Liputan6.com, Phnom Penh - Undang-undang wajib militer baru di Kamboja yang menetapkan hukuman hingga lima tahun penjara bagi warga yang menghindari dinas militer resmi mulai berlaku. Hal ini ditegaskan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet pada Senin (25/5/2026).
Undang-undang tersebut ditandatangani pada Sabtu (23/5) oleh Presiden Senat Hun Sen dalam kapasitasnya pelaksana tugas (Plt.) kepala negara, ketika Raja Norodom Sihamoni menjalani perawatan medis untuk kanker prostat di China. Demikian seperti dikutip dari laporan CNA.
Advertisement
Inisiatif pembentukan undang-undang wajib militer baru itu muncul setelah bentrokan perbatasan besar dengan Thailand yang pecah dua kali tahun lalu. Konflik tersebut menyebabkan sekitar 100 orang tewas dan ratusan ribu lainnya mengungsi.
Undang-undang baru tersebut terdiri dari delapan bab dan 20 pasal, menggantikan undang-undang tahun 2006 yang tidak pernah diterapkan dan dianggap sudah usang.
Aturan baru mewajibkan pria Kamboja berusia 18 hingga 25 tahun menjalani dinas militer selama dua tahun, sementara perempuan dapat bergabung secara sukarela. Individu yang dipanggil untuk menjalani wajib militer harus melapor dalam waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan. Jika tidak hadir tanpa alasan yang sah, mereka akan dianggap menghindari kewajiban dinas militer.
Hukuman bagi penghindar wajib militer berbeda tergantung pada kondisi negara, apakah sedang damai atau dalam keadaan perang. Pada masa damai, seseorang dapat dijatuhi hukuman penjara antara enam bulan hingga dua tahun serta denda sebesar USD 250 hingga USD 1.000.
Sementara itu, pada masa perang atau ketika terjadi serangan asing, hukuman meningkat menjadi dua hingga lima tahun penjara dengan denda berkisar antara USD 1.000 hingga 2.500.
Pengecualian dari kewajiban dinas militer diberikan kepada biksu, pastor, penyandang disabilitas, serta individu yang memiliki keahlian khusus di bidang sains dan teknologi.
Setelah menyelesaikan masa wajib militer, individu tersebut akan menjadi bagian dari pasukan cadangan hingga usia 45 tahun.
Hun Manet, saat berbicara kepada para anggota parlemen awal bulan ini, menggambarkan undang-undang tersebut sebagai fondasi untuk membentuk pola pikir generasi muda Kamboja agar mencintai negara mereka, menumbuhkan patriotisme, dan mengembangkan kesiapan untuk bertugas di militer demi melindungi negara.