Liputan6.com, Jombang - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), perbincangan mengenai kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin mengerucut pada isu konfigurasi kepemimpinan.
Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Ahmad Zaki Fuad atau Gus Zaki mengingatkan, agar Muktamar tidak kehilangan kedaulatannya hanya karena munculnya paket-paket calon sebelum forum resmi organisasi berlangsung.
Advertisement
Gus Zaki menilai, terlalu dini mengunci pasangan calon Ketua Umum dan Rais Aam justru berpotensi menempatkan peserta Muktamar hanya sebagai pihak yang mengesahkan kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya.
"Muktamar adalah forum tertinggi organisasi. Karena itu, pilihan kepemimpinan NU harus lahir dari mekanisme organisasi dan aspirasi peserta Muktamar. Jangan sampai kepemimpinan NU sudah dikunci dalam paket-paket tertentu sebelum Muktamar berlangsung," ujar Gus Zaki, Rabu (19/8/2026).
Gus Zaki yang juga Rektor IAI Khozinatul Ulum Blora, menegaskan bahwa dinamika pencalonan merupakan bagian dari proses organisasi. Namun, proses tersebut harus berhenti pada batas yang tidak mengurangi kewenangan Muktamar.
Menurutnya, kandidat boleh membangun komunikasi, bersilaturahmi, mendengar aspirasi dan menawarkan gagasan kepada PWNU, PCNU, pesantren maupun para kiai. Tetapi, hasil akhir mengenai kepemimpinan tidak boleh dianggap sudah selesai sebelum forum Muktamar mengambil keputusan.
"Jangan setiap pertemuan dengan pengurus NU kemudian diterjemahkan sebagai paket politik. Silaturahmi itu bagian dari tradisi organisasi NU. Dari situlah seorang kandidat mendengarkan aspirasi daerah dan memahami persoalan yang dihadapi warga NU," katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan Gus Zaki terhadap isu paket yang berkembang menjelang Muktamar. Ia menyebut pencalonan KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin sebagai calon Ketua Umum PBNU tidak dipasangkan dengan calon Rais Aam tertentu.
"Gus Rozin tidak ada paket dengan calon Rais Aam mana pun. Beliau telah lama berkhidmah dan berproses dalam organisasi NU, bersilaturahmi dengan PWNU dan PCNU di berbagai daerah, mendengarkan aspirasi para kiai dan pengurus, serta menyampaikan gagasan tentang masa depan NU," tegasnya.
Menurut Gus Zaki, perjalanan Gus Rozin ke berbagai daerah tidak tepat jika langsung diberi label sebagai konsolidasi paket. Silaturahmi tersebut, kata dia, merupakan bagian dari proses kader untuk menyerap aspirasi dan memahami persoalan organisasi secara langsung.
"Gus Rozin lahir dari proses organisasi. Ia datang ke berbagai daerah, bertemu para kiai dan pengurus, mendengarkan aspirasi PWNU dan PCNU, kemudian menawarkan gagasan berdasarkan apa yang ditemukan dalam perjalanan tersebut," ujarnya.
Gus Zaki yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Khozinatul Ulum Al Azhar, meminta pencalonan Gus Rozin dilihat dari rekam jejak dan proses pengabdiannya, bukan semata-mata dari spekulasi mengenai siapa yang mendukungnya.
"Gus Rozin adalah kader NU yang mencalonkan diri melalui proses organisasi. Yang menentukan adalah Muktamar, bukan label dukungan dari luar," katanya.
Lebih dari Sekadar Memilih Figur
Gus Zaki mengingatkan, pembicaraan mengenai paket calon berisiko membuat kontestasi kepemimpinan NU terlalu sederhana. Seolah-olah masa depan organisasi hanya ditentukan oleh siapa yang berhasil membangun pasangan paling kuat.
Padahal, menurutnya, Muktamar memiliki mandat yang jauh lebih besar daripada sekadar memilih figur.
"Kita jangan terjebak pada politik paket. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang berhak menentukan masa depan NU. Jawabannya adalah organisasi melalui mekanisme Muktamar," tegas Gus Zaki.
