Liputan6.com, Jenewa - Komisi Penyelidikan Independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan Israel, menyimpulkan bahwa pasukan Israel secara sengaja menjadikan anak-anak Palestina sebagai sasaran utama dalam operasi militernya di Gaza. Komisi menilai penargetan terhadap anak-anak merupakan salah satu unsur penting yang menunjukkan adanya niat genosida.
Kesimpulan itu tertuang dalam laporan setebal 88 halaman yang dipublikasikan pada Selasa, 23 Juni 2026. Laporan tersebut mengkaji berbagai bentuk pelanggaran terhadap anak-anak sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023, mulai dari penembakan menggunakan senjata presisi, penyiksaan terhadap anak-anak yang ditahan, penghancuran sekolah dan rumah sakit, hingga dampak blokade yang memicu kelaparan dan memburuknya layanan kesehatan.
Advertisement
Ketua Komisi Penyelidikan Independen PBB Srinivasan Muralidhar seperti dilaporkan Middle East Eye mengatakan bukti yang dikumpulkan menunjukkan bahwa anak-anak Palestina secara sengaja menjadi sasaran pasukan Israel. Menurut dia, pembunuhan dan luka berat terhadap anak-anak tetap terjadi bahkan setelah gencatan senjata pada Oktober 2025.
Komisi menyatakan anak-anak menjadi target melalui dua cara. Pertama, secara langsung lewat penembakan menggunakan senapan runduk (sniper) dan drone jenis quadcopter. Kedua, secara tidak langsung melalui penghancuran sistematis terhadap kondisi yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pasokan pangan.
Lebih dari 20 Ribu Anak Tewas
PBB mencatat sedikitnya 20.179 anak tewas dan 44.143 lainnya terluka di Gaza sepanjang 7 Oktober 2023 hingga 7 Oktober 2025. Anak-anak mencakup sekitar 30 persen dari seluruh korban tewas dan 26 persen korban luka.
Dari jumlah tersebut, sedikitnya 5.031 korban merupakan anak berusia di bawah lima tahun, termasuk 1.029 bayi berusia kurang dari satu tahun dan sekitar 420 bayi baru lahir. Sekitar 5.160 anak lainnya diperkirakan masih tertimbun reruntuhan bangunan.
Komisi menilai jumlah korban sebenarnya kemungkinan lebih besar karena banyak kematian yang belum terdokumentasi.
Selain tingginya jumlah korban, komisi menemukan pola penembakan terhadap anak-anak menggunakan senjata presisi. Berdasarkan kesaksian 17 tenaga medis dan analisis forensik terhadap sejumlah kasus, banyak korban mengalami luka tembak tunggal di kepala atau tubuh bagian atas yang dinilai konsisten dengan tembakan sniper maupun drone.
Laporan turut mendokumentasikan berbagai kasus, mulai dari penembakan terhadap anak-anak di rumah, di tenda pengungsian, saat membawa bendera putih, ketika bermain di luar rumah, hingga saat berada di sekitar lokasi distribusi bantuan kemanusiaan.
Korban Tetap Berjatuhan Setelah Gencatan Senjata
Komisi menyebut gencatan senjata pada Oktober 2025 tidak menghentikan jatuhnya korban anak-anak. Dalam beberapa pekan setelah gencatan senjata berlaku, lebih dari 100 anak dilaporkan tewas dan ratusan lainnya terluka.
Sebagian korban ditembak ketika berusaha kembali ke rumah atau mencari kayu bakar di dekat garis demarkasi yang dibentuk militer Israel di Gaza.
Selain di Gaza, komisi mencatat sedikitnya 213 anak Palestina tewas di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, sejak Oktober 2023 hingga Oktober 2025. Menurut laporan, anak laki-laki secara sistematis diperlakukan sebagai "teroris" atau "calon teroris", meski dalam sejumlah kasus korban merupakan warga sipil yang tidak bersenjata.
