Liputan6.com, Oslo - Norwegia telah mencabut izin ekspor yang terkait dengan sistem rudal serang angkatan laut yang ditujukan untuk Malaysia, dengan alasan pengetatan pembatasan terhadap sejumlah teknologi pertahanan paling sensitif di tengah perubahan lanskap keamanan global. Hal itu dikonfirmasi oleh kementerian luar negeri negara tersebut.
"Kementerian luar negeri dapat mengonfirmasi bahwa sejumlah lisensi terkait ekspor teknologi pertahanan tertentu ke Malaysia telah dicabut," kata Kementerian Luar Negeri Norwegia seperti dikutip dari CNA.
Advertisement
"Hal ini semata-mata disebabkan oleh penerapan regulasi pengendalian ekspor Norwegia dan kami menyesalkan bahwa keputusan ini berdampak terhadap Malaysia."
Langkah tersebut muncul setelah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebelumnya menyampaikan protes keras atas apa yang ia sebut sebagai keputusan sepihak dan tidak dapat diterima dari Norwegia untuk mencabut persetujuan ekspor dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Stoere.
"Malaysia telah memenuhi setiap kewajiban berdasarkan kontrak ini sejak 2018: secara teliti, setia, dan tanpa keraguan," tulis Anwar di Facebook.
"Namun Norwegia tampaknya tidak merasa perlu menunjukkan sikap yang sama berupa penghormatan dan itikad baik.
Anwar menambahkan ia telah memberi tahu Stoere bahwa langkah Norwegia tersebut akan menimbulkan konsekuensi serius terhadap kesiapan operasional pertahanan Malaysia dan program modernisasi kapal tempur pesisir atau littoral combat ship (LCS), serta membawa dampak yang lebih luas terhadap keseimbangan kawasan.
"Kontrak yang telah ditandatangani adalah instrumen yang sakral. Itu bukan konfeti yang bisa disebarkan secara sewenang-wenang," kata Anwar.
"Jika pemasok pertahanan Eropa merasa berhak mengingkari perjanjian tanpa konsekuensi maka nilai mereka sebagai mitra strategis akan lenyap."
Norwegia mengatakan bahwa keputusannya dipengaruhi oleh kondisi keamanan yang terus berkembang di Eropa dan dunia, yang mendorong pemerintah memperketat pengawasan terhadap teknologi pertahanan yang dikembangkan di dalam negeri.
"Ekspor sejumlah teknologi pertahanan paling sensitif yang dikembangkan Norwegia akan dibatasi hanya untuk sekutu dan mitra terdekat kami," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Norwegia yang dikutip media New Straits Times pada Jumat (15/5).
Malaysia Mengkaji Kerugian
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin mengatakan tidak ada indikasi bahwa pemerintah Norwegia akan membatalkan keputusannya.
"Sejauh ini negatif," katanya kepada New Straits Times pada Kamis (14/5) ketika ditanya apakah ada tanda-tanda awal bahwa Malaysia masih dapat mengharapkan pengiriman rudal sesuai kesepakatan sebelumnya.
Ia memberikan jawaban yang sama ketika ditanya apakah Kongsberg Defence and Aerospace (KDA), pengembang sistem rudal serang angkatan laut tersebut, akan mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan apabila pengiriman gagal dilaksanakan.
Menurut New Straits Times, Khaled menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan Malaysia telah membentuk komite khusus untuk menilai secara menyeluruh langkah hukum terhadap KDA karena pemerintah Malaysia telah membayar hampir 95 persen dari total nilai kontrak, yakni lebih dari RM500 juta.
"Kami sedang melakukan perhitungan sekarang — kami tidak hanya akan menuntut pengembalian dana yang telah kami bayarkan, tetapi juga ganti rugi akibat pelanggaran kontrak tersebut," katanya kepada wartawan, berdasarkan rekaman pernyataannya yang diberikan kementerian kepada Reuters.
Kementerian Pertahanan Malaysia kini sedang menjajaki alternatif pengganti sistem rudal serang angkatan laut itu, meskipun Khaled mengakui tantangan yang ada.
"Namun ini tidak mudah. Ini bukan seperti membeli mobil yang barangnya sudah tersedia. Sistem-sistem ini harus dipesan sesuai spesifikasi, dan harus dapat terhubung serta berkomunikasi dengan sistem lain di kapal," katanya dalam konferensi pers pada Kamis, seperti dikutip New Straits Times.
"Kami sedang mencari opsi yang bisa dipercepat. Kami harus membuat pilihan yang tepat dan terbaik bagi negara."
Khaled mengatakan bahwa indikasi pertama adanya masalah dalam pengadaan sistem rudal serang angkatan laut muncul ketika pengiriman tidak terealisasi pada Maret.
Divisi pertahanan grup Norwegia Kongsberg pada 2018 mengatakan telah menyepakati kontrak senilai 124 juta euro dengan Angkatan Laut Kerajaan Malaysia untuk memasok rudal serang angkatan laut bagi enam kapal LCS