Liputan6.com, Jakarta: Pemilihan Umum Presiden tinggal dua pekan. Para pelaku sejarah berharap, melalui pesta demokrasi akbar ini terpilih presiden yang mau melepas atribut partai. Salah satu contoh adalah, melepas jabatan ketua partai politik ketika terpilih sebagai presiden. Harapan itu dilontarkan Ketua Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia Laskar Ampera Arief Rachman Hakim, Muchtar Tumin di hadapan sejumlah tokoh Eksponen 66 yang hadir dalam sebuah pertemuan di Jakarta, Selasa (15/6) malam.
Para tokoh Eksponen 66 dan pelaku sejarah lain sengaja berkumpul untuk merefleksikan sosok kepemimpinan nasional. Menurut mereka, yang dibutuhkan Indonesia sekarang ini adalah seorang presiden yang negarawan dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, kelompok, maupun partai. Namun Muchtar Tumin dan yang hadir dalam acara tersebut mengaku tidak mendukung salah satu dari lima kandidat presiden.
Sementara itu sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Anhar Gonggong mengingatkan para pelaku sejarah, termasuk Angkatan 66, untuk sama-sama menanggung dosa Orde Baru. Karena mereka dinilai turut membidani rezim yang dipimpin Soeharto, yang belakangan justru dinilai telah merusak sendi-sendi bangsa. Anhar juga mengingatkan kesalahan di masa silam berawal dari pengawasan yang lemah kepada pemerintah. Sebab itu Anhar meminta hal tersebut diantisipasi agar tidak terulang.
Soal pengawasan yang lemah terhadap pemerintah, termasuk presiden, pun pernah dilontarkan belum lama berselang. Indonesia dinilai sudah saatnya memiliki figur pemimpin yang demokratis [baca: Indonesia Dinilai Perlu Pemimpin Demokratis]. Agar tak otoriter, rakyat memang harus selalu mengawasi kinerja presiden tersebut.(YAN/Eva Yunizar dan Noviar Jamal)
Para tokoh Eksponen 66 dan pelaku sejarah lain sengaja berkumpul untuk merefleksikan sosok kepemimpinan nasional. Menurut mereka, yang dibutuhkan Indonesia sekarang ini adalah seorang presiden yang negarawan dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, kelompok, maupun partai. Namun Muchtar Tumin dan yang hadir dalam acara tersebut mengaku tidak mendukung salah satu dari lima kandidat presiden.
Sementara itu sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Anhar Gonggong mengingatkan para pelaku sejarah, termasuk Angkatan 66, untuk sama-sama menanggung dosa Orde Baru. Karena mereka dinilai turut membidani rezim yang dipimpin Soeharto, yang belakangan justru dinilai telah merusak sendi-sendi bangsa. Anhar juga mengingatkan kesalahan di masa silam berawal dari pengawasan yang lemah kepada pemerintah. Sebab itu Anhar meminta hal tersebut diantisipasi agar tidak terulang.
Soal pengawasan yang lemah terhadap pemerintah, termasuk presiden, pun pernah dilontarkan belum lama berselang. Indonesia dinilai sudah saatnya memiliki figur pemimpin yang demokratis [baca: Indonesia Dinilai Perlu Pemimpin Demokratis]. Agar tak otoriter, rakyat memang harus selalu mengawasi kinerja presiden tersebut.(YAN/Eva Yunizar dan Noviar Jamal)