Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pangsa penggunaan transportasi publik di Jakarta mencapai 55 persen pada 2045.
Target tersebut dicanangkan sebagai bagian dari upaya Pemprov DKI mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi sekaligus menekan emisi dari sektor transportasi.
Advertisement
Pramono mengatakan jangkauan layanan transportasi umum di Jakarta saat ini telah mencapai 93 persen. Namun, cakupan layanan tersebut dinilai belum cukup jika masyarakat masih memilih kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari.
“Jangkauan layanan transportasi umum telah mencapai 93 persen di Jakarta. Tantangan berikutnya yang lebih mendasar adalah bagaimana kita menjadikan transportasi publik sebagai moda pilihan utama bagi mobilitas harian setiap orang,” kata Pramono saat membuka Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 di The Tribrata Hotel & Convention Center, Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).
Menurut Pramono, peningkatan penggunaan transportasi publik menjadi bagian dari agenda transformasi mobilitas Jakarta menuju sistem transportasi rendah karbon.
Pemprov DKI menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030 dan mencapai net zero emission pada 2050.
Sektor transportasi menjadi salah satu tantangan utama untuk mencapai target tersebut. Pramono menyebut sektor transportasi menyumbang 52 persen emisi langsung Jakarta pada 2024.
“Ketergantungan kita pada kendaraan pribadi harus dibayar dengan kemacetan yang lebih parah, polusi yang meningkat, produktivitas yang lebih rendah, dan pada akhirnya, kualitas hidup is not yang menurun,” ujarnya.
Terapkan Strategi Pull dan Push
Untuk mengejar target penggunaan transportasi publik tersebut, Pemprov DKI menerapkan dua strategi, yakni pull dan push.
Strategi pull dilakukan dengan membuat transportasi publik semakin menarik dan mudah digunakan masyarakat. Upaya itu dilakukan melalui perluasan layanan Transjakarta, Transjabodetabek, MRT, dan LRT.
Pemprov DKI juga mengembangkan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD), fasilitas park and ride, serta meningkatkan fasilitas pejalan kaki, jalur sepeda, dan transportasi air.
Sementara strategi push diarahkan untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi.
Sejumlah kebijakan yang disebut Pramono antara lain penerapan ganjil-genap, disinsentif parkir bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, zona rendah emisi, hingga electronic road pricing (ERP).
Dengan strategi tersebut, Pemprov DKI tidak hanya berupaya memperluas akses transportasi publik, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat agar transportasi umum menjadi pilihan utama untuk mobilitas sehari-hari.
Target 55 persen pada 2045 diharapkan menjadi salah satu indikator perubahan pola mobilitas Jakarta sekaligus mendukung upaya menekan emisi dan membangun sistem transportasi yang lebih berkelanjutan.