Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 240 badan usaha milik negara (BUMN) yang terus mengalami kerugian sebagai bagian dari upaya reformasi tata kelola perusahaan pelat merah.
Menurut Prabowo, langkah tersebut diambil karena banyak BUMN dinilai tidak produktif dan justru menjadi beban keuangan negara.
Advertisement
"Waktu saya jadi presiden baru saya tahu. Jumlahnya seribu lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240. Tidak ada yang untung, rugi terus," kata Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Prabowo mengatakan keberadaan BUMN yang terus merugi membuat negara harus menanggung berbagai biaya operasional, termasuk pembayaran gaji direksi dan komisaris.
Menurut dia, sejumlah direksi dan komisaris tetap menerima remunerasi besar meski perusahaan yang dipimpinnya tidak menghasilkan keuntungan.
Prabowo menyebut besaran gaji direksi maupun komisaris di sejumlah BUMN bisa mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan.
Dampak Besar Dalam Efisiensi Anggaran
Pemerintah memutuskan melakukan penataan dan penutupan terhadap perusahaan-perusahaan yang dinilai tidak sehat dan tidak memberikan manfaat bagi negara.
Ia menegaskan kebijakan tersebut telah memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran negara.
"Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar," ujarnya.
Menurut Prabowo, reformasi BUMN akan terus dilakukan untuk memastikan perusahaan milik negara dikelola secara profesional, efisien, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.