Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan pemerintah tengah menyiapkan tiga strategi utama untuk memperluas akses listrik hingga ke desa-desa terpencil.
Hal tersebut, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya pemerintah mengejar target rasio elektrifikasi nasional yang mendekati 100 persen pada 2029, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. "Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan,” ujar Qodari dalam konferensi pers, Kamis (2/7/2026).
Advertisement
Pertama, pemerintah akan memperluas jaringan listrik ke wilayah-wilayah yang lokasinya berdekatan dengan jaringan PT PLN (Persero) yang telah tersedia.
Kedua, pemerintah akan membangun mini grid berbasis potensi energi setempat, termasuk energi baru terbarukan (EBT), untuk melayani permukiman komunal di wilayah terpencil maupun kepulauan.
Sementara itu, strategi ketiga adalah penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) individual yang dilengkapi baterai bagi permukiman yang tersebar dan dinilai tidak ekonomis untuk dijangkau jaringan listrik.
Qodari melanjutkan bahwa program perluasan elektrifikasi tersebut sejalan dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 316.K/TL.03/MEM.L/2025 tentang Peta Jalan Program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik Tahun 2025–2029 yang menjelaskan langkah-langkah pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi.
"Roadmap tersebut diarahkan untuk melistriki seluruh lokasi yang belum memperoleh akses listrik dari PLN. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) kepada rumah tangga tidak mampu setelah jaringan listrik tersedia," jelasnya.
Berdasarkan data resmi PLN, rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99,83 persen dari total jumlah rumah tangga di seluruh Indonesia, sementara rasio desa berlistrik mencapai 99,97 persen dan rasio elektrifikasi yang dilayani langsung oleh PLN mencapai 98,56 persen.
Qodari Beberkan Langkah Pemerintah Jaga Keandalan Listrik Jawa-Bali
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional agar gangguan seperti pemadaman listrik di Sistem Jawa-Bali tidak kembali terulang.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pasokan energi primer, peningkatan kesiapan pembangkit listrik, hingga percepatan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT).
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengatakan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menginstruksikan PT PLN (Persero) untuk memastikan seluruh kebutuhan energi primer tersedia sesuai jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
"Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama," ujar Qodari dalam jumpa pers, Kamis (2/7/2026).
Menurut Qodari, berbagai langkah tersebut tidak hanya mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa pascagangguan, tetapi juga memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas pasokan listrik.
Sebagai bagian dari penguatan koordinasi, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada 25 Juni 2026 mengumpulkan seluruh pemilik badan usaha pembangkitan, baik dari PLN Group maupun Independent Power Producer (IPP), guna memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kinerja operasional pembangkit, khususnya di Sistem Jawa-Bali.
Ke depan, pemerintah akan memperketat pengawasan dan mitigasi risiko di seluruh rantai pasok energi primer, mulai dari perencanaan pemeliharaan pembangkit, kesiapan cadangan energi, hingga koordinasi operasional antarpemangku kepentingan.
"Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan mitigasi risiko di seluruh rantai pasok energi primer, mulai dari perencanaan pemeliharaan pembangkit, kesiapan cadangan energi, hingga koordinasi operasional antarpemangku kepentingan, agar kondisi serupa dapat dicegah sedini mungkin dan masyarakat tetap mendapatkan layanan listrik yang stabil dan berkelanjutan," katanya.