Liputan6.com, Jakarta - Penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di sektor publik--mulai dari instansi pemerintah pusat, daerah, hingga lembaga pendidikan--kian masif untuk mendongkrak operasional layanan masyarakat hingga deteksi kecurangan (fraud).
Kendati demikian, adopsi teknologi mutakhir ini masih dibayangi tantangan besar terkait kesiapan infrastruktur, kapabilitas tenaga kerja, dan tata kelola digital.
Advertisement
Kondisi tersebut mendorong kebutuhan mendesak bagi para pemimpin teknologi informasi (TI) di sektor publik untuk segera memodernisasi infrastruktur hibrida guna menopang beban kerja AI yang kian kompleks.
Demi memenuhi mandat ganda dalam meningkatkan kinerja instansi sekaligus melindungi data publik, banyak lembaga kini beralih ke teknologi kontainerisasi aplikasi untuk mendongkrak kecepatan, skalabilitas, dan keamanan sistem.
Meski demikian, sekat-sekat operasional (silos) di internal organisasi memicu maraknya shadow AI atau penggunaan teknologi AI yang tidak terverifikasi.
Laporan Nutanix Enterprise Cloud Index (ECI) edisi public sector ke-8 mencatat, sebanyak 91 persen pemimpin TI sepakat bahwa shadow AI (penggunaan AI yang belum terverifikas) berisiko tinggi merusak misi instansi serta mengancam keamanan data masyarakat.
Chief Technology Officer dan Vice President of Solution Engineering APJ Nutanix, Daryush Ashjari, menyoroti bahwa di kawasan Asia-Pasifik dan Jepang (APJ), fokus pembahasan kini telah bergeser dari sekadar ambisi adopsi menuju kesiapan operasional.
"Semakin meluasnya shadow AI telah menjadi tantangan utama dalam tata kelola sektor publik. Organisasi yang berhasil melangkah maju adalah mereka yang tidak lagi mengejar setiap kemampuan baru AI secara terpisah, melainkan berfokus menguatkan fondasi infrastrukturnya," ujar Daryush dalam keterangannya, Sabtu (25/7/2026).
Dengan memprioritaskan arsitektur berbasis kontainer yang aman, ia menambahkan, para pemimpin dapat menetapkan pagar pengaman untuk memanfaatkan AI dengan percaya diri sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Titik Krusial
Temuan riset Nutanix membeberkan fakta krusial bahwa 73 persen infrastruktur TI di sektor publik saat ini memang belum siap untuk menjalankan beban kerja AI yang kompleks di lingkungan on-premises.
Di sisi lain, 87 persen pemimpin teknologi memperkirakan ketergantungan pada kontainerisasi aplikasi akan terus meningkat dalam tiga tahun ke depan.
Kondisi ini menempatkan sektor publik pada titik krusial, di mana pengintegrasian AI dan migrasi ke infrastruktur cloud modern harus tetap mampu mengelola sistem lama (legacy) tanpa mengorbankan sistem kontrol yang terpadu. Tantangan ini memberikan arahan tegas bagi para pengambil kebijakan TI di sektor publik.
Pengelolaan beban kerja AI yang berhubungan langsung dengan keselamatan, edukasi, dan pelayanan masyarakat menuntut dapur pacu infrastruktur yang tidak hanya tangguh dan berkinerja tinggi, tetapi juga mampu menjaga kedaulatan data serta kepatuhan terhadap regulasi dari tingkat pusat hingga ke garda terdepan penyelenggaraan layanan.