Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Kawendra Lukistian, mengapresiasi kinerja PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat.
Apresiasi tersebut disampaikan Kawendra saat menyoroti laporan tahunan perusahaan. Menurutnya, laporan kinerja dari tahun ke tahun dapat menjadi dasar bagi BNI untuk melakukan evaluasi sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.
Advertisement
Politikus yang akrab disapa Mas Kawe itu menilai pembenahan secara berkelanjutan penting dilakukan agar manfaat KUR benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha dan masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga mengapresiasi komitmen BNI yang terus melakukan evaluasi terhadap penyaluran KUR. Menurut Kawendra, perbaikan tata kelola dan penguatan pengawasan harus terus menjadi perhatian seiring besarnya peran bank pelat merah tersebut dalam mendukung perekonomian masyarakat.
Namun, Kawendra mengingatkan masih adanya persoalan dalam penyaluran KUR di sektor perbankan. Salah satunya ialah dugaan kasus KUR fiktif di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang disebut merugikan petani.
"Saya dapat kabar, di dapil saya, saat mendapat amanah untuk mengawal Gus Rivqy di Jember, dapilnya sama, ada KUR fiktif. Sekitar 900 petani yang menjadi korbannya," kata Mas Kawe saat rapat bersama Direktur Utama BNI beserta jajaran, Selasa (14/7/2026).
"Datanya disalahgunakan. Mereka hanya dikasih Rp 50 ribu sampai Rp 250 ribu, tetapi data mereka dipakai," ujarnya.
Mas Kawe menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius bagi perbankan. Ia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh serta langkah-langkah pembenahan guna mencegah praktik kecurangan (fraud) serupa terulang.
"Harus ada treatment yang berbeda. Transformasi dan rencana ke depannya seperti apa harus jelas," tegasnya.
Kawendra berharap jajaran pimpinan perbankan BUMN memiliki semangat yang sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas berbagai bentuk kecurangan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
"Saya rasa para pemimpin BNI yang ada di pusat, semoga semangatnya sejalan dengan Presiden Prabowo untuk memberantas kecurangan atau fraud seperti ini. Karena yang terimbas langsung adalah masyarakat," kata Mas Kawe.
Ia menegaskan kasus KUR fiktif harus menjadi pelajaran penting bagi sektor perbankan untuk memperkuat tata kelola dan sistem pengawasan. Pembenahan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar program KUR benar-benar membantu masyarakat dan tidak menjadi celah bagi praktik penyalahgunaan.