Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah mengucurkan anggaran tambahan sebesar Rp 21,9 triliun untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana di wilayah Sumatra. Tito menyampaikan anggaran tersebut akan difokuskan untuk membangun berbagai infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana.
"Anggarannya sebanyak 21 ya, Rp 21 triliun lebih, Pak, ya, kalau saya tidak salah tadi, untuk Kementerian PU itu sudah disampaikan bentuk kegiatannya, totalnya 116 halaman. Titiknya jalan, jembatan, irigasi, macam-macam, fasilitas yang akan dibangun. Ada yang sudah dibangun," kata Tito dalam konferensi pers usai rapat bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra di Kemendagri Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Advertisement
Sementara terkait perkembangan pembangunan hunian tetap untuk warga terdampak bencana, masih terus berjalan. Tito menuturkan pembangunan hunian tetap dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"BNPB khusus mengerjakan bagi masyarakat yang ingin dibangun di tanahnya sendiri, namanya in situ. Bisa dikerjakan oleh BNPB, bisa juga dikerjakan mandiri sendiri. Uangnya akan diberikan oleh BNPB, dua tahap, dan kemudian di monitor oleh BNPB," ujarnya.
"Kemudian ada yang namanya kompleks. Kompleks ini kita sebut namanya ex situ,komunal. Itu dikerjakan oleh Bapak Menteri PKP yang juga anggarannya sudah turun. Tadi sudah dijelaskan secara detail per kabupaten/kota, titik-titiknya dimana, tanahnya disiapkan oleh daerah," sambung Tito.
PLN Diminta Siapkan Listrik
Ketua Satgas PRR itu mengatakan PLN juga telah diminta untuk menyiapkan jaringan listrik ke kompleks hunian tetap. Tito meminta kepala daerah rutin mengecek dan memonitor hal-hal yang sudah maupun belum dikerjakan terkait pemulihan pascabencana Sumatra.
"Kita sampaikan kepada kepala-kepala daerah biar mereka tahu yang dikerjakan pemerintah pusat, dan nanti pemerintah daerah nanti bisa ngerjakan juga yang tidak tersentuh oleh pusat. Karena mereka juga punya anggaran TambahanTKD Rp 10,6 triliun," jelas Tito.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan pemerintah menargetkan pembangunan 2.603 hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dari jumlah itu, 500 hunian tetap sudah selesai pembangunannya.
"Sudah ada 500 rumah yang sudah selesai. Hunian tetap, ya, bukan huntara (hunian sementara) ya, huntap yang sudah selesai di tigaprovinsi itu, ya. Dari total 2.603. Jadi 500 sudah selesai," ujar Maruarar.