Liputan6.com, Depok - Chairunnisa, saban hari harus berkeliling dari pintu ke pintu rumah warga untuk melakukan pendataan. Sebagai seorang Petugas Sensus Ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS), banyak pengalaman pahit yang didapatnya saat menjalankan tugas, salah satunya adalah perlakuan yang kurang baik dari warga kalangan elite.
"Kita keliling dari rumah ke rumah, kita lakukan pendataan," ujar perempuan yang kerap disapa Nisa kepada Liputan6.com, Selasa (21/7/2026).
Advertisement
Menjadi petugas sensus ekonomi tidak semudah apa yang dibayangkan dalam menjalankan tugas. Terdapat sejumlah kendala yang harus dilaluinya dengan sabar usai menerima sikap kurang baik dari penghuni rumah yang didatanginya.
"Kadang kita mendapatkan penolakan karena takut kena pajak, karena ada pertanyaan-pertanyaan tentang aset, tentang pendapatan," jelas Nisa.
Nisa mengakui, saat melakukan pendataan terkait aset, warga yang sedang didata khawatir akan berdampak terhadap pajak. Bahkan, terkadang warga menolak memberikan jawaban terhadap instrumen soal pendataan aset.
"Tapi BPS secara tegas menerangkan bahwa tidak ada hubungannya dengan pajak," terang Nisa.
Diketahui pada pendataan sensus ekonomi terdapat sejumlah instrumen yang perlu mendapatkan keterangan warga. Adapun instrumen tersebut berisikan usaha atau pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan sejumlah instrumen lainnya.
Mengetahui adanya petugas sensus ekonomi yang mendatangi warga, Nisa kerap mendapatkan perlakukan verbal kurang baik. Bahkan terdapat warga yang menolak kedatangan petugas sensus dengan memberikan umpatan yang kurang mengenakan di hati.
"Ada (umpatan), kita dibilang 'Antek-antek Prabowo-lah', sampai ada yang kayak gitu," ucap Nisa.
Tidak hanya itu, saat akan melakukan pendataan di lingkungan warga dari kalangan ekonomi menengah ke atas, Nisa mendapatkan perlakukan yang cukup menyayat hatinya. Warga yang didatangi menolak kedatangan Nisa dan memberikan uang, layaknya seorang pengemis.
"Ada yang kita enggak dikasih masuk, ya. Ada yang kita tuh dikasih uang Rp 5 ribu. Terus ada yang benar-benar kita enggak dibukain pintu dan dia benar-benar menolak, jadi benar-benar sama sekali susah untuk kita mendata," ungkap Nisa.
Meskipun kerap mendapatkan penolakan dan perlakuan kurang baik dari warga, Nisa tetap menjalankan tugas. Pihaknya kini mendapatkan bantuan dari pengurus lingkungan apabila ingin melakukan pendataan warga.
"Kita kan mendata otomatis untuk kegiatan pemerintah, kita berdasarkan SOP-nya, tapi memang kan enggak semuanya paham ya, makanya sekarang di bantu RT dan RW," kata Nisa.
Selain mendapatkan bantuan dari pengurus lingkungan, Nisa mendapatkan bantuan dari kader PKK Kelurahan untuk melakukan pendataan. Hal itu untuk memberikan sosialisasi kepada warga terhadap kegiatan sensus ekonomi dari BPS.
"Sebenarnya sih kalau untuk warga menengah ke bawah, itu agak lebih mudah kita data gitu ya, karena mungkin tahu fungsi, kegunaannya juga dari pendataan sensus ini. Tapi kalau untuk yang menengah ke atas dan usaha besar agak sulit," ungkap Nisa.
Masyarakat Diminta Membuka Diri
Nisa mengaku akan melakukan pendataan sensus ekonomi hingga Agustus mendatang. Selama sehari, nisa mampu menyelesaikan tugas melakukan pendataan hingga 20 kepala keluarga.
"Waktu awal-awal kita 10 rumah, tapi kalau sekarang sih udah bisa 20 rumah satu hari," tutur Nisa.
Sementara, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi Gerindra, Pradi Supriatna mengapresiasi kinerja petugas sensus ekonomi.
Pendataan sensus ekonomi merupakan pendataan berkala yang dilakukan BPS untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat.
"Sensus ekonomi ini kan enggak setiap tahun, dilaksanakan tuh setiap 10 tahun sekali," ujar Pradi.
Pradi menilai, melalui sensus ekonomi pemerintah memiliki data yang valid dengan kondisi sosial ekonomi kemasyarakatan. Untuk itu, Pradi meminta masyarakat dapat membuka diri terhadap kedatangan sensus ekonomi dari BPS.
"Mudah-mudahan dengan hasil sensus yang valid ini memudahkan pemerintah dalam memetakan kondisi perekonomian di wilayah," kata Pradi.
Pradi tidak memungkiri, salah satu hasil dari sensus ekonomi BPS menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Melalui data sensus ekonomi BPS, Pemerintah dapat mengambil langkah keputusan terhadap persoalan pertumbuhan ekonomi di wilayah.
"Makanya himbauan saya kepada masyarakat ya, untuk membuka peluang atau kesempatan, memberikan ruang kepada petugas sensus, bisa duduk bersama dalam mendapatkan atau memberikan informasi kepada petugas sensus," pungkas Pradi.