Sejak diluncurkan awal bulan ini, program BPJS kesehatan masih menemui banyak masalah. Presiden pun mengadakan rapat terbatas untuk mengevaluasi pelaksanaan kesehatan, terutama masalah insentif dokter dan sosialisasi ke masyarakat.
Dalam tayangan Liputan 6 Pagi SCTV, Kamis (9/1/2014), para dokter kewalahan karena program BPJS yang membuat mereka harus bekerja ekstra keras, tetapi belum mendapatkan insentif yang lebih layak.
Presiden SBY mengumpulkan sejumlah menteri yang terkait dengan program BPJS dan ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk melakukan evaluasi program BPJS kesehatan yang telah berlangsung lebih sepekan.
Salah satu masalah yang disoroti adalah protes para dokter yang sudah merasa kewalahan dengan jumlah pasien yang membludak, sementara insentif yang diberikan dianggap tidak memadai. Sejauh ini, insentif yang diberikan sebesar Rp 3.000 hingga Rp 6.000 untuk tenaga medis di rumah sakit pemerintah dan puskesmas serta Rp 8.000 hingga Rp 10.000 di rumah sakit swasta. Jumlah ini yang dipandang para dokter belum layak.
Dalam evaluasi ini Presiden SBY meminta agar diberikan data lebih akurat soal insentif dokter yang lebih layak dalam program BPJS.
Selain masalah insentif dokter, masalah juga dialami para pasien pemegang kartu miskin yang ditolak pihak rumah sakit. Seperti yang dialami Istiningsih, warga Kediri yang saat diantar anaknya, terpaksa harus mengurungkan berobat karena kartu keterangan miskin sudah tidak berlaku lagi.
Ketidaktahuan pasien miskin seperti ini karena kurangnya sosialisasi dan ketidakmengertian para pasien miskin untuk mengurus BPJS yang ternyata menyulitkan mereka. (Mvi/Mut)
Dalam tayangan Liputan 6 Pagi SCTV, Kamis (9/1/2014), para dokter kewalahan karena program BPJS yang membuat mereka harus bekerja ekstra keras, tetapi belum mendapatkan insentif yang lebih layak.
Presiden SBY mengumpulkan sejumlah menteri yang terkait dengan program BPJS dan ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk melakukan evaluasi program BPJS kesehatan yang telah berlangsung lebih sepekan.
Salah satu masalah yang disoroti adalah protes para dokter yang sudah merasa kewalahan dengan jumlah pasien yang membludak, sementara insentif yang diberikan dianggap tidak memadai. Sejauh ini, insentif yang diberikan sebesar Rp 3.000 hingga Rp 6.000 untuk tenaga medis di rumah sakit pemerintah dan puskesmas serta Rp 8.000 hingga Rp 10.000 di rumah sakit swasta. Jumlah ini yang dipandang para dokter belum layak.
Dalam evaluasi ini Presiden SBY meminta agar diberikan data lebih akurat soal insentif dokter yang lebih layak dalam program BPJS.
Selain masalah insentif dokter, masalah juga dialami para pasien pemegang kartu miskin yang ditolak pihak rumah sakit. Seperti yang dialami Istiningsih, warga Kediri yang saat diantar anaknya, terpaksa harus mengurungkan berobat karena kartu keterangan miskin sudah tidak berlaku lagi.
Ketidaktahuan pasien miskin seperti ini karena kurangnya sosialisasi dan ketidakmengertian para pasien miskin untuk mengurus BPJS yang ternyata menyulitkan mereka. (Mvi/Mut)
