Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengenalkan Danantara Development Management Fund (DDMF). DDMF ini sebagai pembiayaan untuk mendanai proyek strategis jangka panjang bagi Indonesia sehingga tidak harus dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN).
"Hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. Danantara adalah dana kedaulatan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang,” kata Prabowo saat pidato kenegaraan mengenai RAPBN 2027 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8/2026).
Advertisement
Prabowo menjelaskan DDMF merupakan instrumen menyiapkan, mengembangkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia. Selain itu, instrument DDMF juga untuk proyek yang belum dapat dibiayai dengan investasi komersial jangka pendek. Prabowo mengatakan, melalui DDMF ini juga diharapkan dapat menghindari pemakaian APBN untuk pengerjaan proyek. “Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional,” kata dia.
Ia mencontohkan, proyek mobil nasional. Pemerintah merencanakan mobil Indonesia dan diharapkan produksi secara massal pada akhir 2028. Adapun fasilitas sudah dibangun di Subang, Jawa Barat. Selain mobil listrik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga mulai produksi motor listrik, demikian juga dua perusahaan swasta.
“Proyek motor nasional juga telah kita luncurkan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar telah bekerja,” ia menambahkan.
Prabowo Bentuk Lembaga Belanja Negara, Seluruh Anggaran Wajib Satu Pintu
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembentukan lembaga baru yang bertugas mengawal seluruh belanja negara secara satu pintu. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya tegas pemerintah dalam menekan praktik penggelembungan anggaran (mark-up) dan kebocoran uang negara.
Prabowo menyoroti pentingnya pembenahan mendasar pada sistem belanja pemerintah. Ia menegaskan, segala bentuk praktik penyimpangan maupun manipulasi anggaran harus diberantas hingga ke akar-akarnya.
"Sudah saya sampaikan, kita akan membentuk satu lembaga yang mengonsolidasikan seluruh pembelanjaan pemerintah dalam satu pintu," ujar Prabowo saat menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026).