Liputan6.com, Jakarta - Jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksana Agung (Kejagung), Selasa (11/8/2026). Pertemuan digelar dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas kerja sama di bidang perdata dan tata usaha negara.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya juga meminta pendampingan hukum, termasuk pengawasan lapangan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Advertisement
"Tadi beliau (Kepala BGN) meminta bahwa nanti ke depannya akan ada pendampingan. Pendampingan hukum, legal audit, termasuk pengawasan di lapangan melibatkan teman-teman yang ada di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi," kata Ketut kepada wartawan usai pertemuan, Selasa (11/8/2026).
Ketut menambahkan, saat ini BGN masih terus melakukan pembenahan dan evaluasi program MBG menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Komitmen pimpinan yang baru ini adalah bagaimana membangun tata kelola yang baik ya, pelayanan yang baik. Seperti itu," tuturnya.
Selain itu, Ketut menegaskan bahwa pimpin BGN terus mendukung proses tindak pidana dalam tata kelola MBG. Ia pun mendorong seluruh pemeriksaan dilakukan secara terbuka, termasuk kepada oknum-oknum di BGN.
"Pimpinan tadi menjelaskan dan menegaskan ya, apapun yang terkait dengan pemeriksaan tindak pidana khusus, dipersilakan, terbuka. Karena itu memang sudah apa namanya, menjadi domain pribadi ya daripada oknum-oknum yang dulu ya ada di BGN," jelasnya.
Sepakat Bekerja Sama
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan, kunjungan pimpinan BGN ke Kejagung merupakan agenda silaturahmi dan koordinasi setelah terbentuknya jajaran pimpinan BGN yang baru.
Menurut Anang, ke depan Kejagung dan BGN akan menjalin kerja sama, termasuk dengan melibatkan sejumlah personel apabila diperlukan.
"Bahwa ke depannya akan menjalin kerja sama yang melibatkan beberapa personel apabila diperlukan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan tata kelola program Makan Bergizi Gratis," kata Anang.
Anang menambahkan, pertemuan tersebut juga membahas beberapa hal yang menjadi evaluasi kedepannya, terutama yang berhubungan dengan tata kelola.
Dia menegaskan, Kejaksaan siap membantu memberikan pendampingan dan pengawasan jalannya tata kelola program MBG.
"Jangan sampai terjadi lagi dan dalam tata kelola terutama. Dan Kejaksaan siap membantu untuk mendampingi ke depannya seperti apa," tegas dia.