Liputan6.com, Jakarta: Gelombang unjuk rasa menuntut pengunduran diri Bupati Kampar Jefrie Noer akhirnya mendapat perhatian Wakil Presiden Hamzah Haz. Di Jakarta, Kamis (19/2) siang, Wapres Hamzah meminta Gubernur Riau Rusli Zaenal secepatnya menyelesaikan kasus demonstrasi guru yang mendesak pemecatan Bupati Kampar.
Dalam pertemuan dengan Gubernur Riau Rusli Zaenal itu, Wapres berharap proses belajar mengajar di Kabupaten Kampar dapat segera pulih kembali. Menurut Hamzah, permasalahan menyangkut Bupati Kampar Jefri Noer hendaknya dituntaskan melalui jalur hukum. Jika Jefri memang terbukti bersalah dan DPRD setempat telah mengambil keputusan, hendaknya harus dihormati secara hukum. Gubernur sebagai penguasa wilayah diminta segera merespons hal itu.
Seusai pertemuan, Gubernur Riau mengatakan, pada prinsipnya tak keberatan bila Jefri dicopot dari jabatannya. Terutama bila rekomendasi DPRD Kampar dalam sidangnya menghendaki demikian. Namun, dia tetap menghormati apa pun yang menjadi keputusan DPRD Kampar.
Seperti diketahui, Tim Panitia Khusus DPRD Kampar merekomendasikan Jefri Noer dipecat karena dianggap melecehkan profesi guru. Rekomendasi yang dibuat 13 anggota itu sekaligus berlaku untuk Wakil Bupati A. Zakir, karena satu paket dalam pencalonan pimpinan daerah di Kabupaten Kampar, Riau. Keputusan Pansus yang dibuat kemarin itu akan dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD, Sabtu mendatang [baca: Pansus DPRD Kampar Merekomendasikan Jefri Dipecat].
Reporter SCTV Yusril Ardanis melaporkan, hari ini, Tim Panitia Khusus DPRD Kampar menyampaikan hasil investigasi di hadapan Sidang Paripurna DPRD. Tim Pansus yang beranggotakan 13 anggota Dewan dari berbagai fraksi ini melaporkan hasil temuan mereka. Temuan ini berkaitan dengan tuntutan mundur para guru dan murid terhadap Bupati Jefri Noer yang telah berlangsung sejak pekan silam. Hasilnya, Bupati Jefri Noer terbukti menghina profesi guru melalui pengusiran Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri Air Tiris, Abdul Latif, 5 Februari silam [baca: Bupati Kampar Jefri Noer Didesak Mundur].(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)
Dalam pertemuan dengan Gubernur Riau Rusli Zaenal itu, Wapres berharap proses belajar mengajar di Kabupaten Kampar dapat segera pulih kembali. Menurut Hamzah, permasalahan menyangkut Bupati Kampar Jefri Noer hendaknya dituntaskan melalui jalur hukum. Jika Jefri memang terbukti bersalah dan DPRD setempat telah mengambil keputusan, hendaknya harus dihormati secara hukum. Gubernur sebagai penguasa wilayah diminta segera merespons hal itu.
Seusai pertemuan, Gubernur Riau mengatakan, pada prinsipnya tak keberatan bila Jefri dicopot dari jabatannya. Terutama bila rekomendasi DPRD Kampar dalam sidangnya menghendaki demikian. Namun, dia tetap menghormati apa pun yang menjadi keputusan DPRD Kampar.
Seperti diketahui, Tim Panitia Khusus DPRD Kampar merekomendasikan Jefri Noer dipecat karena dianggap melecehkan profesi guru. Rekomendasi yang dibuat 13 anggota itu sekaligus berlaku untuk Wakil Bupati A. Zakir, karena satu paket dalam pencalonan pimpinan daerah di Kabupaten Kampar, Riau. Keputusan Pansus yang dibuat kemarin itu akan dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD, Sabtu mendatang [baca: Pansus DPRD Kampar Merekomendasikan Jefri Dipecat].
Reporter SCTV Yusril Ardanis melaporkan, hari ini, Tim Panitia Khusus DPRD Kampar menyampaikan hasil investigasi di hadapan Sidang Paripurna DPRD. Tim Pansus yang beranggotakan 13 anggota Dewan dari berbagai fraksi ini melaporkan hasil temuan mereka. Temuan ini berkaitan dengan tuntutan mundur para guru dan murid terhadap Bupati Jefri Noer yang telah berlangsung sejak pekan silam. Hasilnya, Bupati Jefri Noer terbukti menghina profesi guru melalui pengusiran Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri Air Tiris, Abdul Latif, 5 Februari silam [baca: Bupati Kampar Jefri Noer Didesak Mundur].(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)