Liputan6.com, Jakarta - Rencana unjuk rasa besar-besaran yang dipelopori Forum RT-RW Kota Sukabumi pada Selasa, 2 Juni 2026, berdampak langsung pada sektor pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Sukabumi memutuskan untuk mengalihkan aktivitas belajar ke rumah serta mengundur jadwal Sumatif Akhir Tahun (SAT) bagi sekolah di area terdampak.
Kepala Disdikbud Kota Sukabumi, Novian Restiadi mengonfirmasi, langkah ini merupakan antisipasi keamanan karena lokasi aksi berpusat di Balai Kota dan Gedung DPRD.
Advertisement
"Sebetulnya tidak seluruh sekolah, tapi sekolah-sekolah di sekitaran lokasi demo yang diberikan kebijakan belajar di rumah. Ini lebih ke langkah antisipasi hal-hal yang tidak diharapkan saja karena pelaksanaan demonya pas dengan waktu belajar di kelas," ujar Novian dikonfirmasi Senin malam (1/6/2026).
Beberapa sekolah yang terdampak meliputi SMPN 1, SMPN 2, SMPN 5, SMPN 9, SMP Mardi Waluya, SMP Muhammadiyah, dan SMP Taman Siswa.
Novian menekankan bahwa instruksi ini disampaikan secara cepat melalui jalur koordinasi WhatsApp kepada para kepala sekolah.
Karena jadwal aksi direncanakan mulai pukul 09.00 WIB, Disdikbud memilih untuk mengundurkan pelaksanaan SAT agar psikologis siswa tidak terganggu oleh kebisingan atau kendala akses menuju sekolah.
"Rencana demo kan jam 09.00, jadi lebih ke antisipasi. Sekolah di luar area tersebut masih masuk seperti biasa," tambah Novian.
Menagih Janji Politik Lewat Aksi 2.6.26
Aksi yang memicu kebijakan darurat pendidikan ini dinamai "Aksi 2.6.26". Forum Ketua RT-RW se-Kota Sukabumi menuntut klarifikasi Walikota Sukabumi terkait legitimasi pengurus RT/RW serta realisasi janji politik mengenai dana abadi.
Perwakilan Forum RT-RW, Mauly Fahlevi Prawira atau Levi, menyatakan pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan ke Polres Kota Sukabumi. Ia memprediksi ribuan orang akan turun ke jalan.
"Kami mengundang seluruh elemen masyarakat tingkat RT dan RW untuk hadir guna memperjuangkan aspirasinya langsung kepada pemimpin kita," tegas Levi.
Selain menuntut kesejahteraan, massa juga mendesak Walikota untuk meminta maaf secara terbuka atas pernyataan yang dianggap merendahkan posisi RT dan RW.
Laporan: Fira Syahrin