Asosiasi Tembaga Emas Indonesia (ATEI) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) konsisten menjalankan kebijakan, dalam hal pelarangan ekspor tambang mineral mentah.
"Presiden SBY harus konsisten menjalankan, "Indonesia Incorporeted" melihat bisnis mineral di Indonesia," kata Ketua ATEI, Natsir Mansyur, di Jakarta, Jumat (7/2/2014).
Menurut dia sektor tambang mineral Indonesia akan mengalami kelesuan atas ketidak jelasan kebijakan yang dijalankan pemerintah.
"Indonesia akan mengalami degradasi penurunan atau kelesuan , yang diakibatkan carut marut kebijakan pemerintah," jelas dia.
Hal tersebut akan berdampak kepada penutupan usaha pertambangan, kredit macet, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga stagnasi ekonomi daerah.
"Disayangkan di akhir pemerintahan SBY mengeluarkan banyak kebijakan di mineral yang tidak cerdas dan inovatif, sehingga merusak bisnis mineral ini, serta kepercayaan bisnis internasional kurang terhadap pemerintah, untuk memulihkan kembali berat," tutur dia.
Dia pun mengaku heran melihat pemerintah. Di negara yang cerdas dan inovatif, pembangunan smelter sebagai industri strategis bagi negara di mana pengusaha yang mau bangun smelter di hargai dan diberikan insentif yang besar.
"Kalau Indonesia jualan insentif hanya tax holiday dan tax allowance itu sudah kurang zaman, bukan dengan mengobok-obok dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak cerdas sehingga semangat pengusaha pribumi Indonesia mengimplementasikan UU Menerba No.4/2009 jadi sirna," tutur dia.
Artinya Undang-Undang ini tidak bisa jalan karena kebijakan pemerintah yang tidak akomodatif, seperti bea keluar, jaminan uang mendirikan smelter.(Pew/Nrm)
Baca juga
"Presiden SBY harus konsisten menjalankan, "Indonesia Incorporeted" melihat bisnis mineral di Indonesia," kata Ketua ATEI, Natsir Mansyur, di Jakarta, Jumat (7/2/2014).
Menurut dia sektor tambang mineral Indonesia akan mengalami kelesuan atas ketidak jelasan kebijakan yang dijalankan pemerintah.
"Indonesia akan mengalami degradasi penurunan atau kelesuan , yang diakibatkan carut marut kebijakan pemerintah," jelas dia.
Hal tersebut akan berdampak kepada penutupan usaha pertambangan, kredit macet, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga stagnasi ekonomi daerah.
"Disayangkan di akhir pemerintahan SBY mengeluarkan banyak kebijakan di mineral yang tidak cerdas dan inovatif, sehingga merusak bisnis mineral ini, serta kepercayaan bisnis internasional kurang terhadap pemerintah, untuk memulihkan kembali berat," tutur dia.
Dia pun mengaku heran melihat pemerintah. Di negara yang cerdas dan inovatif, pembangunan smelter sebagai industri strategis bagi negara di mana pengusaha yang mau bangun smelter di hargai dan diberikan insentif yang besar.
"Kalau Indonesia jualan insentif hanya tax holiday dan tax allowance itu sudah kurang zaman, bukan dengan mengobok-obok dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak cerdas sehingga semangat pengusaha pribumi Indonesia mengimplementasikan UU Menerba No.4/2009 jadi sirna," tutur dia.
Artinya Undang-Undang ini tidak bisa jalan karena kebijakan pemerintah yang tidak akomodatif, seperti bea keluar, jaminan uang mendirikan smelter.(Pew/Nrm)
Baca juga
Hatta Rajasa Sindir Pengusaha yang Enggan Bangun Smelter
Wamen ESDM Marah Terhadap Freeport dan Newmon Soal Ini
Advertisement
Tak Ada Pengecualiaan buat Freeport soal Ekspor Mineral Mentah
Wakil Menteri: Menteri ESDM Diancam Newmont
Pengusaha Kukuh Tolak Bea Keluar Mineral Mentah
Ekspor Bijih Mineral Distop, Pengusaha Tambang Rugi Rp 45 Triliun