Ketua Banggar Luruskan Kekhawatiran soal Kondisi APBN 2026

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menepis berbagai isu yang menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dalam kondisi mengkhawatirkan.

oleh Tim NewsDiterbitkan 11 Mei 2026, 07:35 WIB
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah (Liputan6.com/Nayla Shabrina)

 

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menepis berbagai isu yang menyebut kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dalam kondisi mengkhawatirkan. Menurut Said, kondisi ekonomi Indonesia sejauh ini masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik di tengah tekanan global.

"Belakangan santer beredar isu dan kabar, saldo APBN menipis, defisit APBN akan menyentuh lebih dari 3 persen di akhir tahun, bahkan isu tentang APBN 2026 bisa jebol. Santernya isu ini beriringan pula dengan situasi ekonomi makro yang digambarkan kurang baik, ditambah dengan depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikar (AS)," ujar Said dalam keterangan yang diterima, Senin (11/5/2026).

Said mengatakan, kritik dan kekhawatiran dari sejumlah pengamat serta akademisi memang tetap perlu diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi nasional. Namun, ia menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik.

"Kita harus apresiasi dan respons bijak sejumlah kritik, dan alarm untuk waspada dari sejumlah pengamat, dan akademisi tersebut. Saya menganggapnya itu sebagai rasa sayang dan peduli. Yang kita khawatir kalau sudah apatis sehingga ada keengganan untuk berbicara, justru inilah yang tidak kita inginkan," imbuhnya.

Menurut Said, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang didukung faktor musiman seperti Ramadan dan Idulfitri yang mendorong konsumsi rumah tangga. Kondisi itu berdampak pada meningkatnya aktivitas industri, perdagangan, transportasi, hotel, hingga restoran.

"Nyatanya kita bisa tumbuh 5,6%. Memang ada faktor musiman, yakni ramadhan dan lebaran yang mendorong tingkat permintaan rumah tangga. Faktor musiman itu menggerakkan industri, perdagangan, transportasi, hotel dan restoran sebagai penopang pertumbuhan," ucap Said.

Selain itu, percepatan realisasi belanja pemerintah sejak awal tahun juga disebut memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pada kuartal I 2026, belanja pemerintah tercatat tumbuh 21,81 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 1,26 persen.

"Sejumlah indikator ekonomi juga menunjukkan ketahanan (resiliensi) yang cukup baik, neraca perdagangan masih surplus, 5,5 miliar USD, terjaga positif selama 71 bulan serta pertumbuhan kredit pada perbankan secara umum masih tumbuh positif," tegasnya.

Adapun terkait isu yang menyebut saldo APBN 2026 hanya tersisa Rp 120 triliun. Ia menegaskan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah masih utuh sebesar Rp 420 triliun dan penggunaannya tetap harus mendapat persetujuan DPR.

"Anggaran ini masih utuh, hanya Rp. 300 triliun di tempatkan dari Bank Indonesia ke bank himbara. Artinya, SAL masih utuh sebesar Rp. 420 triliun, bahkan pemerintah menerima imbal hasil dari penempatan SAL tersebut dari bank himbara. Sesuai ketentuan Undang Undang APBN, SAL hanya bisa digunakan belanja bila ada persetujuan DPR," ujar Said.

 

Tantangan Ekonomi Kuartal II

Anggota Komisi XI DPR Said Abdullah menyoroti kendala yang masih terjadi dalam implementasi sistem Coretax.

Kendati demikian, Said mengingatkan tantangan ekonomi pada kuartal II 2026 diperkirakan akan lebih berat dibanding awal tahun. Menurut dia, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola APBN di tengah kenaikan harga komoditas dan tekanan eksternal yang masih berlangsung.

"Apakah momentum pertumbuhan ekonomi ini bisa terus kita jaga? Pada kuartal II 2026 tantangannya memang berbeda. Dua bulan ini kita menghadapi situasi yang memang lebih menantang. Harga komoditas naik, tidak ada lagi variabel lebaran, serta ketiadaan low base factor pada kuartal II 2025," katanya.

Karena itu, Said mendukung langkah pemerintah dan Bank Indonesia yang mulai menerapkan kebijakan safe mode melalui refocusing anggaran hingga pembentukan Bond Stabilizer Fund.

"Dengan demikian pengelolaan APBN harus lebih hati hati, saya setuju safe mode yang di aktivasi oleh Menteri Keuangan, dan Gubernur BI, dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan, seperti; refocusing anggaran, pembatasan transaksi dolar, pembentukan Bond Stabilizer Fund, insentif yield lebih besar untuk penempatan dolar di bank himbara, serta penerbitan panda bond," ujarnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya