Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Robert Joppy Kardinal mengusulkan pembentukan tim untuk meninjau langsung kondisi di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menyusul paparan DPR Provinsi Papua Tengah dan perwakilan masyarakat mengenai dugaan dampak operasional tambang PT Freeport Indonesia terhadap lingkungan dan mata pencaharian warga.
Usulan tersebut disampaikan Robert dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI bersama DPR Papua Tengah dan perwakilan masyarakat Mimika di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Advertisement
Dalam rapat itu, Robert menyoroti skala operasional tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia yang, menurutnya, berpotensi memengaruhi ekosistem pesisir di Mimika.
"Underground sekarang ini sudah hampir 2.000 meter di bawah tanah. Keluar tanahnya itu 240.000. Bisa kita bayangkan 240.000 tanah itu kan tidak semua diambil untuk kelola, diambil tembaga dan emasnya itu. Sebagian besar itu dibuang ke sungai," ujar Robert.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan material tersebut mengalir melalui sungai sepanjang sekitar 23 hingga 25 kilometer sebelum mencapai wilayah pesisir. Menurutnya, kondisi itu disebut turut memengaruhi ekosistem mangrove yang menjadi habitat berbagai biota, termasuk kepiting bakau dan labi-labi.
Dalam paparan yang disampaikan DPR Papua Tengah dan perwakilan masyarakat, kawasan pengendapan tailing Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) disebut telah mencapai sekitar 23.000 hektare. Endapan tersebut diklaim memiliki ketinggian sekitar 10 meter di atas permukaan Kota Timika.
Paparan itu juga memuat sejumlah dugaan dampak lain, antara lain perubahan aliran Sungai Yamaima dan Aikwa yang disebut mengganggu jalur migrasi ikan dan menyebabkan hilangnya hutan sagu, perubahan kualitas air sumur warga di Otakwa, kematian massal ikan pada 2020, serta gangguan kesehatan kulit yang dialami anak-anak dan masyarakat adat di sejumlah kampung.
Selain persoalan lingkungan, Robert juga menyoroti kondisi nelayan tradisional Papua yang dinilainya belum menikmati hasil sumber daya perikanan di wilayah Laut Arafura.
"Tetapi hasilnya orang Papua tidak melihat. Tidak mungkin mereka, nelayan tradisional ini, berlawanan dengan nelayan-nelayan yang datang dari Pulau Jawa ke sana, dengan kapal-kapalnya besar itu," katanya.
Turunkan Tim ke Lapangan
Untuk memastikan berbagai temuan tersebut, Robert mengusulkan Komisi IV DPR RI membentuk tim yang turun langsung ke Mimika. Menurutnya, hasil peninjauan lapangan dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada komisi-komisi terkait sesuai bidang kewenangannya.
"Saya kira yang adil kita semua ini, kita sepakat, kita bentuk tim, kita turun, kita fokus pada kewenangan Komisi IV dengan mitranya saja. Apa yang kita temukan di lapangan, masalah kesehatan nanti kita rekomendasikan ke Komisi IX, masalah tambang kita rekomendasikan ke Komisi XII, dan masalah infrastruktur kita rekomendasikan ke Komisi V," ujarnya.