Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemerintah mempercepat pengembangan bioetanol berbasis tetes tebu untuk mendukung penerapan bensin campuran etanol 10% (E10) dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, keberhasilan program tersebut memerlukan penguatan produksi tebu dan kepastian pasokan bahan baku agar target pembangunan industri bioetanol dapat berjalan berkelanjutan.
Pemerintah menargetkan pembangunan 30 hingga 50 pabrik bioetanol untuk mengurangi ketergantungan pada impor bensin sekaligus mempercepat transisi energi. Target tersebut didukung proyeksi peningkatan produksi tebu nasional hingga 110,1 juta ton pada 2030 sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 40 Tahun 2023.
Advertisement
Pengamat pertanian Khudori menilai peningkatan produksi tebu menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan program bioetanol berbasis tetes tebu. Menurut dia, optimalisasi lahan, peningkatan produktivitas, serta perbaikan rendemen tebu perlu berjalan seiring dengan pengembangan kapasitas industri bioetanol.
“Kalau mengandalkan tetes tebu, sepanjang produksi tebu tidak naik signifikan kontinuitas bahan baku bioetanol akan menjadi problem eksistensial,” kata Khudori kepada Liputan6.com, Kamis (23/7/2026).
Selain peningkatan produksi tebu, Khudori menilai pemerintah perlu memastikan ketersediaan tetes tebu sebagai bahan baku bioetanol mengingat komoditas tersebut juga dimanfaatkan oleh industri pangan, alkohol, dan kosmetik. Kepastian alokasi bahan baku dinilai akan memperkuat keberlanjutan industri bioetanol di masa depan.
Khudori juga memandang dukungan kebijakan menjadi elemen penting agar program bioetanol memiliki daya saing yang berkelanjutan. Pengalaman program biodiesel menunjukkan keberhasilan transisi energi memerlukan dukungan ekosistem, mulai dari jaminan penyerapan produk hingga mekanisme pembiayaan yang menjaga keekonomian industri.
“Yang tidak kalah penting: bioetanol akan disandarkan pada bahan baku apa?” ucap Khudori.
Menurut Khudori, penguatan sisi hulu dan hilir secara bersamaan akan menjadi fondasi penting bagi keberhasilan program bioetanol nasional. Dengan pasokan bahan baku yang memadai, dukungan kebijakan yang konsisten, serta kepastian pasar, pengembangan bioetanol berpeluang menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan kemandirian energi Indonesia.
Petani Tebu Usul Gula Masuk Bantuan Pangan, Ini Respons Pemerintah
Sebelumnya, Pemerintah menyatakan usulan memasukkan gula pasir ke dalam program bantuan pangan nasional masih memerlukan kajian lebih lanjut. Meski dinilai dapat mendukung kemandirian pangan dan membantu petani tebu, pemerintah menegaskan belum ada pembahasan resmi terkait penambahan komoditas gula dalam paket bantuan pangan yang saat ini disalurkan kepada jutaan keluarga penerima manfaat.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan pemerintah terus mencermati berbagai masukan terkait penguatan program bantuan pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
Menurut Hanif, setiap usulan yang masuk akan dipertimbangkan secara komprehensif dengan melihat berbagai aspek yang saling berkaitan.
"Nah, ini kalau terkait dengan konteks kemandirian pangan ya pastinya itu menjadi hal yang penting. Tapi dalam (hal gula masuk pada komponen) bantuan pangannya, sepertinya belum (ada pembahasan)," kata Hanif dikutip dari Antara, Minggu (14/6/2026).
Ia menjelaskan pemerintah menghargai setiap masukan dari para pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pangan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.
Karena itu, pembahasan mengenai kemungkinan penambahan komoditas baru dalam bantuan pangan perlu dilakukan secara hati-hati agar kebijakan yang diambil tetap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.
Banyak yang Harus Dipertimbangkan
Hanif menegaskan pemerintah akan terus membuka ruang dialog dan melakukan kajian terhadap berbagai usulan strategis yang berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan nasional.
Meski demikian, ia menyebut hingga saat ini belum ada pembahasan khusus mengenai usulan gula menjadi bagian dari komponen bantuan pangan pemerintah.
Saat ini, program bantuan pangan yang berjalan mencakup penyaluran beras kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di berbagai daerah di Indonesia.
"Kalau sepanjang itu belum (ada pembahasan), belum kita cermati ya. Karena kan sebenarnya keperluan gula kan juga tidak bisa dianggap dari satu sisi ya, ada sisi lain yang juga perlu kita pertimbangkan gitu," ucapnya.
Menurut Hanif, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek produksi dan distribusi komoditas, tetapi juga berbagai faktor lain yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, efektivitas program, serta dampaknya terhadap sektor pangan secara keseluruhan.
Karena itu, setiap perubahan dalam komponen bantuan pangan harus melalui kajian yang matang sebelum diputuskan menjadi kebijakan resmi.