Bertepatan dengan perayaan HUT ke-68 RI, anggota Komisi VIII DPR Inggrid Kansil berharap agar konflik antara aliran Syiah dan Sunni di Sampang, Madura, dapat segera berakhir. Hal itu sesuai dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.
"Dengan semangat persatuan kita dapat bersatu sebagai bangsa yang utuh dan saling menghormati, serta menghargai satu sama lain. Perbedaan adalah rahmat dan fitrah dari Tuhan yang harus dijaga bersama," kata Inggrid di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2013).
Menurut istri Menteri Koperasi dan UKM itu, sebenarnya dalam permasalahan ini sudah ada rekonsialisasi yang dilakukan pemerintah. Tim rekonsiliasi pun sudah terbentuk dan masih bekerja karena, menurut dia, semua membutuhkan proses.
"Dari Komisi VIII terus melakukan pemantauan terhadap pemerintah. Dan insya Allah nanti kami akan mendorong Pimpinan Komisi VIII di masa sidang DPR yang akan dimulai hari ini, untuk kembali melakukan pembahasan mengenai masalah di Sampang ini," terangnya.
Dia menyatakan, penyesalannya terhadap munculnya isu yang mengatakan ada pihak-pihak yang melakukan pemaksaan terhadap warga Syiah, agar mereka mau berganti atau berpindah keyakinan sebelum kembali ke kampung halamannya.
"Jika terbukti (melakukan ancaman), tentunya yang memaksa perlu ditindak, karena tindakannya itu sudah termasuk pelanggaran HAM," imbuhnya.
Inggrid tak lupa mengingatkan, yang perlu disadari dalam penyelesaian masalah ini adalah pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pihak yang bertikai pun harus bekerja sama untuk penyelesaian.
Apabila kedua belah pihak yang bertikai di Sampang tersebut, lanjut dia, bisa mengontrol agar tercegahnya konflik, maka dia memastikan semua pihak akan bisa hidup bersama-sama kembali secara berdampingan di Sampang.
"Semua pihak pasti ingin agar semua selesai dengan baik. Semoga cepat menemukan titik terang. Rekonsiliasi yang sedang berjalan, yakni dengan membuka dialog pada para ulama, serta tokoh masyarakat. Sepertinya menunjukkan progress yang cukup signifikan," tutur Inggrid. (Frd)
"Dengan semangat persatuan kita dapat bersatu sebagai bangsa yang utuh dan saling menghormati, serta menghargai satu sama lain. Perbedaan adalah rahmat dan fitrah dari Tuhan yang harus dijaga bersama," kata Inggrid di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2013).
Menurut istri Menteri Koperasi dan UKM itu, sebenarnya dalam permasalahan ini sudah ada rekonsialisasi yang dilakukan pemerintah. Tim rekonsiliasi pun sudah terbentuk dan masih bekerja karena, menurut dia, semua membutuhkan proses.
"Dari Komisi VIII terus melakukan pemantauan terhadap pemerintah. Dan insya Allah nanti kami akan mendorong Pimpinan Komisi VIII di masa sidang DPR yang akan dimulai hari ini, untuk kembali melakukan pembahasan mengenai masalah di Sampang ini," terangnya.
Dia menyatakan, penyesalannya terhadap munculnya isu yang mengatakan ada pihak-pihak yang melakukan pemaksaan terhadap warga Syiah, agar mereka mau berganti atau berpindah keyakinan sebelum kembali ke kampung halamannya.
"Jika terbukti (melakukan ancaman), tentunya yang memaksa perlu ditindak, karena tindakannya itu sudah termasuk pelanggaran HAM," imbuhnya.
Inggrid tak lupa mengingatkan, yang perlu disadari dalam penyelesaian masalah ini adalah pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pihak yang bertikai pun harus bekerja sama untuk penyelesaian.
Apabila kedua belah pihak yang bertikai di Sampang tersebut, lanjut dia, bisa mengontrol agar tercegahnya konflik, maka dia memastikan semua pihak akan bisa hidup bersama-sama kembali secara berdampingan di Sampang.
"Semua pihak pasti ingin agar semua selesai dengan baik. Semoga cepat menemukan titik terang. Rekonsiliasi yang sedang berjalan, yakni dengan membuka dialog pada para ulama, serta tokoh masyarakat. Sepertinya menunjukkan progress yang cukup signifikan," tutur Inggrid. (Frd)