Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arif Havas Oegroseno menilai perusahaan perlu mengubah cara pandang terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Menurutnya, ESG tidak seharusnya diposisikan sebagai beban kepatuhan, melainkan sebagai peluang bisnis yang dapat menciptakan keuntungan.
"ESG bukan isu compliance, tetapi inovasi," kata Wamenlu Havas dalam High Level Forum dengan tema ESG Standards & Implementation in Indonesia yang diselenggarakan oleh Sampoerna University (SU) dan Blue Ocean Strategy Fellowship (BOSF) pada Rabu (22/7/2026) di Four Seasons Hotel, Jakarta.
Advertisement
Ia mengatakan, selama ini banyak pelaku usaha melihat ESG semata-mata sebagai kewajiban untuk memenuhi regulasi. Padahal, pendekatan tersebut membuat perusahaan kehilangan peluang untuk menciptakan nilai ekonomi dari berbagai inovasi yang dilakukan.
"Kalau perusahaan Anda berhasil mengurangi emisi, mengapa tidak menjual nilai pengurangan emisi tersebut? Dengan cara itu, ESG tidak lagi dipandang sebagai biaya, melainkan sebagai peluang bisnis. Anda melihatnya sebagai sumber pendapatan," ujar Wamenlu Havas.
Sebagai contoh, Wamenlu Havas membandingkan nilai ekonomi pengurangan emisi di sejumlah negara. Menurut dia, di Norwegia pengurangan emisi karbon melalui teknologi industri dapat dihargai sekitar 140 Euro per ton, sedangkan di Uni Eropa berkisar 80 hingga 90 Euro per ton.
Ia menilai perusahaan-perusahaan di Indonesia masih belum banyak memanfaatkan potensi tersebut. Karena itu, pengurangan emisi karbon seharusnya tidak hanya dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan, tetapi juga aset yang dapat dimonetisasi melalui perdagangan kredit karbon.
Selain emisi, Wamenlu Havas juga mendorong perubahan cara pandang terhadap pengelolaan limbah. Menurutnya, limbah dapat menjadi sumber nilai ekonomi apabila dikelola dengan pendekatan yang tepat.
"Kalau limbah dipandang sebagai uang, maka pendekatan kita terhadap limbah akan berubah," ujarnya.
Ia mencontohkan pengembangan konsep waste to energy sebagai salah satu bentuk inovasi yang mampu mengubah persoalan lingkungan menjadi peluang bisnis baru.
Dalam kesempatan itu, Havas juga menyoroti rendahnya investasi perusahaan Indonesia dalam penelitian dan pengembangan (research and development atau R&D).
Menurut dia, perusahaan-perusahaan di Jerman rata-rata mengalokasikan sekitar tujuh persen anggaran untuk riset internal. Bahkan, sebagian perusahaan menginvestasikan lebih dari sepuluh persen.
Sebaliknya, perusahaan di Indonesia diperkirakan hanya mengalokasikan sekitar dua persen atau bahkan lebih rendah.
"Budaya perusahaan Indonesia untuk membangun kemampuan riset sendiri masih belum kuat," ujarnya.
Havas menilai R&D perlu diarahkan untuk menghasilkan inovasi yang mampu mengurangi emisi, menghemat energi, mengurangi penggunaan air, menciptakan produk yang lebih ramah lingkungan, hingga menghasilkan nilai ekonomi dari penurunan emisi karbon.
Dorong Kedaulatan AI Indonesia
Selain membahas ESG, Havas juga menyinggung pentingnya pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia.
Ia mengungkapkan pemerintah saat ini tengah mengembangkan large language model (LLM) nasional dan berbagai AI agent domestik sebagai bagian dari upaya membangun AI yang berdaulat (sovereign AI).
Namun, menurutnya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar karena belum menjadi bagian dari rantai pasok global semikonduktor.
"Kita mungkin memiliki programmer hebat. Kita mungkin mampu mengembangkan AI. Tetapi jika mesin atau chip yang dibutuhkan diblokir, maka kita tidak akan mampu menjalankan teknologi tersebut," kata Wamenlu Havas.
Ia mengingatkan bahwa penguasaan AI tidak cukup hanya pada pengembangan perangkat lunak, tetapi juga harus didukung kemampuan memproduksi perangkat keras seperti semikonduktor agar Indonesia tidak bergantung pada negara lain.
Indonesia Harus Menjadi Pemimpin
Wamenlu Havas juga menegaskan Indonesia tidak boleh terus menjadi pengikut standar yang ditetapkan negara lain. Menurutnya, Indonesia harus mulai menyusun standar keberlanjutan sendiri di berbagai sektor industri.
"Indonesia harus menjadi pemimpin, bukan sekadar pengikut," ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi menjadi kunci agar Indonesia mampu melahirkan inovasi, memperkuat daya saing industri, sekaligus menjadi pemimpin dalam penerapan ESG di tingkat regional maupun global.
Rektor Sampoerna University Dorong Kolaborasi
Dalam acara tersebut hadir pula Rektor Sampoerna University Dr. Wahdi Salasi April Yudhi yang menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di sektor maritim, pelayaran, dan logistik Indonesia.
Menurut Wahdi, forum ESG ini menjadi wujud komitmen bersama untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
"Forum ini mencerminkan komitmen bersama kita untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat dengan mempertemukan para pembuat kebijakan serta pemimpin dunia usaha," ujar Wahdi.
Ia berharap forum tersebut dapat menjadi ruang dialog yang produktif untuk bertukar pengalaman dan gagasan, sekaligus membuka peluang kerja sama baru yang mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor maritim, pelayaran, dan logistik nasional.
"Kami berharap dapat mendorong dialog yang bermakna, saling bertukar wawasan praktis, serta menciptakan peluang kemitraan baru yang mendukung pembangunan berkelanjutan sektor maritim, pelayaran, dan logistik Indonesia," katanya.
Dalam kesempatan itu, Wahdi juga memperkenalkan peran Sampoerna University sebagai satu-satunya universitas AS yang terakreditasi secara institusional di kawasan ASEAN. Menurutnya, kampus tersebut berkomitmen menghadirkan pendidikan berstandar internasional sekaligus berkontribusi terhadap kemajuan industri melalui riset, inovasi, dan kolaborasi strategis.
"Sebagai satu-satunya universitas Amerika yang terakreditasi secara institusional di ASEAN, Sampoerna University berkomitmen menyediakan pendidikan yang memenuhi standar internasional tertinggi, sekaligus berkontribusi bagi kemajuan industri dan masyarakat melalui riset, inovasi, dan kolaborasi strategis," ujarnya.
Forum ini juga menghadirkan sejumlah panelis yaitu Staf Ahli Kementerian Luar Negeri Bidang Manajemen Acep Somantri, Marine Portfolio Manager GIZ Yuliana Cahya Wulan dan Principal Consultant DNV Energy System Rimalia Sebayang.
Para panelis menilai standar Environmental, Social, and Governance (ESG) Indonesia harus berorientasi pada kinerja, bukan sekadar memenuhi kewajiban (compliance). Mereka menilai banyak perusahaan masih menerapkan ESG sebatas formalitas dan belum mengintegrasikannya ke dalam strategi bisnis.
Panelis juga menekankan pentingnya penguatan riset dan pengembangan (R&D), kolaborasi pemerintah, industri, dan akademisi, serta pemberian insentif agar penerapan ESG lebih efektif.