Liputan6.com, Baghdad: Hussain Shahristani menolak pencalonan dirinya sebagai perdana menteri pemerintahan sementara Irak. Pakar nuklir Irak ini menarik diri di Baghdad, Kamis (27/5). Dia menegaskan tidak berminat memegang jabatan apa pun di pemerintahan. Tapi, lebih tertarik melayani rakyat Irak melalui kegiatan kemanusiaan dan ilmu pengetahuan. Shahristani membenarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa tengah mempertimbangkan sejumlah kandidat untuk mengisi jabatan tersebut.
Nama Shahristani sebagai salah satu calon PM Irak sempat beredar di Washington D.C., Amerika Serikat. PBB juga menyetujui pencalonan tokoh yang pernah dipenjara dan dan dikucilkan karena melawan mantan Presiden Saddam Hussein. Namun, ini dibantah para petinggi pasukan koalisi di Irak [baca: Kepolisian Jepang Menciduk Tersangka Al-Qaidah].
Pemerintahan baru Irak dijadwalkan mulai bekerja pada 30 Juni mendatang, seiring penyerahan kedaulatan dari pasukan pendudukan pimpinan AS. Susunan pemerintahan terdiri dari seorang presiden, dua wakil presiden, seorang PM, dan 26 menteri. Mereka akan bertugas hingga pelaksanaan pemilihan umum pada Januari 2005 [baca: Pemilu di Irak Tak Mungkin Sebelum Juni].(TNA/Dew)
Nama Shahristani sebagai salah satu calon PM Irak sempat beredar di Washington D.C., Amerika Serikat. PBB juga menyetujui pencalonan tokoh yang pernah dipenjara dan dan dikucilkan karena melawan mantan Presiden Saddam Hussein. Namun, ini dibantah para petinggi pasukan koalisi di Irak [baca: Kepolisian Jepang Menciduk Tersangka Al-Qaidah].
Pemerintahan baru Irak dijadwalkan mulai bekerja pada 30 Juni mendatang, seiring penyerahan kedaulatan dari pasukan pendudukan pimpinan AS. Susunan pemerintahan terdiri dari seorang presiden, dua wakil presiden, seorang PM, dan 26 menteri. Mereka akan bertugas hingga pelaksanaan pemilihan umum pada Januari 2005 [baca: Pemilu di Irak Tak Mungkin Sebelum Juni].(TNA/Dew)