Liputan6.com, Tel Aviv - Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir pada Senin (22/6/2026) menolak gencatan senjata dengan Lebanon dan menyatakan bahwa negara tersebut seharusnya menjadi "taman bermain" Israel.
Dalam rapat fraksi mingguan Partai Otzma Yehudit di Knesset, Ben-Gvir mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menyampaikan penolakan terhadap kesepakatan damai apa pun dengan Lebanon kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Advertisement
"Netanyahu perlu menemui Presiden Trump, memeluknya, dan mengatakan: 'Presiden Trump, terima kasih. Namun, kami tidak bisa melaksanakan perjanjian ini'," ujar Ben-Gvir seperti dikutip dari Middle East Eye.
"Anda tidak akan menoleransi keberadaan Nazi di perbatasan Anda. Anda tidak akan menoleransi tentara Anda diserang dan dibatasi dalam memberikan respons. Respons kita harus 100 persen."
"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada AS, tetapi garis merah kami adalah ketika tentara dan warga sipil disakiti."
Ben-Gvir juga mengancam Beirut dengan menyamakan masa depan ibu kota Lebanon itu dengan Beit Hanoun di Gaza Utara, yang sebagian besar hancur akibat serangan Israel dalam konflik yang masih berlangsung di wilayah tersebut.
"Persamaannya harus sangat sederhana dan jelas: Negara Israel harus aman. Jika Israel tidak aman, Beirut akan terlihat seperti Beit Hanoun," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ben-Gvir mengulang pernyataan yang disampaikannya pada akhir pekan lalu. Menurutnya, "setetes pun air mata dari seorang ibu Israel" tidak dapat ditoleransi.
"Bahkan jika ada air mata dari seribu ibu Lebanon, kita harus terus melanjutkan," ungkap Ben-Gvir.
Dalam wawancara dengan Channel 14, Ben-Gvir mengatakan bahwa "seluruh Lebanon harus menjadi 'taman bermain' Israel".
Menurutnya, Israel tidak dapat memisahkan Hizbullah dari negara Lebanon karena anggota kelompok itu beroperasi di dalam pemerintahan. Karena itu, ia menilai seluruh Lebanon harus menjadi target Israel.
Pernyataan keras Ben-Gvir ini langsung memicu kecaman internasional yang luas. Uni Eropa mengutuk keras ucapannya dan menyebutnya sebagai retorika yang tidak dapat diterima. Sementara itu, Inggris juga menyampaikan kecaman serta mendesak seluruh pihak untuk menghormati upaya gencatan senjata demi melindungi warga sipil.
Israel Hambat Upaya Perdamaian
Kehadiran militer Israel yang terus meluas di Lebanon serta meningkatnya serangan udara di wilayah selatan dan timur negara itu disebut menjadi salah satu faktor yang mempersulit perundingan gencatan senjata antara Iran dan AS, yang dimediasi oleh Pakistan dan Qatar.
Front Lebanon juga menjadi salah satu titik perbedaan utama antara pemerintahan Trump dan pemerintah Israel.
Selama upaya gencatan senjata berlangsung, Israel berulang kali menolak seruan dari AS dan negara-negara G7 lainnya untuk menarik pasukan dari Lebanon selatan.
Sementara itu, Hizbullah mendesak pemerintah Lebanon untuk menolak negosiasi langsung apa pun dengan Israel selama serangan Israel ke Lebanon masih berlangsung.
Di sisi lain, pemerintah Lebanon secara terbuka menyatakan harapannya bahwa kesepakatan antara AS dan Iran dapat mengakhiri permusuhan di kawasan tersebut.
Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, serangan Israel di berbagai wilayah negara itu sejak 2 Maret telah menewaskan sedikitnya 3.798 orang dan melukai 11.781 lainnya.