Liputan6.com, Washington - Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi menandatangani kesepakatan bersejarah yang dilaporkan akan membuka jalan bagi kerajaan Teluk tersebut untuk mengembangkan program nuklir sipil.
Kesepakatan itu disebut sebagai "peaceful nuclear co-operation agreement (perjanjian kerja sama nuklir damai)" yang akan memberikan akses besar bagi perusahaan-perusahaan Amerika dalam program energi nuklir Arab Saudi, menurut Departemen Energi AS.
Advertisement
Dikutip dari BBC, Kamis (23/7/2026), isi lengkap perjanjian tersebut tidak dipublikasikan. Namun, sejumlah media AS melaporkan bahwa kesepakatan itu berpotensi memungkinkan Arab Saudi memperkaya uranium di masa depan. Uranium yang diperkaya dapat digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk membuat senjata nuklir.
Para ahli menilai langkah tersebut akan menjadi yang pertama dilakukan AS dan berpotensi memicu risiko proliferasi nuklir di kawasan yang sudah tidak stabil.
Departemen Energi AS menyatakan bahwa selain perjanjian kerja sama tersebut, kedua negara juga menandatangani bilateral safeguards agreement atau perjanjian pengamanan bilateral.
"Kedua perjanjian ini bersama-sama menjadi landasan hukum bagi kemitraan bernilai miliaran dolar AS yang akan berlangsung selama beberapa dekade, sekaligus mendukung berbagai tujuan ekonomi dan strategis prioritas, termasuk nonproliferasi nuklir," demikian bunyi pernyataan Departemen Energi AS.
Pemerintah Arab Saudi juga mengeluarkan pernyataan yang menyebut kesepakatan tersebut sebagai "perpanjangan dari kerja sama yang telah ada antara kedua negara di sektor energi". Riyadh juga menegaskan bahwa perjanjian itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan pemimpin Arab Saudi ke Washington pada November tahun lalu.
Pengumuman ini muncul ketika konflik antara AS dan Iran semakin meningkat. Arab Saudi, yang merupakan sekutu lama Washington, menjadi lokasi sejumlah pangkalan militer AS yang telah menjadi sasaran serangan Iran. Kesepakatan ini juga diumumkan dua hari setelah kelompok Houthi di Yaman, yang merupakan sekutu Iran, mengumumkan "blokade maritim" terhadap Arab Saudi.
Rincian spesifik mengenai kesepakatan nuklir tersebut belum diungkapkan. Namun, laporan media sebelumnya menyebut bahwa setelah melakukan studi bersama dengan AS, Arab Saudi kemungkinan akan diizinkan memperkaya uranium di wilayahnya sendiri untuk memproduksi bahan bakar di fasilitas pengayaan yang dibangun Amerika, sehingga tidak lagi bergantung pada impor bahan bakar.
Proyek tersebut diperkirakan bernilai miliaran dolar AS karena perusahaan-perusahaan Amerika berpotensi terlibat dalam pembangunan fasilitas pengayaan uranium. Uranium yang diperkaya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik maupun sebagai bahan baku pembuatan senjata nuklir.
"Meyakinkanlah bahwa perjanjian ini menjunjung standar tertinggi keselamatan nuklir dan nonproliferasi, dengan mengandalkan teknologi serta ilmuwan nuklir terbaik di dunia yang dikembangkan di Amerika Serikat," kata Menteri Energi AS Chris Wright dalam sebuah pernyataan.
Departemen Energi AS menambahkan bahwa kesepakatan tersebut akan memperkuat "keamanan AS dan kawasan", sekaligus mempertahankan "standar tinggi keselamatan, keamanan, dan nonproliferasi nuklir serta memperkuat daya saing Amerika Serikat dalam teknologi nuklir sipil."
Kekhawatiran Soal Potensi Senjata Nuklir
Sejumlah pakar nuklir dan mantan pejabat di Israel, sekutu utama AS di Timur Tengah, menyampaikan kekhawatiran bahwa rencana tersebut pada akhirnya dapat membuka jalan bagi Arab Saudi untuk mengembangkan senjata nuklir. Meski demikian, banyak ahli menilai proses tersebut kemungkinan membutuhkan waktu puluhan tahun dan akan menghadapi penolakan dari komunitas internasional.
Direktur Program Timur Tengah di lembaga kajian Defense Priorities yang berbasis di AS, Rosemary Kelanic, mengatakan akan menjadi sesuatu yang mengejutkan apabila kesepakatan itu benar-benar mengizinkan Arab Saudi memiliki fasilitas pengayaan uranium.