Ia menilai peserta Muktamar harus ditempatkan sebagai pemegang mandat, bukan sekadar objek dari konfigurasi politik yang sudah dibentuk sebelumnya.
"Jangan mendahului Muktamar. Biarkan peserta Muktamar menjalankan mandatnya sesuai aturan organisasi dan aspirasi yang berkembang. Dengan begitu, apa pun hasilnya akan memiliki legitimasi organisasi yang kuat," katanya.
Gus Zaki mengatakan legitimasi tersebut sangat penting karena kepemimpinan PBNU nantinya harus mampu mengonsolidasikan seluruh struktur organisasi. Pemimpin yang lahir dari proses yang dianggap sah dan berdaulat akan lebih mudah membangun kepercayaan di tingkat wilayah maupun cabang.
Ia juga mengingatkan agar dinamika Muktamar tidak ditarik terlalu jauh ke dalam isu hubungan dengan pemerintah. Menurutnya, NU tetap memiliki posisi sebagai mitra strategis pemerintah dalam kehidupan kebangsaan.
Namun, kemitraan tersebut tidak boleh diterjemahkan sebagai kewenangan pemerintah dalam menentukan kepemimpinan internal NU.
"Pemerintah adalah mitra strategis NU dalam kehidupan kebangsaan. Tetapi pilihan kepemimpinan NU adalah urusan internal organisasi. Karena itu, kita harus bisa membedakan antara kemitraan NU dengan pemerintah dan kedaulatan organisasi dalam menentukan kepemimpinannya," jelasnya.
Menurut Gus Zaki, NU tidak perlu memilih antara menjadi mitra pemerintah atau mempertahankan kedaulatan organisasi. Keduanya dapat berjalan bersamaan selama batas kewenangan masing-masing tetap dihormati.
"NU harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun bangsa. Tetapi NU juga harus berdaulat dalam menentukan siapa yang memimpin organisasi dan ke mana arah organisasi dibawa. Dua hal itu tidak bertentangan," katanya.
Harapan ke Depan
Gus Zaki berharap Muktamar ke-35 tidak berubah menjadi arena pertarungan antarfigur maupun antarkelompok. Menurut Gus Zaki, perbedaan pilihan merupakan hal biasa dalam organisasi sebesar NU, tetapi seluruh pihak harus tetap menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan kelompok.
Ia mendorong agar kandidat yang muncul tidak hanya menawarkan jaringan dukungan, tetapi juga gagasan yang jelas mengenai masa depan NU.
"Yang perlu kita tunjukkan adalah perjalanan organisasinya, pertemuannya dengan para kiai, aspirasi dari daerah, gagasan yang lahir dari silaturahmi, dan rekam jejak pengabdiannya di NU," tambahnya.
Gus Zaki menilai isu kaderisasi, kemandirian organisasi, penguatan kelembagaan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi jamaah serta posisi NU dalam kehidupan kebangsaan jauh lebih penting dibandingkan sekadar memperdebatkan siapa dipaketkan dengan siapa.
"Kita ingin Muktamar menjadi forum yang berdaulat, bermartabat, dan benar-benar menjadi ruang bagi peserta Muktamar untuk menentukan masa depan NU. Bukan ditentukan oleh paket yang sudah jadi sebelumnya," ujarnya.
Menurutnya, semakin dekat dengan Muktamar, seluruh pihak justru harus semakin dewasa dalam menyikapi perbedaan. Kandidat harus diberi kesempatan menyampaikan visi, sementara peserta Muktamar harus memiliki kebebasan menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan organisasi.
Sebab, kata Gus Zaki, keputusan Muktamar bukan hanya menentukan siapa yang duduk di kursi Ketua Umum atau Rais Aam, tetapi juga menentukan arah perjalanan NU dalam periode berikutnya.
"Pada akhirnya, bukan soal siapa dipaketkan dengan siapa. Yang paling penting adalah bagaimana NU ke depan semakin mandiri, kuat, bermartabat, dekat dengan jamaah, dan mampu menjalankan khidmahnya bagi umat dan bangsa," pungkas Gus Zaki.