Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen (year on year) pada triwulan II 2026 patut disyukuri di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global.
Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026 turut ditopang faktor musiman. Libur sekolah pada Juli mendorong pertumbuhan sektor akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman hingga 10,6 persen. Sementara itu, momentum penerimaan peserta didik baru, masuk perguruan tinggi, dan kenaikan kelas ikut mendongkrak sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh 6,97 persen.
Advertisement
Di sisi lain, musim kemarau yang panas meningkatkan permintaan listrik untuk kebutuhan pendingin ruangan, ditambah kenaikan harga gas akibat konflik geopolitik, sehingga sektor pengadaan listrik dan gas mencatat pertumbuhan sebesar 10,81 persen.
"Namun kita harus mewaspadai melambatnya pertumbuhan industri pengolahan. Pada triwulan I 2026, industri pengolahan tumbuh 5,04 persen (yoy), namun di triwulan II 2026 tumbuh lebih rendah, yakni 4,52 persen," jelas Said.
"Kenapa pemerintah penting untuk mewaspadai hal ini, sebab industri pengolahan menyumbangkan 18,5 persen dari PDB, sekaligus kontributor 13,5 persen tenaga kerja nasional, sekaligus cerminan dari sebagain besar tenaga kerja formal," sambungnya.
Meski panen raya padi berlangsung serentak di berbagai daerah pada Juli, Said menilai kondisi tersebut belum mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian. Pertumbuhan sektor ini melambat dari 4,97 persen (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi 3,8 persen pada triwulan II 2026.
"Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah sebab sektor pertanian cerminan dari sektor primer, sekaligus berkontribusi 13,57 persen terhadap PDB. Sektor pertanian juga menyumbang 28,75 persen tenaga kerja nasional, dengan demikian perannya sangat strategis," jelas Politikus PDIP ini.
Dari sisi permintaan, Said mencatat konsumsi rumah tangga masih tumbuh positif meski melambat dari 5,52 persen pada triwulan I 2026 menjadi 5,05 persen pada triwulan II 2026. Menurutnya, capaian tersebut tetap patut diapresiasi mengingat konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama ekonomi dengan kontribusi 53,3 persen terhadap PDB.
"Disaat yang sama, kinerja investasi barang modal (PMTB) dan ekpor juga menunjukkan pertumbuhan positif, PMTB tumbuh 6,87 persen dan ekspor 4,13 persen, padahal pada triwulan 1 2026, ekspor nasional hanya tumbuh 0,9 persen," kata dia.
Sektor Informal Turut Disoroti
Di tengah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor, kondisi ketenagakerjaan nasional masih menunjukkan tren positif. Said menyebut jumlah pekerja di sektor formal maupun informal sama-sama mengalami peningkatan.
Pekerja formal bertambah dari 59,93 juta orang pada Februari 2026 menjadi 60,31 juta orang atau 40,7 persen pada Mei 2026. Sementara pekerja informal meningkat dari 87,74 juta menjadi 87,88 juta orang atau 59,3 persen pada periode yang sama.
"Meskipun daya tampung pekerja pada sektor formal meningkat, namun pencapaian ini belum merubah proporsi pekerja formal dan informal cukup signifikan dibandingkan tahun 2025. Pada November 2025, pekerja sektor formal masih 42,30 persen dan informal 57,7 persen. Artinya, dalam satu semester ini, proporsi tenaga kerja informal meningkat 1,6 persen dibandingkan akhir tahun lalu, dan proporsi pekerja formal menurun 1,6 persen," jelas dia.
"Tantangan kedepan bagaimana kita meningkatkan proporsi tenaga kerja formal jauh lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja informal. Kuncinya memperbaiki iklim usaha di sektor industri dan perdagangan besar, serta terus mendorong inklusi pendidikan tinggi," sambungnya.
Said menilai masih lebarnya kesenjangan antara pekerja formal dan informal turut berkontribusi terhadap peningkatan angka ketimpangan sosial. Berdasarkan data BPS, rasio gini pada Maret 2026 tercatat naik menjadi 0,368 dari 0,363 pada September 2025. Kenaikan tersebut terutama terlihat di wilayah perkotaan, yang meningkat dari 0,383 menjadi 0,387.
Menurut dia, kondisi ini menunjukkan pekerja di sektor formal relatif lebih mampu bertahan bahkan tumbuh karena didukung berbagai jaminan sosial, sementara pekerja informal masih menghadapi tekanan kenaikan biaya hidup, terutama pada sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bahan makanan.
"Saya berharap ada program afirmasi dari pemerintah untuk memberikan berbagai program jaminan sosial, terkhusus ditujukan terhadap para pekerja informal, seperti beasiswa, kemudahan akses BPJS, hingga perluasan lapangan kerja," pungkasnya.