Liputan6.com, Jakarta - Ambisi Indonesia mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dinilai masih menghadapi tantangan besar, bukan hanya dari sisi teknologi dan pendanaan, tetapi juga kepastian kebijakan politik hingga tiga dekade ke depan.
Hal itu mengemuka dalam Forum Akademik "Memetakan Solusi Darurat Sampah Indonesia" yang digelar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bersama Indonesia Sustainability Movement (Inamove) di Gedung Dewi Sartika, Jakarta Timur, Kamis (1/7).
Advertisement
Salah satu panelis forum, Business and Investment Strategist Jeffrie Korompis, mengingatkan bahwa investasi PSEL tidak cukup hanya mengandalkan percepatan pembangunan. Menurutnya, fondasi kebijakan, tata kelola, dan kepastian investasi justru harus dibangun lebih dahulu agar proyek bernilai puluhan triliun rupiah itu tidak menjadi beban di masa depan.
"Membangun rumah dimulai dari fondasi, bukan atap. Dalam proyek PSEL, kita justru seperti memasang atap lebih dulu, sementara fondasinya belum benar-benar siap," ujar Jeffrie.
Jeffrie menjelaskan, kebutuhan investasi proyek PSEL diperkirakan mencapai sekitar Rp 87 triliun, dengan sekitar 70 persen diharapkan berasal dari investor asing.
Namun, menurutnya, yang paling dikhawatirkan investor bukanlah teknologi maupun pasokan sampah, melainkan kepastian kebijakan pemerintah dalam jangka panjang.
Pasalnya, skema yang saat ini disiapkan mengharuskan pemerintah menjamin pembelian listrik (offtake) selama 30 tahun dengan harga sekitar US$ 20 sen per kWh.
Menurut Jeffrie, persoalan muncul karena pendapatan negara dan masyarakat menggunakan rupiah, sedangkan komitmen pembayaran kepada investor menggunakan dolar AS.
"Ketika nilai tukar berubah atau tekanan fiskal meningkat, beban subsidi bisa menjadi sangat besar bagi pemerintah," katanya.
Jeffrie menilai investasi selama tiga dekade berarti proyek tersebut akan melewati sedikitnya enam kali pergantian pemerintahan. Kondisi itu menjadi salah satu faktor yang membuat investor mempertanyakan konsistensi kebijakan Indonesia.
"Investor selalu bertanya, apakah pemerintah berikutnya tetap memiliki komitmen yang sama? Kalau suatu saat subsidi dipotong karena tekanan fiskal, proyek ini bisa langsung kolaps," ujarnya.
Menurutnya, kepastian regulasi jauh lebih penting dibandingkan sekadar menawarkan insentif investasi.
Selain melihat prospek bisnis, investor internasional juga mencermati rekam jejak proyek serupa yang pernah berjalan di Indonesia.
Jeffrie mengungkapkan masih terdapat sejumlah proyek yang mengalami gagal bayar (default) karena pendapatan operasional tidak mampu menutupi kewajiban utang.
Ada pula proyek yang hingga kini belum mampu menghasilkan dividen bagi para investornya.
"Kondisi seperti ini tentu menjadi catatan serius bagi calon investor baru. Mereka melihat fakta, bukan sekadar janji," katanya.
Jeffrie juga menyoroti pentingnya tata kelola investasi yang memenuhi standar internasional, khususnya prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Menurutnya, investor global kini semakin selektif dalam menempatkan modal. Ia mengingatkan adanya potensi konflik kepentingan apabila satu entitas menjalankan beberapa fungsi sekaligus, misalnya sebagai regulator, pemegang saham pembeli listrik, sekaligus sebagai investor.
"Kalau ingin menarik investasi global, tata kelola harus transparan dan mengikuti standar internasional seperti Santiago Principles maupun praktik sovereign wealth fund terbaik di dunia," ujarnya.
Selain aspek kebijakan, Jeffrie mengingatkan bahwa teknologi pembakaran (thermal treatment) yang digunakan dalam proyek PSEL juga memiliki risiko jangka panjang.
Menurutnya, perkembangan teknologi pengolahan sampah berlangsung sangat cepat.
Bukan tidak mungkin, dalam beberapa dekade mendatang muncul teknologi yang lebih efisien sehingga fasilitas yang dibangun saat ini menjadi kurang relevan.
Di sisi lain, apabila upaya pengurangan sampah dan penerapan ekonomi sirkular berhasil, pasokan sampah justru dapat berkurang.
"Kalau masyarakat semakin berhasil mengurangi sampah, jangan sampai fasilitas yang dibangun malah kekurangan bahan baku karena sejak awal dirancang dengan kapasitas yang terlalu besar," katanya.
Karena itu, Jeffrie mengusulkan agar pemerintah menempatkan PSEL sebagai solusi transisi (bridge solution), bukan solusi permanen selama puluhan tahun.
Menurutnya, kebijakan investasi perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi, kondisi fiskal, dan arah pembangunan ekonomi hijau.
"Reposisi kebijakan jauh lebih penting daripada sekadar percepatan. Kalau fondasinya kuat, investasi akan datang dengan sendirinya," ujarnya.
Forum Bahas Solusi Darurat Sampah
Pandangan tersebut disampaikan dalam forum akademik yang menjadi bagian dari kolaborasi UNJ dan Indonesia Sustainability Movement (Inamove).
Kerja sama kedua lembaga tersebut diarahkan untuk memperkuat riset, pelatihan, publikasi ilmiah, dan kolaborasi lintas sektor dalam menjawab persoalan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah nasional.
Rektor UNJ Prof. Dr. Komarudin mengatakan kampusnya mendukung berbagai inovasi keberlanjutan melalui keberadaan Waste Management Center dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang baru diresmikan.
Sementara itu, Inisiator Inamove Dr. Rahmat Hidayat Pulungan menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan solusi kolaboratif terhadap berbagai tantangan keberlanjutan, termasuk persoalan sampah yang menjadi salah satu dari 50 tantangan strategis yang menjadi fokus gerakan tersebut.
Forum itu juga menghadirkan Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat serta Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Prof. Ir. Firdaus Ali, yang sama-sama menekankan pentingnya transformasi sistem pengelolaan sampah melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat menuju ekonomi sirkular yang berkelanjutan.