Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi mencapai 6% pada 2026. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hal itu saat Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR serta DPD pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Prabowo menuturkan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% pada kuartal I 2026. Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45%. "Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir,” kata Prabowo dikutip Selasa, (18/8/2026).
Advertisement
Ia yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir 2026 dapat mencapai 6% dengan kebijakan yang tepat.
Selain itu, Indonesia juga mencatat realisasi investasi mencapai Rp 1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja pada semester I 2026.
Dalam catatan Bank Danamon menilai, Pidato Kenegaraan Prabowo Subianto menegaskan kembali ambisi pemerintah Indonesia untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia melalui investasi lebih kuat, kemandirian pangan dan energi yang lebih besar, serta pengelolaan aset negara dan sumber daya strategis yang lebih efisien.
Dalam riset Bank Danamon menyebutkan, Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo memperkuat pandangan komposisi pertumbuhan Indonesia semakin didorong oleh investasi seiring normalisasi dorongan fiskal.
"Realisasi investasi yang kuat seharusnya terus menopang pertumbuhan, tetapi mencapai ambisi pemerintah sebesar 6% secara berkelanjutan akan membutuhkan investasi untuk diterjemahkan menjadi produktivitas, lapangan kerja, dan pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi,” demikian seperti dikutip dalam catatan Bank Danamon.
Selain itu, realisasi investasi sangat penting mengingat indikator rumah tangga baru-baru ini terus menunjukkan dinamika konsumsi yang relatif hati-hati.
Terkait swasembada pangan dan energi secara struktural konstruktif. Dalam riset Bank Danamon menilai, Biodiesel 50 atau B50 dapat secara signifikan menurunkan impor diesel dan mengurangi sensitivitas Indonesia terhadap guncangan minyak global.
"Namun, penyerapan crude palm oil (CPO) domestik yang lebih tinggi dapat secara bersamaan mengurangi penerimaan ekspor. Demikian pula, investasi berkelanjutan di sektor hilir, energi, dan proyek-proyek strategis lainnya akan menjaga tingkat impor barang modal tetap tinggi dalam waktu dekat,” demikian seperti dikutip dalam riset Bank Danamon.
Kejelasan Kebijakan dan Peningkatan Transparansi
Seiring hal itu, transisi menuju kemandirian yang lebih besar dapat memperkuat neraca transaksi berjalan secara struktural. Akan tetapi, tidak serta merta menghasilkan penyusutan defisit.
Selain itu, Bank Danamon juga menilai Danantara Sumberdaya Indonesia dapat berdampak lebih langsung terhadap nilai tukar rupiah jika kebijakan itu berhasil meningkatkan retensi hasil ekspor di dalam negeri.
Peningkatan transparansi dan berkurangnya kebocoran dana dapat memperbaiki ketersediaan valuta asing (valas) di pasar domestik. Namun, angka nominal sebesar US$ 14 miliar tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai peningkatan setara dalam pasokan valas domestik, karena dampak akhirnya terhadap mata uang bergantung pada besaran tambahan retensi dan konversi mata uang.
“Kejelasan kebijakan juga menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa pengawasan yang lebih ketat tidak meningkatkan biaya transaksi bagi eksportir ataupun menghambat investasi swasta,” demikian seperti dikutip dari riset Bank Danamon.
Konsolidasi BUMN
Di sisi lain, konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan tambahan keuntungan fiskal, tetapi tidak secara mendasar menghilangkan kendala ruang fiskal Indonesia. Peningkatan efisiensi dan dividen yang lebih besar dapat menyediakan sumber daya tambahan untuk belanja prioritas, namun nilainya masih tergolong kecil dibandingkan dengan keseluruhan belanja pemerintah dan kebutuhan pembiayaan.
“Dengan demikian, kinerja penerimaan, komitmen belanja, dan meningkatnya biaya pembayaran utang tetap menjadi faktor penentu utama bagi kapasitas fiskal Indonesia dalam jangka menengah,” demikian seperti dikutip dari riset Bank Danamon.