Liputan6.com, Wellington - Parlemen Selandia Baru resmi mengesahkan undang-undang (UU) yang menetapkan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa resmi negara tersebut. Keputusan ini menuai kritik tajam dari para ahli bahasa, pakar hukum, serta sejumlah anggota parlemen karena dinilai tidak diperlukan.
Kritik paling keras datang dari anggota parlemen keturunan Maori, Tamatha Paul. Ia menyebut UU tersebut "menyedihkan". Rekaman pidato Paul di parlemen kemudian viral dan telah ditonton jutaan kali di internet.
Advertisement
UU Bahasa Inggris ini mulai berlaku pada 30 Juli 2026. Melalui aturan baru tersebut, bahasa Inggris kini memiliki kedudukan resmi yang sama dengan te reo Maori (bahasa masyarakat asli Maori) serta Bahasa Isyarat Selandia Baru. Selama ini, bahasa Inggris sendiri telah digunakan oleh sekitar 95 persen penduduk Selandia Baru.
Alasan Politik
Regulasi ini merupakan bagian dari kesepakatan politik antara Partai Nasional dan New Zealand First (NZ First) saat membentuk pemerintahan koalisi. Partai Nasional yang berhaluan kanan-tengah membutuhkan dukungan dari NZ First dan partai kecil lainnya, Act, agar dapat membentuk pemerintahan.
Pemimpin NZ First, Winston Peters, selama ini dikenal vokal menentang sejumlah kebijakan khusus yang bertujuan memperkuat kedudukan masyarakat Maori. Peters, yang juga menjabat sebagai menteri luar negeri, berdalih bahwa UU ini diperlukan karena penggunaan bahasa Maori dalam layanan pemerintah dinilai dapat membingungkan masyarakat.
Sebelum UU ini disahkan, pejabat kementerian kehakiman sebenarnya telah menyarankan parlemen untuk menolaknya. Mereka menilai tidak ada bukti bahwa penggunaan maupun kedudukan bahasa Inggris di Selandia Baru sedang terancam.
Menurut kementerian, te reo Maori dan Bahasa Isyarat Selandia Baru ditetapkan sebagai bahasa resmi karena digunakan oleh kelompok minoritas, sehingga membutuhkan perlindungan hukum. Sebaliknya, bahasa Inggris sudah menjadi bahasa paling dominan di negara tersebut.
Mengapa Menuai Kontroversi?
Meski ada catatan dari kementerian, pemerintah koalisi dan Partai Buruh—sebagai partai oposisi terbesar—tetap mendukung UU tersebut. Sementara itu, Partai Hijau dan Te Pati Maori tegas menolaknya.
Partai Buruh mengaku awalnya tidak mendukung aturan ini. Namun, mereka akhirnya ikut memilih "ya" dengan alasan ingin segera mengakhiri perdebatan yang mereka sebut sebagai perang budaya yang tidak perlu.
Dalam perdebatan di parlemen, Tamatha Paul dari Partai Hijau menyebut pembahasan UU tersebut sebagai "penyia-nyiaan yang menyedihkan atas tanggung jawab parlemen". Paul menyindir pula anggota pemerintahan koalisi sebagai kelompok yang mudah tersinggung (snowflakes). Menurutnya, mereka langsung "gemetar ketakutan" saat melihat kata Aotearoa—nama dalam bahasa Maori untuk Selandia Baru.
Di sisi lain, anggota parlemen NZ First, Casey Costello, membantah anggapan bahwa aturan itu sepele.
"Ini merupakan langkah praktis. UU ini menyesuaikan aturan tertulis dengan kebiasaan yang sudah berlangsung lama, serta memperjelas kedudukan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi di Selandia Baru," tegas Costello.
Para akademisi menilai regulasi baru ini murni bermuatan politis. Ahli bahasa sekaligus peneliti pascadoktoral di Te Pūnaha Matatini, Dr. Sidney Wong, mengatakan status bahasa resmi biasanya hanya diberikan kepada bahasa yang perlu dilindungi.
"Alasan utama rancangan UU ini diajukan adalah persoalan ideologi. Ada anggapan keliru bahwa bahasa Inggris sedang terancam dan kehilangan kedudukan," ujar Wong kepada The Guardian.
Wong menambahkan, jika pemerintah benar-benar ingin memperkuat bahasa Inggris, dana negara seharusnya dialokasikan untuk meneliti ciri khas bahasa Inggris lokal (New Zealand English).
"Dana seharusnya digunakan untuk hal itu, bukan untuk menghabiskan waktu membahas UU sepanjang 70 kata yang tidak memberi manfaat kepada siapa pun," cetusnya.
Senada dengan Wong, Profesor Hukum dari Victoria University of Wellington, Dr. Dean Knight, juga menilai UU tersebut tidak berguna karena tidak mengubah apa pun dalam hukum maupun kehidupan sehari-hari.
"Orang-orang yang menyambut UU simbolis ini dengan antusias akan kecewa. Aturan tersebut sama sekali tidak mewajibkan pemerintah untuk mengutamakan bahasa Inggris dalam komunikasi resmi," jelas Knight. "Negara ini—yang secara resmi dikenal dengan nama ganda Aotearoa dalam bahasa Maori dan Selandia Baru—akan tetap memiliki tiga bahasa resmi seperti sebelumnya."