Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, melaporkan realisasi investasi sepanjang 2025 berhasil mencapai Rp 1.931,2 triliun. Angka ini setara dengan 101,3% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.905,6 triliun.
Capaian tersebut tumbuh 12,7% dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi salah satu pendorong utama dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional.
Advertisement
Rosan mengatakan bahwa investasi menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 demi mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.
“Realisasi investasi tahun 2025 mencapai Rp 1.931,2 triliun, melampaui target sebesar 101,3% dan tumbuh 12,7% dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Rosan dikutip Kamis (16/7/2026).
Ia menjelaskan, realisasi investasi tersebut berhasil menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun 2024. Rincian capaian investasi tersebut adalah sebagai berikut:
- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN): Rp 1.030,3 triliun (53,4%)
- Penanaman Modal Asing (PMA): Rp 900,9 triliun (46,6%)
Menurut Rosan, pemerataan investasi di Indonesia juga terus menunjukkan tren membaik. Sebanyak 51,3% atau Rp 991,2 triliun investasi berhasil terealisasi di luar Pulau Jawa.
Sementara itu, investasi di sektor hilirisasi menyentuh Rp 584,1 triliun—tumbuh pesat 43,3% secara tahunan (year-on-year) dan berkontribusi sebesar 30,2% terhadap total investasi nasional.
Dari nilai hilirisasi tersebut, sebanyak 71,1% di antaranya tersebar di luar Pulau Jawa.
Realisasi dan Efisiensi Anggaran
Di sisi pengelolaan anggaran, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memperoleh pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 879,61 miliar, termasuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 197,73 miliar. Hingga akhir tahun, realisasi belanja kementerian mencatatkan angka Rp 807,24 miliar atau 91,77%.
Rosan menjelaskan bahwa sisa anggaran sebesar Rp 72,37 miliar atau 8,23% terutama disebabkan oleh kebijakan efisiensi belanja pemerintah serta kendala teknis pengadaan.
“Sebagian besar sisa anggaran bukan bersumber dari persoalan pelaksanaan program. Salah satunya karena adanya blokir anggaran sebesar Rp 16,75 miliar sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja,” terangnya.
Ia menambahkan, proyek pengembangan sistem Online Single Submission (OSS) senilai Rp 26,46 miliar juga tidak dapat direalisasikan akibat proses lelang yang gagal. Hal ini terjadi karena keterbatasan waktu setelah anggaran tambahan baru disetujui pada pertengahan tahun.
Meski demikian, Rosan menegaskan kualitas pengelolaan anggaran kementeriannya tetap terjaga dengan sangat baik. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada 2025 mencapai 92,82%, jauh di atas target yang hanya 84,36%. Rinciannya terdiri dari nilai perencanaan anggaran sebesar 90,84% dan pelaksanaan anggaran sebesar 94,77%, yang seluruhnya berpredikat sangat baik.
Pemeriksaan BPK
Selain itu, Rosan mengonfirmasi laporan keuangan kementeriannya saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menegaskan optimismenya karena BKPM berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 17 tahun berturut-turut.
“Seluruh capaian ini kami raih dengan tetap menjaga pengelolaan keuangan dan aset negara secara akuntabel dan transparan. Kami mohon dukungan Komisi XII DPR RI terhadap program strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ke depan,” pungkas Rosan.