Liputan6.com, Jakarta - Kepala Pusat Makroekonomi Instititute for Development of Economic and Finance (Indef), Rizal Taufikurrahman menilai, daya beli masyarakat kelas menengah tertekan. Kelompok masyarakat yang tak mendapat subsidi ini ikut tertekan oleh peningkatan biaya-biaya harian.
Rizal melihat, beberapa faktor utama yang menambah beban bagi kelas menengah, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga pangan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi, serta penyesuaian suku bunga Bank Indonesia (BI). Beban biaya BBM cukup menambah tekanan kepada kelas menengah.
Advertisement
"Bagi pekerja komuter yang mengonsumsi 40-60 liter per bulan, pengeluaran tambahan dapat mencapai sekitar Rp 158 ribu-Rp 237 ribu per bulan," ujar Rizal saat dihubungi Liputan6.com, Senin (15/6/2026).
Kemudian, biaya kredit menjadi lebih tinggi dengan adanya kenaikan BI Rate ke level 5,50 persen. Penyesuaian itu, kata dia, terjadi ketika tingkat inflasi berada di level 3,08 persen. Tekanan itu berpotensi memengaruhi daya beli secara signifikan, terutama bagi kelompok pekerja dan rumah tangga kelas menengah yang memiliki pendapatan tetap.
"Kelompok ini umumnya tidak menjadi penerima bantuan sosial, tetapi harus menanggung kenaikan biaya transportasi, pangan, cicilan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya," jelas Rizal.
"Akibatnya, konsumsi akan bergeser dari belanja sekunder seperti rekreasi, otomotif, dan elektronik menuju kebutuhan pokok, sehingga sektor ritel dan jasa berpotensi mengalami perlambatan," imbuhnya.
Tekanan Ganda
Rizal menjelaskan, kenaikan harga BBM nonsubsidi dan suku bunga misalnya menjadi tekanan ganda ke kelas menengah. Di satu sisi biaya mobilitas meningkat, di sisi lain bunga kredit rumah, kendaraan, dan modal usaha berpotensi ikut naik.
"Jika tekanan ini berlangsung cukup lama, risiko penyusutan kelas menengah semakin besar karena banyak rumah tangga berada pada posisi rentan, yakni tidak cukup miskin untuk menerima bantuan tetapi juga belum memiliki bantalan keuangan yang kuat untuk menghadapi lonjakan biaya hidup," tutur dia.
Butuh Stimulus
Atas alasan itu, Rizal meminta pemerintah memberikan stimulus yang lebih berpihak kepada kelas menengah melalui kebijakan pengurangan biaya hidup (cost of living support), bukan sekadar bantuan tunai.
Misalnya, menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau memberikan tax credit sementara bagi pekerja. Lalu, memberikan subsidi atau insentif transportasi publik bagi pekerja komuter. "Serta memberikan subsidi bunga secara terbatas untuk KPR rumah pertama dan kredit UMKM produktif," ucapnya.
Tak Bebani APBN
Rizal memandang, tiga cara tersebut bisa menjaga daya beli masyarakat tanpa membebani APBN secara permanen. Masyarakat terjaga dari sisi pengeluarannya, sementara APBN tidak menanggung dengan angka yang besar.
"Pada akhirnya, menjaga daya beli kelas menengah sama pentingnya dengan menjaga stabilitas fiskal. Kelas menengah merupakan tulang punggung konsumsi domestik yang berkontribusi lebih dari separuh PDB Indonesia," kata dia.
Menurut dia, jika daya beli kelompok ini terus tergerus oleh kenaikan harga dan biaya pembiayaan, maka perlambatan konsumsi akan menjadi risiko nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.