Liputan6.com, Jakarta - Nama Fahira Almira menjadi sorotan setelah selebgram tersebut membagikan pengalaman berobat dan membandingkan layanan kesehatan di Indonesia dengan rumah sakit di Penang, Malaysia.
Konten Fahira Almira viral setelah dia mengaku mendapat diagnosis usus buntu dari tiga rumah sakit di Indonesia. Namun, saat menjalani pemeriksaan lanjutan di Penang, dia mengatakan mendapat hasil diagnosis berbeda dan dinyatakan tidak mengalami usus buntu.
Advertisement
Pengalaman tersebut kemudian memicu perdebatan di media sosial terkait layanan dan ketepatan diagnosis dokter di Indonesia.
Sorotan terhadap unggahan Fahira Almira juga berkembang menjadi dugaan adanya kampanye hitam (black campaign) terhadap rumah sakit dan tenaga medis di Indonesia. Dugaan tersebut muncul karena konten turut menyebut rumah sakit di Penang.
Sebagian warganet juga mempertanyakan kemungkinan adanya kerja sama komersial atau endorsement antara Fahira Almira dan rumah sakit di Malaysia. Namun, dugaan tersebut belum terkonfirmasi sehingga tidak dapat dianggap sebagai fakta.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memilih menanggapi polemik tersebut dengan santai. Alih-alih menyalahkan pihak tertentu, Budi mengatakan pemerintah perlu melakukan introspeksi dan memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan di dalam negeri.
"Kenapa itu bisa terjadi? Kita harus introspeksi diri. Jangan selalu apa-apa negatif, menyalahkan, itu energinya enggak positif. Memang, ya sudah kita perbaiki layanan kita supaya orang enggak ke sana," kata Budi saat ditemui di RSUD Sekarwangi Sukabumi pada Rabu (12/8/2026).
Menurut Budi, masyarakat memilih berobat ke luar negeri tidak semata-mata karena persoalan kualitas dokter. Salah satu faktor yang perlu dibenahi adalah pemerataan fasilitas dan peralatan medis canggih di berbagai daerah.
Alat Kesehatan Didorong Merata
Budi mengatakan Kemenkes RI tengah mendistribusikan sejumlah peralatan medis canggih, termasuk CT scan dan catheterization laboratory (Cath Lab), ke 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Langkah tersebut diharapkan membuat masyarakat tidak perlu pergi ke kota besar, apalagi ke luar negeri, hanya untuk mendapatkan layanan medis tertentu.
"Contoh layanan ini dulu itu hanya ada di rumah sakit provinsi atau ibu kota. Ya wajar saja kalau orang Sukabumi yang mau mendapatkan layanan CT scan atau pasang ring, harus datang ke Jakarta," ujar Budi.
Remunerasi Dokter Spesialis Ikut Dibenahi
Selain fasilitas, pemerintah juga membenahi sistem remunerasi dokter spesialis di rumah sakit daerah. Budi mengatakan langkah tersebut dilakukan agar dokter lebih betah dan bersedia memberikan pelayanan di daerah.
"Selama ini kan dokter di rumah sakit daerah itu banyak dokternya tidak betah, ya? Akhirnya kita ubah remun-nya. Ya di atas Rp 1 miliar, dokternya senang. RSUD-RSUD yang sudah kita ampuh, ubah remun-nya, di atas Rp 500 juta," kata Budi.
Dia menjelaskan bahwa efisiensi pengadaan obat menjadi salah satu sumber anggaran untuk meningkatkan remunerasi dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.
"Beli obat ini bisa turunkan sepertiganya, seperempatnya. Penghematan dibagi untuk remunerasi dokter dan perawat yang lain. Sehingga yang dapat adalah seluruh civitas hospitalia dan karyawan kita," tambahnya.
Dengan pembenahan fasilitas kesehatan dan kesejahteraan tenaga medis, Budi berharap rumah sakit di daerah semakin mampu memberikan pelayanan berkualitas.
Menurutnya, perbaikan dari dalam menjadi langkah penting agar masyarakat memiliki lebih banyak alasan untuk memilih layanan kesehatan di Indonesia.