Laporan mencatat lebih dari 1.000 serangan pemukim Israel terhadap komunitas Palestina sepanjang paruh pertama 2025, termasuk penculikan, penganiayaan, dan kekerasan seksual terhadap anak-anak.
Penahanan, Penyiksaan, dan Krisis Kemanusiaan
Komisi mencatat lebih dari 1.655 anak Palestina ditahan Israel di Tepi Barat sejak Oktober 2023. Hingga akhir 2025, lebih dari separuh anak yang ditahan berada dalam status penahanan administratif atau dipenjara tanpa dakwaan.
Berdasarkan kesaksian yang dihimpun, anak-anak mengalami pemukulan, penyiksaan, intimidasi menggunakan anjing, kekerasan seksual, serta penolakan akses terhadap makanan, air, dan layanan kesehatan. Laporan juga mengungkap kematian seorang remaja Palestina berusia 17 tahun di Penjara Megiddo akibat kekurangan gizi berkepanjangan setelah tidak memperoleh perawatan medis yang memadai.
Di sektor kesehatan, seluruh rumah sakit anak utama di Gaza berhenti beroperasi dalam dua bulan pertama perang. Jumlah inkubator bayi turun dari 178 menjadi hanya 54 unit, sehingga tenaga medis terpaksa menempatkan beberapa bayi dalam satu inkubator.
Komisi mencatat pula bahwa sedikitnya 15 bayi baru lahir meninggal akibat hipotermia, sementara angka keguguran meningkat hingga 300 persen. Risiko kematian ibu saat melahirkan juga meningkat tiga kali lipat dibandingkan sebelum perang, dan pada Maret 2026 sekitar 70 persen bayi yang lahir di Gaza tercatat prematur atau memiliki berat badan rendah.
Sekolah Hancur, Kelaparan Meluas
Laporan menyebut 459 dari 564 gedung sekolah di Gaza terkena serangan langsung, sementara lebih dari 97 persen sekolah mengalami kerusakan atau hancur. Akibatnya, sekitar 668.000 anak kehilangan akses pendidikan formal selama tiga tahun ajaran.
Komisi menemukan pula sekolah digunakan sebagai pangkalan militer, gudang senjata, dan barak pasukan. Di Tepi Barat, Israel mengeluarkan perintah pembongkaran terhadap 85 sekolah serta mengusir ratusan siswa dari sekolah-sekolah PBB.
Blokade Israel juga disebut menyebabkan sedikitnya 151 anak meninggal akibat malnutrisi hingga Oktober 2025. Program vaksinasi polio bagi sekitar 600.000 anak pun tertunda sehingga penyakit tersebut kembali muncul di Gaza setelah sebelumnya berhasil diberantas selama 25 tahun.
Komisi mendokumentasikan puluhan video yang memperlihatkan tentara Israel menghancurkan atau mempermainkan mainan dan barang-barang milik anak-anak Palestina. Menurut komisi, tindakan tersebut mencerminkan budaya dehumanisasi yang terjadi di berbagai satuan militer.
Berdasarkan seluruh temuan tersebut, komisi menyatakan memiliki dasar yang masuk akal untuk menyimpulkan bahwa otoritas dan pasukan keamanan Israel terus melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang di Gaza, serta kejahatan perang di Tepi Barat.
Komisi menilai penargetan terhadap anak-anak merupakan salah satu unsur penting yang menunjukkan adanya niat genosida karena anak-anak merepresentasikan keberlangsungan biologis dan sosial masyarakat Palestina.
Selain itu, laporan menyimpulkan pembunuhan, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, kekerasan seksual, serangan terhadap rumah sakit dan sekolah, serta penggunaan kelaparan sebagai metode perang merupakan pelanggaran hukum internasional. Komisi juga mendesak Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memprioritaskan penyelidikan terhadap kejahatan yang dilakukan terhadap anak-anak dan meminta pertanggungjawaban hingga tingkat komando militer.