Liputan6.com, Zagreb - Presiden Kroasia menolak menyetujui calon duta besar Israel untuk negaranya karena kebijakan pemerintah Israel saat ini. Pernyataan itu disampaikan Kantor Presiden Republik Kroasia pada Senin (18/5/2026).
Pernyataan resmi tersebut muncul setelah media Israel melaporkan bahwa Presiden Zoran Milanovic selama tujuh bulan menahan persetujuan atas penunjukan Nisan Amdor sebagai duta besar Israel untuk Kroasia. Padahal, pemerintah Israel telah menyetujui penunjukan Amdor sejak November 2025.
Advertisement
Sesuai praktik diplomatik yang berlaku, Kantor Presiden Kroasia sebelumnya tidak memberikan komentar publik terkait persoalan tersebut.
Namun, dalam pernyataannya pada Senin, kantor itu menyebut Israel telah melanggar aturan tidak tertulis dalam diplomasi karena mempublikasikan nama calon dutanya sebelum memperoleh persetujuan dari presiden Kroasia.
Pertama dalam Sejarah Kroasia
Kantor Presiden menyatakan bahwa pemberian ataupun penolakan persetujuan terhadap calon duta besar merupakan hak kedaulatan Republik Kroasia dan sepenuhnya menjadi kewenangan presiden.
"Tekanan publik maupun politik, dalam hal ini dari pihak Israel, tidak akan mengubah keputusan presiden," demikian bunyi pernyataan tersebut seperti dikutip dari The Jerusalem Post.
Ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah Kroasia seorang presiden menolak memberikan persetujuan terhadap penunjukan seorang duta besar asing.
Duta Besar Israel untuk Kroasia saat ini, Gary Koren, akan mengakhiri masa tugasnya pada akhir Mei dan kembali ke Israel.
Dituding Antisemitisme
Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan kepada The Jerusalem Post pada Senin bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Kroasia dan pemerintah Kroasia untuk menyelesaikan persoalan terkait status duta besar Israel berikutnya di Zagreb.
Milanovic sebelumnya pernah dituduh anti-Israel dan antisemitisme.
Pada Oktober 2025, Milanovic menolak bertemu Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar saat Sa’ar melakukan kunjungan resmi ke Zagreb.
Menurut Milanovic, kunjungan tersebut tidak dapat diterima selama genosida Israel terhadap rakyat Gaza masih berlangsung.
"Jika saya bertemu dengan seseorang dari pemerintahan itu, berarti saya menerima kekerasan Israel, pembersihan etnis, dan kejahatan perang," ujar Milanovic.
Kemudian, pada Maret 2026, Sa’ar menuduh Milanovic menggunakan bahasa yang tidak dapat diterima dan penuh kebencian setelah presiden Kroasia itu mengatakan, "Kami tidak menginginkan infeksi dan kuman dari pihak lain di Kroasia, baik Israel maupun Iran."
Sa’ar menulis di X/Twitter, "Retorika ofensif Presiden Kroasia tidak dapat diterima. Bahasa penuh kebencian tentang Israel dan zionisme mencerminkan pendekatan antisemitisme."
Meski demikian, hubungan Kroasia dan Israel secara umum tetap terbilang baik. Menteri Luar Negeri Kroasia Gordan Grlic-Radman bertemu dengan Sa’ar di Berlin sekitar 10 hari lalu.
Usai pertemuan itu, Sa’ar mengatakan, "Pertemuan yang sangat baik dengan sahabat saya, Menteri Luar Negeri Kroasia Gordan Grlic-Radman, di sela kunjungan kami ke Berlin. Saya mengundangnya untuk segera berkunjung ke Israel."
Kroasia sendiri menolak penangguhan perjanjian kerja sama Uni Eropa-Israel dan tidak mengakui Negara Palestina.