Negara-negara Asia Pasifik dan sejumlah pengamat duduk bersama dalam Bali Democracy Forum VI, saling berbagi pengalaman tentang pelaksanaan demokrasi. Tak terkecuali negeri jiran, Malaysia.
Menteri Luar Negeri Sri Anifah Aman memaparkan latar belakang negaranya yang multirasial, multi-kultural, dan memiliki keberagaman agama. Ia berpendapat, demokrasi harus disesuaikan dengan situasi politik, sosial, dan kultural suatu negara.
"Pengalaman telah mengajarkan pada kami (Malaysia) bahwa kebebasan yang tak berbatas yang dipraktikkan beberapa negara tidak menjamin kesejahteraan masyarakat di negara-negara lain. Justru sebaliknya, bisa mengakibatkan instabilitas, gangguan ekonomi, dan bahkan merusak tatanan yang baik dalam negara dan masyarakat -- atas nama kebebasan dan hak," kata dia di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2013).
Menlu Anifah menambahkan, juga harus diingat bahwa kebebasan yang melekat pada masyarakat demokrasi tak hanya melulu soal kebebasan individu dan memenuhi permintaan salah satu kelompok kepentingan. "Namun juga mengandung unsur kewajiban dan tanggung jawab masyarakat secara luas."
Apalagi, kata dia, "Dalam masyarakat pluralistik seperti Malaysia dan negara lain, kerusuhan bisa terjadi dengan mudah jika setiap kelompok kepentingan memperjuangkan kepentingan sendiri dan orang-orang bebas menghasut dengan isu atau agama."
Malaysia, kata Anifah, punya demokrasi yang unik. Mengapa disebut unik?
"Karena efektif dan relevan diterapkan dalam masyarakat Malaysia. Untuk mengatasi perbedaan, kami menerapkan kebijakan integrasi dan menentang konsep 1 identitas nasional."
Pemerintah juga punya inisiatif untuk menegakkan demokrasi, perdamaian dan stabilitas dalam masyarakat plural. "Yakni dengan mengenalkan konsep '1 Malaysia' yang digagas PM Najib Tun Abdul Razak," kata Menlu Anifah.
Konsep tersebut bertujuan memperkuat demokrasi dan persatuan di negara. "Juga menimbulkan rasa memiliki di benak seluruh rakyat Malaysia, tanpa meninggalkan kelompok tertentu dalam pembangunan negara."
Menlu Malaysia juga mengakui Indonesia bisa menjadi contoh demokratisasi untuk Asia dan wilayah lain. Dan ini, bukan tanpa alasan.
"Kami mengatakan hal itu karena kami menyaksikan sendiri bagaimana dalam periode relatif pendek, Indonesia kembali ke jalur demokrasi sejak 1998," kata dia.
"Indonesia telah menunjukkan teladan dalam mengimplementasikan proses reformasi yang mengubah wajah perpolitikan, pemerintahan, termasuk partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan meski memiliki keberagaman tinggi," kata Menlu Anifah. (Ein/Yus)
Menteri Luar Negeri Sri Anifah Aman memaparkan latar belakang negaranya yang multirasial, multi-kultural, dan memiliki keberagaman agama. Ia berpendapat, demokrasi harus disesuaikan dengan situasi politik, sosial, dan kultural suatu negara.
"Pengalaman telah mengajarkan pada kami (Malaysia) bahwa kebebasan yang tak berbatas yang dipraktikkan beberapa negara tidak menjamin kesejahteraan masyarakat di negara-negara lain. Justru sebaliknya, bisa mengakibatkan instabilitas, gangguan ekonomi, dan bahkan merusak tatanan yang baik dalam negara dan masyarakat -- atas nama kebebasan dan hak," kata dia di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2013).
Menlu Anifah menambahkan, juga harus diingat bahwa kebebasan yang melekat pada masyarakat demokrasi tak hanya melulu soal kebebasan individu dan memenuhi permintaan salah satu kelompok kepentingan. "Namun juga mengandung unsur kewajiban dan tanggung jawab masyarakat secara luas."
Apalagi, kata dia, "Dalam masyarakat pluralistik seperti Malaysia dan negara lain, kerusuhan bisa terjadi dengan mudah jika setiap kelompok kepentingan memperjuangkan kepentingan sendiri dan orang-orang bebas menghasut dengan isu atau agama."
Malaysia, kata Anifah, punya demokrasi yang unik. Mengapa disebut unik?
"Karena efektif dan relevan diterapkan dalam masyarakat Malaysia. Untuk mengatasi perbedaan, kami menerapkan kebijakan integrasi dan menentang konsep 1 identitas nasional."
Pemerintah juga punya inisiatif untuk menegakkan demokrasi, perdamaian dan stabilitas dalam masyarakat plural. "Yakni dengan mengenalkan konsep '1 Malaysia' yang digagas PM Najib Tun Abdul Razak," kata Menlu Anifah.
Konsep tersebut bertujuan memperkuat demokrasi dan persatuan di negara. "Juga menimbulkan rasa memiliki di benak seluruh rakyat Malaysia, tanpa meninggalkan kelompok tertentu dalam pembangunan negara."
Menlu Malaysia juga mengakui Indonesia bisa menjadi contoh demokratisasi untuk Asia dan wilayah lain. Dan ini, bukan tanpa alasan.
"Kami mengatakan hal itu karena kami menyaksikan sendiri bagaimana dalam periode relatif pendek, Indonesia kembali ke jalur demokrasi sejak 1998," kata dia.
"Indonesia telah menunjukkan teladan dalam mengimplementasikan proses reformasi yang mengubah wajah perpolitikan, pemerintahan, termasuk partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan meski memiliki keberagaman tinggi," kata Menlu Anifah. (Ein/Yus)