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran serupa tidak terus berulang.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa Prabowo ingin memastikan langsung kondisi terkini di lapangan setelah sebelumnya memimpin penanganan karhutla di Kalimantan.
Advertisement
"Bapak Presiden ingin memastikan penanganan berjalan sampai tuntas, tidak hanya menerima laporan, tetapi melihat dan mendengar langsung sendiri kondisi di lapangan, memastikan titik api benar-benar padam, dan seluruh keputusan yang telah diambil dilaksanakan dengan cepat, terpadu, dan tepat," jelas Teddy dalam keterangannya, Senin (24/8/2026).
Menurut dia, perhatian Prabowo tidak berhenti pada upaya pemadaman. Prabowo juga menekankan pentingnya koordinasi antara pejabat lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya Gubernur, Pangdam dan Kapolda harus padu dalam mencegah kebakaran berulang.
Selain itu, Prabowo meminta pemerintah memperkuat sistem pencegahan karhutla secara lebih permanen. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah tidak terus menghadapi persoalan serupa setiap musim kemarau dan penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api.
"Arahan Bapak Presiden sudah jelas, bahwa kita tidak boleh setiap tahun hanya sibuk memadamkan api. Sistem pencegahannya harus diperkuat. Mulai dari sumur bor dan embung atau sumber air, pengawasan permanen, deteksi dini hotspot, hingga kesiapan desa-desa rawan Karhutla. Pencegahan harus dilakukan jauh sebelum api muncul," tuturnya.
Evaluasi
Dalam kunjungan ini, Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala BIN Muhammad Herindra.
Selain memastikan pemadaman dan pencegahan, Teddy menegaskan bahwa pemerintah juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab kebakaran.
Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.