22 Ribu Anak di Jakut Tak Sekolah, PSI Ingatkan Ancaman yang Bisa Terjadi

Pemprov DKI diminta segera mengatasi persoalan ini.

oleh Winda NelfiraDiterbitkan 07 Mei 2026, 18:00 WIB
Ilustrasi anak tidak sekolah (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana merespons data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen soal realitas ada lebih dari 22 ribu anak yang tidak sekolah (ATS) di Jakarta Utara (Jakut).

Justin mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera mengatasi persoalan ini.

“Bilamana anak-anak itu tidak menerima pendidikan yang semestinya, maka akan kesulitan di masa depan untuk mendapatkan pekerjaan. Ini juga akan bergulir menjadi permasalahan sosial dan ekonomi nantinya,” kata Justin kepada wartawan, dikutip Kamis (7/5/2026).

Ia menilai, persoalan anak tidak sekolah di DKI Jakarta juga bisa diselesaikan dengan program sekolah swasta gratis. Namun, kata dia program tersebut harus dikawal secara serius.

Belum lama ini, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengumumkan akan ada 103 sekolah swasta gratis yang tersedia bagi warga Jakarta. Justin menyebut anggarannya mencapai Rp 253,6 miliar dan di Jakut sendiri, akan disiapkan sebanyak 20 sekolah swasta gratis.

“Besar harapannya lebih banyak lagi anak di Jakarta yang bisa masuk sekolah. Asalkan, pelaksanaannya dilakukan dengan baik. Pengawasanya harus ketat. Jangan sampai anggaran yang sebesar itu nantinya disalahgunakan, apalagi dikorupsi,” kata Justin.

“Dan sedari awal juga harus diawasi supaya tidak terjadi praktik-praktik diskriminasi atau pungli yang akan mempersulit anak-anak untuk masuk sekolah,” sambungnya.

 

Butuh Partisipasi Masyarakat

Justin juga menekankan bahwa keberhasilan program sekolah swasta gratis itu tidak sepenuhnya berada di tangan Pemprov DKI Jakarta. Ia bilang, kalau sekolah swasta gratis juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, terutama para orang tua untuk memastikan anak-anaknya masuk sekolah.

“Masalah pendidikan di Jakarta tidak hanya terjadi di ruang lingkup sekolah. Terkadang, faktor sosial dan budaya juga berpengaruh. Contohnya, masih ada anak-anak yang bolos dan dibiarkan begitu saja oleh orang tuanya,” kata Justin.

Menurutnya, harus ada kerja sama antara orang tua murid dengan para guru di sekolah terkait penerapan sekolah swasta gratis. Dia menilai, pendidikan di lingkungan keluarga dan pelajaran yang didapatkan di sekolah harus sejalan dan berkesinambungan.

“Karena kalau tidak, maka pendidikan tidak akan menjadi efektif dan selalu ada anak yang karena alasan apa pun itu mengalami putus sekolah,” ucap Justin.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya