Liputan6.com, Jakarta - Maraknya aksi kriminalitas jalanan, khususnya kasus begal di wilayah Jakarta Barat, memicu keresahan masyarakat hingga ramai dijuluki sebagai ‘Gotham City’ di media sosial.
Menyikapi kondisi itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Hardiyanto Kenneth mendesak penguatan sistem keamanan, mulai dari patroli rutin hingga penambahan kamera pengawas (CCTV) di titik rawan kejahatan.
Advertisement
Kenneth mengatakan, fenomena Jakarta Barat yang dijuluki Gotham City menjadi alarm serius bagi seluruh pihak karena menunjukkan adanya rasa takut yang dirasakan masyarakat akibat maraknya aksi kriminalitas jalanan.
“Kalau masyarakat sampai menyebut Jakarta Barat sebagai ‘Gotham City’, ini tentu menjadi alarm bagi kita semua. Artinya ada rasa takut dan keresahan yang benar-benar dirasakan warga,” kata Kenneth di Jakarta, dikutip Sabtu (23/5/2026).
Dalam pertemuan lintas sektor melalui kegiatan Ngobrol Bareng Forkopimko (NGOPI) di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kenneth berharap agar fenomena begal di Jakarta Barat bisa termitigasi dengan baik. Dia ingin masyarakat bisa kembali merasa aman saat beraktivitas baik siang maupun malam hari.
Meski begitu, Kenneth menyadari keamanan wilayah tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, hingga masyarakat.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap titik rawan kriminalitas harus diperketat, terutama di ruas jalan minim penerangan dan pengawasan. Dia menilai, sebagian besar aksi begal maupun tindak kriminal lainnya terjadi di jalan umum yang tidak memiliki sistem keamanan memadai.
“Saya meminta dilakukan pemetaan secara detail terhadap titik-titik rawan kriminalitas. Dengan pemetaan tersebut, aparat kepolisian bisa melakukan patroli rutin dan penjagaan ekstra pada jam-jam rawan. Kehadiran aparat di lapangan sangat penting untuk memberikan efek pencegahan,” ujarnya.
Pemasangan CCTV
Selain patroli, Kenneth juga mendorong agar pemasangan CCTV di sejumlah lokasi strategis dan rawan kejahatan di tambah. Ia menyebut pengadaan CCTV dapat dilakukan melalui skema kerja sama dan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Pengadaan CCTV ini kalau mau lebih murah dan efisien bisa melalui skema sewa, jalurnya bisa lewat CSR dari pihak-pihak yang memang ingin membantu keamanan lingkungan atau bisa juga melibatkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Jadi kita pasang di titik-titik penting yang selama ini sering terjadi tindak kriminal begal maupun tawuran,” kata Kenneth.
Lebih lanjut, Kenneth berharap langkah mitigasi yang dilakukan bersama Forkopimko tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan diikuti langkah konkret dan berkelanjutan untuk mengembalikan rasa aman masyarakat.
“Saya ingin Jakarta Barat kembali dikenal sebagai wilayah yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” tandasnya.