Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad langsung menghubungi Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, setelah menerima keluhan dari kalangan buruh mengenai tingginya harga gas industri yang dinilai mengancam kelangsungan usaha dan berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).
Keluhan tersebut muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Selasa (23/6/2026). Buruh menyebut mahalnya harga gas industri berpotensi berdampak pada PHK terhadap sekitar 55 ribu pekerja di sektor industri keramik di Bekasi, Jawa Barat.
Advertisement
Momen itu terjadi saat Dasco hendak memberikan sambutan dalam acara tersebut. Sebelum menyampaikan pidatonya, ia langsung menelepon Simon Aloysius Mantiri di hadapan peserta Rakernas.
"Halo, Pak Dirut Pertamina. Ini saya lagi di Rakernas KSPI. Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi ini saya tadi sudah rancang pidato, cuma buyar semua nih gara-gara soal gas. Jadi pertama-tama sebelum pidato saya mau tanya dulu bagaimana nih soal gas industri, apakah ada jalan keluar?" tanya Dasco sambil mengarahkan telepon genggamnya ke mikrofon.
Dalam kesempatan itu, Dasco menyampaikan kekhawatiran buruh terkait ancaman PHK yang muncul akibat tingginya harga gas industri.
Menurut data yang disampaikan serikat pekerja, harga gas industri saat ini mencapai sekitar US$ 23 per MMBTU. Angka tersebut jauh di atas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditetapkan pemerintah sebesar US$ 6 per MMBTU untuk sektor industri tertentu.
"Jadi begini Pak Simon, dalam beberapa hari ini sudah ada ancaman PHK. Jadi mungkin kita juga mesti cari jalan keluar atau kemudian yang dalam waktu dekat PHK ini juga harus kita mitigasi," ujar Dasco.
Ia juga mengajak Pertamina dan pihak terkait untuk segera duduk bersama dengan perwakilan serikat pekerja guna mencari solusi.
"Nah mungkin kita bisa duduk sehari dua hari ini juga dengan perwakilan dari teman-teman buruh, satu atau dua asosiasi nanti supaya kita bisa cari jalan keluar," katanya.
Dirut Pertamina Siap Berkoordinasi
Menanggapi permintaan tersebut, Simon Aloysius Mantiri menyatakan siap melakukan koordinasi lanjutan dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina.
"Siap Pak Dasco, saya tentunya akan segera koordinasi dengan pihak PGN. Dan dari kita tentunya komitmen kita agar supaya kita akan lakukan penyesuaian, tentunya setelah mengikuti penyesuaian molekul dari LNG," ujar Simon.
Ia menegaskan Pertamina akan berupaya mencari solusi terbaik agar pasokan dan harga gas bagi industri dapat lebih mendukung keberlangsungan usaha.
"Kita tentunya lakukan yang terbaik Pak Dasco agar supaya segera ada perbaikan, dan tentunya untuk mendukung juga teman-teman di industri dengan harga yang sesuai," sambungnya.
Buruh Khawatir 55 Ribu Pekerja Kehilangan Pekerjaan
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi PHK massal di industri keramik akibat tingginya harga gas.
Ia menyampaikan persoalan tersebut secara langsung kepada Dasco dalam Rakernas KSPI.
"Bang Dasco yang saya hormati, sekarang hari ini kita mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Dua pabrik anggota saya yang terbesar di Bekasi tutup, Bang. Itu Granito, sebentar lagi menyusul Millennium Keramik dan Mulia Keramik, karena gas industri. Ini bahaya sekali," ungkap Andi Gani.
Menurut dia, ancaman PHK dapat terjadi dalam waktu dekat apabila tidak ada solusi terkait harga gas industri.
"Dapat dipastikan Bang Dasco, minggu depan, maksimal 10 hari ke depan, 55 ribu orang ter-PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua, karena gas industri. Saya sudah ketemu Menteri ESDM, Bung Iqbal (Presiden KSPI), janjinya awal minggu ini harus ada keputusan," tuturnya.
Andi Gani menambahkan, salah satu perusahaan bahkan telah memberikan sinyal akan melakukan PHK terhadap seluruh pekerjanya.
"Karena Granito itu pabrik paling besar di Bekasi, anggota SPSI besar di sana. Akhirnya pengusaha kemarin sore mengumpulkan dan memastikan akan mem-PHK seluruh pekerja," imbuhnya.