Liputan6.com, Jakarta - China menambahkan 20 entitas Jepang ke dalam daftar hitam pada Senin, 29 Juni 2026. Tambahan itu termasuk perusahaan-perusahaan besar. Kementerian Perdagangan menyebutkan, langkah itu dilakukan untuk memblokir ekspor barang-barang dwiguna, yakni barang, teknologi dan perangkat lunak yang memiliki fungsi komersial dan militer atau strategis. Hal ini yang meningkatkan perselisihan selama berbulan-bulan antara Beijing dan Tokyo.
"Untuk tujuan menjaga keamanan dan kepentingan nasional serta memenuhi kewajiban internasional, termasuk non-proliferasi, telah diputuskan untuk memasukkan 20 entitas Jepang, yang telah berpartisipasi dalam meningkatkan kemampuan militer Jepang ke dalam daftar kontrol ekspor,” demikian disebutkan dalam pernyataan itu.
Advertisement
Mengutip Channel News Asia, Senin, (29/6/2026), hubungan antara China dan Jepang terguncang pada November ketika Perdana Menteri Jepang Sanaei Takaichi mengatakan, Tokyo mungkin akan bereaksi secara militer terhadap serangan terhadap Taiwan.
Otoritas China meningkatkan tekanan pada Februari. China memberlakukan pembatasan ekspor pada puluhan perusahaan Jepang yang dikatakan terlibat dalam membangun militer Tokyo.
20 tambahan ke daftar hitam ekspor yang diumumkan pada Senin termasuk berbagai anak perusahaan khusus dan perusahaan teknologi yang terlibat dalam memasok komponen dan dukungan teknik untuk sektor pertahanan Jepang.
Di antara lembaga-lembaga tersebut adalah Institut Nasional untuk Studi Pertahanan dan Perusahaan Teknologi Pertahanan dan Antariksa Mitsubishi Electric, demikian disebutkan dalam pernyataan.
China adalah produsen dan pengolah logam tanah jarang terbesar di dunia, yang sangat penting untuk berbagai produk teknologi tinggi termasuk kendaraan listrik, ponsel pintar, sistem panduan rudal, dan laser.
"Jepang telah semakin menyimpang ke jalan yang salah, mengintensifkan dorongannya untuk 'bentuk militerisme baru," kata seorang juru bicara kementerian perdagangan yang tidak disebutkan namanya dalam pernyataan terpisah mengenai langkah-langkah terbaru tersebut.
"Langkah China sepenuhnya dibenarkan, masuk akal, dan sah," ujar dia.
Ia menambahkan, keputusan tersebut tidak memengaruhi ekonomi dan perdagangan normal antara China dan Jepang.
Hubungan Memanas, China Resmi Larang Ekspor Logam Tanah Jarang ke Jepang
Sebelumnya, China resmi melarang ekspor barang-barang dwiguna ke Jepang yang berpotensi digunakan untuk kepentingan militer. Kebijakan tersebut diumumkan Kementerian Perdagangan China dan berlaku efektif segera. Langkah ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak signifikan bagi industri strategis Jepang, terutama sektor teknologi dan manufaktur.
Dikutip dari CNBC, Kamis (8/1/2026), barang dwiguna merujuk pada barang, perangkat lunak, maupun teknologi yang dapat digunakan untuk keperluan sipil sekaligus militer. Dalam kategori ini termasuk sejumlah logam tanah jarang yang berperan penting dalam produksi chip semikonduktor, drone, hingga kendaraan listrik.
Dalam pernyataannya, Kementerian Perdagangan China menegaskan larangan ekspor barang dwiguna kepada pengguna militer Jepang atau pihak mana pun yang berkontribusi pada peningkatan kekuatan militer Jepang.
China juga memperingatkan bahwa organisasi atau individu dari negara mana pun yang melanggar ketentuan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban hukum.
Kebijakan ini muncul di tengah memburuknya hubungan diplomatik Beijing dan Tokyo, menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi terkait Taiwan pada awal November.
Takaichi sebelumnya menyebut potensi konflik China dan Taiwan sebagai ancaman eksistensial bagi Jepang, pernyataan yang langsung menuai kecaman dari Beijing dan dianggap sebagai tindakan provokatif.
Jepang Protes Keras
Pemerintah Jepang merespons cepat kebijakan tersebut. Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan protes keras dan menuntut agar China segera mencabut larangan ekspor tersebut. Tokyo menilai kebijakan tersebut “sama sekali tidak dapat diterima dan sangat disesalkan”, serta menyebut langkah China menyimpang dari praktik perdagangan internasional karena hanya menargetkan Jepang.
Ketegangan semakin meningkat seiring keputusan kabinet Jepang pada akhir Desember yang menyetujui paket anggaran pertahanan rekor untuk tahun mendatang. Anggaran militer Jepang naik 3,8% menjadi sekitar 9 triliun yen atau setara 58 miliar dolar AS.
Media pemerintah China, Xinhua, menyoroti peningkatan belanja militer Jepang sebagai perkembangan yang “mengkhawatirkan”. China menilai Jepang telah mengubah kebijakan keamanannya secara drastis, termasuk melonggarkan pembatasan ekspor senjata dan mengembangkan kemampuan militer ofensif.