Liputan6.com, Abuja - Presiden Nigeria Bola Tinubu memerintahkan penyelidikan korupsi atas dugaan pembentukan sebuah lembaga pemerintah fiktif di lingkungan Kantor Presiden.
Menurut pihak kepresidenan, surat dari kepala staf presiden yang disebut menjadi dasar pembentukan Presidential Foreign Intervention Promotion Council (PFIPC) atau Dewan Promosi Intervensi Asing Presiden, merupakan hasil pemalsuan.
Advertisement
BBC melaporkan bahwa polisi kini memburu Adeniyi Adeyemi Matthew, yang selama ini mengaku sebagai direktur jenderal PFIPC. Ia diselidiki atas dugaan pemalsuan, peniruan identitas, dan sejumlah pelanggaran terkait.
Sebelum bersembunyi, Adeyemi sempat mengatakan kepada media lokal bahwa dirinya tidak bersalah dan kini mengkhawatirkan keselamatan nyawanya.
Ia berjanji akan datang ke pengadilan untuk membersihkan namanya, seraya menyatakan bahwa badan tersebut dibentuk secara sah. Adeyemi menuding sejumlah pejabat senior pemerintah meminta suap terkait proses pengangkatannya. Ia menuduh para pejabat itu kemudian berupaya mengambil alih dana dewan tersebut. Pihak kepresidenan membantah tuduhan itu.
Menurut Adeyemi, dewan tersebut dibentuk pada 2024 untuk menarik investasi asing ke Nigeria. Namun, tidak ada catatan mengenai kesepakatan investasi apa pun yang pernah dihasilkan. Dewan itu memiliki tiga staf, yang telah dimintai keterangan oleh polisi.
Bagaimana Kasus Ini Terbongkar?
Skandal "lembaga hantu" ini terungkap secara bertahap melalui kecurigaan internal birokrasi yang memuncak menjadi perang klaim terbuka. Kasus ini mulai terendus ketika Badan Promosi Investasi Nigeria (NIPC) menyadari ada pihak lain yang menjalankan fungsi serupa dalam menarik investor asing. NIPC kemudian memberikan alarm peringatan kepada Kantor Kepresidenan mengenai aktivitas tumpang tindih dari PFIPC.
Menanggapi laporan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Femi Gbajabiamila menerbitkan surat penyangkalan (disclaimer) resmi yang memperingatkan seluruh kementerian bahwa PFIPC tidak pernah terdaftar dalam struktur birokrasi pemerintahan. Bukannya bersembunyi, Adeyemi justru membalas dengan menggelar konferensi pers dan menuduh balik sejumlah pejabat tinggi meminta uang suap senilai ratusan juta naira untuk memuluskan operasional lembaganya.
Pihak kepresidenan segera bergerak dengan melakukan analisis forensik terhadap Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang dipegang oleh Adeyemi. Hasil uji forensik kepolisian mengonfirmasi bahwa tanda tangan Femi Gbajabiamila pada dokumen tersebut dipalsukan secara total. Berdasarkan bukti kuat ini, kepolisian langsung mengajukan dakwaan pidana ke Pengadilan Tinggi Federal di Abuja dan memburu Adeyemi yang kemudian melarikan diri.
Penyusupan ke Anggaran Negara
Skandal ini semakin memicu kemarahan publik setelah investigasi jurnalistik menemukan bahwa lembaga fiktif ini telah mendapatkan ruang kantor di Federal Secretariat, kompleks pemerintahan besar di Abuja yang menjadi lokasi banyak kementerian Nigeria. Nama lembaga tersebut juga secara mengejutkan lolos dan masuk dalam Undang-Undang Anggaran 2026 dengan alokasi mencapai 1,3 miliar naira atau sekitar US$ 950.000. Selain itu, PFIPC disebut telah membuka rekening di Central Bank of Nigeria.
Namun, Kantor Akuntan Jenderal Nigeria menyatakan PFIPC tidak pernah memiliki rekening operasional di bank sentral dan belum menerima dana publik ataupun pembayaran gaji.
Berdasarkan dakwaan yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Federal di Abuja, Adeyemi dan dua terdakwa lain dituduh menggunakan dokumen resmi palsu untuk mendirikan dan menjalankan dewan tersebut. Mereka dituduh pula membuka sejumlah rekening bank atas nama dewan itu serta berupaya mendapatkan pengakuan resmi untuk sebuah lembaga yang menurut pemerintah tidak pernah ada.
Pada Selasa (7/7), Presiden Tinubu memerintahkan Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission (ICPC) menyelidiki kasus ini dan menyerahkan laporan lengkap dalam waktu 30 hari. Tinubu memerintahkan ICPC menyelidiki sejumlah dugaan, yang antara lain:
- Pemalsuan surat pengangkatan dan dokumen resmi pemerintah;
- Penggunaan klaim palsu untuk memperoleh pengakuan resmi dan dukungan diplomatik, termasuk fasilitasi visa;
- Pembukaan beberapa rekening bank dengan dokumen yang diduga palsu; serta
- Peran pejabat publik, individu swasta, lembaga keuangan, atau perantara yang diduga ikut memfasilitasi skema tersebut.
Presiden juga memerintahkan penyidik menelusuri bagaimana sebuah badan yang diduga fiktif bisa memperoleh kesan seolah-olah resmi. Penyidik diminta mengidentifikasi kelemahan dalam prosedur pemerintahan yang diduga dimanfaatkan dalam kasus ini.
Skandal ini memicu tekanan publik yang semakin besar dari organisasi masyarakat sipil, politisi oposisi, dan para pengacara senior. Mereka mendesak agar kasus ini diselidiki secara independen.
Tinubu mengatakan integritas kepresidenan dan lembaga-lembaga federal harus dilindungi dari penyamaran identitas, pemalsuan, penyalahgunaan identitas resmi, dan eksploitasi kelemahan dalam layanan publik.
"Semua pihak yang terbukti bersalah harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku," demikian bunyi pernyataan presiden.