Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2026 bagi aparatur negara di pemerintah pusat telah mencapai Rp 15,2 triliun hingga 8 Juni 2026 pukul 15.00 WIB. Dana anggaran tersebut telah disalurkan kepada 2.400.920 pegawai dan personel di berbagai instansi vertikal.
"Aparatur Negara pada Pemerintah Pusat, jumlah realisasi Gaji Ketiga Belas yang telah dibayarkan sebesar Rp 15,2 triliun untuk 2.400.920 pegawai/personil," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (BKLI) Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, kepada media, Selasa (9/6/2026).
Advertisement
Rincian Penyaluran Gaji ke-13 Pemerintah Pusat:
- PNS (Pegawai Negeri Sipil): Rp 8,53 triliun (918.838 pegawai)
- PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja): Rp 1,23 triliun (394.581 pegawai)
- Prajurit TNI: Rp 3,37 triliun (584.402 personel)
- Anggota Polri: Rp 1,94 triliun (488.252 personel)
- PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri): Rp 154,7 miliar (14.827 pegawai)
Hingga saat ini, sebanyak 8.969 satuan kerja (satker) atau sudah 100 persen mencairkan Gaji Ketiga Belas. Selain itu, seluruh 98 kementerian/lembaga (K/L) terpantau telah mengajukan proses pembayaran tunjangan tahunan ini.
Penyaluran Pensiunan 99,7 Persen
Selain aparatur aktif, pemerintah juga telah menggelontorkan Gaji Ketiga Belas kepada para pensiunan dengan realisasi mencapai Rp 12,23 triliun. Dana jaminan ini telah diterima oleh 3.745.172 pensiunan atau sekitar 99,7 persen dari total target penerima.
"Pembayaran Gaji Ketiga Belas Pensiunan update terbaru per 8 Juni 2026 telah disalurkan sejumlah Rp 12.239,2 miliar untuk 3.745.172 pensiunan (99,7 persen)," jelas Deni.
Penyaluran kelompok pensiunan ini dibagi melalui dua lembaga keuangan jaminan sosial:
- PT Taspen: Rp 10,80 triliun untuk 3.241.652 pensiunan (99,8 persen).
- PT Asabri: Rp 1,44 triliun untuk 503.520 pensiunan (98,9 persen).
Kondisi berbeda justru terjadi di tingkat daerah. Realisasi pembayaran Gaji Ketiga Belas pemerintah daerah (Pemda) baru tercatat sebesar Rp 3,85 triliun untuk 772.857 pegawai.
Sejauh ini, baru 105 dari total 546 Pemda (atau sekitar 19,23 persen) yang sudah merealisasikan pembayaran kepada para ASN daerahnya masing-masing.