"AS belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Kami belum pernah membantu negara lain memperkaya uranium di wilayah mereka sendiri," ujarnya.
Menurut Kelanic, alasan utama kebijakan tersebut adalah karena jika sebuah negara dapat memproduksi bahan bakar nuklirnya sendiri, maka risiko negara tersebut mengembangkan senjata nuklir menjadi jauh lebih besar.
Kesepakatan tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Kongres AS untuk ditinjau.
Sejumlah anggota parlemen dari Partai Republik maupun Partai Demokrat diperkirakan akan menentang kesepakatan tersebut, meskipun Partai Republik yang dipimpin Presiden Donald Trump saat ini menguasai mayoritas di DPR dan Senat.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menepis kekhawatiran bahwa Arab Saudi pada akhirnya akan mampu mengembangkan senjata nuklir.
"Amerika Serikat tidak akan membuat perjanjian dengan negara mana pun di dunia yang menimbulkan risiko proliferasi," kata Rubio kepada wartawan saat melakukan kunjungan ke Filipina.
Namun, sejumlah anggota Partai Demokrat mengingatkan bahwa ketika masih menjadi senator, Rubio pernah mendukung rancangan undang-undang No Nuclear Weapons for Saudi Arabia Act, yang mewajibkan setiap kesepakatan nuklir dengan Arab Saudi mendapat persetujuan Kongres.
Senator Demokrat dari Massachusetts, Edward Markey, mengeluarkan pernyataan yang mengecam Rubio dan Trump.
"Kemunafikan mereka hanya dapat ditandingi oleh tindakan ceroboh mereka," ujar Markey.
"Mereka mengizinkan Arab Saudi, sebuah negara yang agresif dan otoriter, mengembangkan teknologi senjata nuklir, sementara pada saat yang sama memulai perang terhadap Iran dengan alasan mencegah Teheran memiliki bom nuklir," jelasnya.
Apabila benar terdapat ketentuan mengenai pengayaan uranium, maka kesepakatan ini akan berbeda dengan perjanjian yang ditandatangani AS dengan Uni Emirat Arab pada 2009. Dalam kesepakatan tersebut, UEA tidak memproduksi sendiri bahan bakar nuklirnya dan menerima berbagai pembatasan lainnya.
Karena itu, perjanjian ini juga diperkirakan akan menuai kritik dari kelompok pegiat nonproliferasi nuklir yang bertujuan mencegah bertambahnya jumlah senjata nuklir di dunia.
Arab Melobi AS Bertahun-tahun
Arab Saudi telah melobi Washington selama bertahun-tahun di bawah beberapa pemerintahan presiden AS untuk memperoleh kesepakatan serupa. Namun, sebelumnya AS menetapkan syarat agar Riyadh mengakui Israel dan menormalisasi hubungan diplomatik serta ekonomi dengan negara tersebut.
Menurut laporan sejumlah media AS, syarat tersebut kini tidak lagi menjadi prasyarat dalam kesepakatan.
Selama berada di Gedung Putih, Trump terus berupaya mempererat hubungan dengan Arab Saudi.
Selain keuntungan strategis dan ekonomi yang diperkirakan muncul dari kesepakatan ini, salah satu alasan perjanjian tersebut terjadi sekarang diduga karena Rusia dan China juga dilaporkan tengah membahas kerja sama serupa dengan Arab Saudi sehingga AS tidak ingin kehilangan peluang tersebut.
Kesepakatan ini menjadi kemenangan besar bagi Arab Saudi dan berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah, meskipun dampaknya diperkirakan tidak akan langsung terasa dan mungkin baru terlihat dalam beberapa tahun ke depan.
Isu nuklir sendiri menjadi salah satu pokok utama dalam konflik berkepanjangan antara AS, Israel, dan Iran. Washington dan Tel Aviv menyatakan bahwa salah satu alasan mereka menyerang Iran pada Februari lalu adalah untuk mencegah negara itu mengembangkan senjata nuklir, tuduhan yang terus dibantah Teheran.
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman pernah mengatakan kepada CBS News pada 2018 bahwa negaranya tidak berencana memiliki senjata nuklir. Namun, ia menegaskan, "tanpa diragukan lagi jika Iran mengembangkan bom nuklir, kami akan segera melakukan hal yang sama secepat mungkin."